Imigrasi DIY amankan WNA China diduga curi kartu kredit di bandara

WNA China Ditahan Imigrasi Kulon Progo Usai Diduga Mencuri Kartu Kredit di Kabin Pesawat YIA

Ayobantudonasi.com – Sebuah insiden pencurian kecil di dalam kabin pesawat berujung pada tindakan tegas aparat keimigrasian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang pria asal Tiongkok berusia 56 tahun berinisial KW harus menjalani pendetensian di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo setelah diduga mengambil kartu kredit milik penumpang lain saat penerbangan Citilink QG 773 rute Yogyakarta–Jakarta belum meninggalkan landasan.

Peristiwa ini menjadi sorotan karena menandai kasus pelanggaran hukum keimigrasian pertama yang ditangani langsung oleh Kantor Imigrasi Kulon Progo sejak lembaga tersebut resmi beroperasi pada awal tahun berjalan. Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), yang baru beberapa tahun terakhir melayani penerbangan domestik dan internasional, kini memasuki fase penguatan pengawasan terhadap warga negara asing yang melintas di wilayahnya.

Rekonstruksi Kejadian di Kabin Pesawat

Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan di Kulon Progo pada Kamis, dugaan pencurian terjadi pada Senin (24/8) sekitar pukul 13.01 WIB, tepat sebelum pesawat Citilink QG 773 melakukan lepas landas dari Bandara YIA. Seorang penumpang yang duduk di kabin menyaksikan langsung bagaimana KW mengambil sebuah barang dari bagasi kabin milik penumpang lain, lalu menyembunyikannya ke dalam saku jaket yang dikenakannya.

Saksi tersebut segera melaporkan apa yang dilihatnya kepada awak kabin. Petugas Aviation Security (AVSEC) Bandara YIA kemudian turun tangan melakukan pemeriksaan di tempat. Dalam saku jaket KW, petugas menemukan satu kartu kredit atas nama HN, seorang penumpang berkebangsaan Jepang. Di hadapan petugas, KW yang masuk Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA) mengakui telah mengambil kartu tersebut.

Karena korban memilih tidak melanjutkan proses ke jalur pidana kepolisian, petugas bandara mengambil langkah pragmatis: KW diturunkan dari pesawat agar jadwal penerbangan tidak terganggu. Setelah itu, pelaku diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo untuk penanganan lebih lanjut.

Penegakan Kebijakan Selektif Imigrasi

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan DIY, Yuni Santi Nurani, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan implementasi langsung dari prinsip selective policy yang dipegang pemerintah Indonesia dalam pengelolaan warga negara asing.

“Penindakan ini wujud nyata penegakan selective policy. Indonesia hanya menerima warga negara asing yang memberikan manfaat serta taat pada hukum. WNA yang melakukan tindak pidana tidak akan ditoleransi,” ujar Yuni Santi Nurani di Kulon Progo, Kamis.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi sikap pemerintah bahwa kemudahan akses masuk bagi wisatawan dan pelancong asing tidak berarti kekebalan hukum. Setiap WNA yang melangkahkan kaki di wilayah Indonesia, termasuk melalui mekanisme VoA yang berlaku bagi puluhan negara, tetap terikat pada seluruh ketentuan perundang-undangan nasional.

Sinergi TIMPORA dan Komunitas Bandara

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo, Mohamad Wahyudiyantoro, menjelaskan bahwa respons cepat dalam kasus ini tidak terlepas dari koordinasi erat antara Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan pihak pengelola Bandara YIA. TIMPORA sendiri merupakan wadah lintas kementerian dan lembaga yang bertugas mengawasi keberadaan serta aktivitas warga negara asing di Indonesia.

“Ini merupakan kasus pelanggaran hukum keimigrasian pertama di Bandara YIA yang kami tangani sejak Kantor Imigrasi Kulon Progo resmi berdiri awal tahun ini. Pengamanan cepat terlaksana berkat kerja sama aktif TIMPORA,” kata Wahyudiyantoro.

Konteksnya penting: Bandara YIA mulai beroperasi secara penuh pada 2022 dan sejak itu terus meningkatkan volume penumpang. Kehadiran Kantor Imigrasi Kulon Progo yang baru berdiri memberikan payung hukum langsung bagi pengawasan keimigrasian di kawasan bandara, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kantor imigrasi di kota lain. Kasus KW menjadi ujian pertama bagi kesiapan operasional lembaga tersebut.

Dasar Hukum dan Sanksi Administratif

Atas perbuatannya yang dinilai mengganggu ketertiban umum, KW diduga melanggar Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal tersebut mengatur kewajiban setiap orang asing untuk mematuhi hukum dan ketertiban di wilayah Indonesia, serta memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan administratif.

Pejabat Imigrasi kemudian menerbitkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendetensian. KW ditahan di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kulon Progo guna menjalani pemeriksaan mendalam oleh penyidik keimigrasian. Proses ini mencakup verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen perjalanan, serta penentuan langkah lanjutan—mulai dari pemulangan paksa hingga kemungkinan pelaporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana lain.

Bagi pembaca yang ingin memahami konteks lebih luas, mekanisme VoA yang digunakan KW memungkinkan masuknya WNA dari sekitar 90 negara ke Indonesia tanpa perlu mengurus visa di kedutaan terlebih dahulu. Namun, kemudahan administratif ini tetap disertai kewajiban mematuhi seluruh regulasi, termasuk larangan melakukan tindak pidana selama berada di wilayah negara. Kasus di Bandara YIA ini menjadi pengingat bahwa pengawasan keimigrasian kini semakin terdesentralisasi ke tingkat daerah, dengan respons yang lebih cepat dan langsung di titik masuk penumpang.