Yusril buka peluang penggunaan kuasa hukum pemilik merek asing di RI

Reformasi Akses Merek Asing di Indonesia: Yusril Buka Jalan bagi Perwakilan Hukum Tanpa Kewajiban Anak Perusahaan

Ayobantudonasi.com – Pemilik merek dagang dari luar negeri selama ini menghadapi hambatan struktural ketika hendak memanfaatkan mekanisme pencatatan merek di Indonesia. Salah satu syarat yang kerap menjadi batu sandungan adalah kewajiban mendirikan anak perusahaan atau entitas hukum di dalam negeri. Kondisi ini membuat sejumlah pemegang merek asing enggan atau tidak mampu mengakses instrumen perlindungan yang seharusnya tersedia bagi mereka. Menjawab persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengkaji skema penggunaan kuasa hukum atau perwakilan resmi milik pemegang merek asing yang berkedudukan di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan dalam konteks pertemuan dengan delegasi Asosiasi Merek Dagang Internasional (INTA) yang berlangsung di Jakarta pada Senin (24/8). Dalam forum tersebut, pihak INTA menguraikan secara rinci kendala yang dialami sebagian pemegang merek asing saat berupaya memanfaatkan mekanisme rekordasi. Inti masalahnya terletak pada persyaratan keberadaan entitas lokal, yang menurut banyak pelaku industri global dianggap tidak proporsional mengingat tujuan pencatatan merek di bea cukai bersifat administratif dan preventif, bukan operasional.

Status Kajian: Belum Menjadi Kebijakan

Yusril menegaskan bahwa gagasan penggunaan perwakilan hukum ini masih berada pada tahap bahan kajian. Pemerintah belum mengambil keputusan final maupun mengubah kebijakan yang berlaku. Penjelasan ini penting agar publik dan pelaku usaha tidak salah mengartikan sinyal yang diberikan sebagai perubahan regulasi yang sudah berlaku.

“Namun kemungkinan tersebut masih merupakan bahan kajian dan belum menjadi keputusan atau perubahan kebijakan.”

Ketika dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu, Menko Yusril menekankan bahwa pembahasan lanjutan harus melibatkan seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait. Beberapa pertimbangan yang harus ditimbang secara simultan meliputi kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, prinsip kepastian hukum, kemudahan berusaha bagi investor asing, serta efektivitas perlindungan merek itu sendiri. Kemenko Kumham Imipas akan menjalankan fungsi koordinasi dengan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan serta mendorong dialog lintas instansi.

“Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat diterapkan secara efektif.”

Mekanisme Rekordasi: Peran Strategis dalam Perlindungan Merek

Untuk memahami mengapa isu ini menjadi perhatian serius, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi mekanisme rekordasi. Pencatatan merek pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merupakan salah satu instrumen utama untuk mencegah masuknya barang-barang yang diduga menggunakan merek tanpa hak ke dalam wilayah Indonesia. Dengan mendaftarkan merek di sistem bea cukai, pemegang hak dapat meminta agar barang impor yang mencurigakan ditahan di pelabuhan sebelum beredar di pasar domestik. Tanpa akses terhadap mekanisme ini, pemegang merek asing kehilangan lapisan perlindungan pertama yang sangat krusial dalam rantai distribusi global.

Konteks lebih luas menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan populasi konsumen yang terus tumbuh, menjadi target utama perdagangan barang palsu. Setiap celah dalam mekanisme perlindungan merek membuka ruang bagi produk tiruan untuk masuk melalui jalur impor, merugikan tidak hanya pemilik merek tetapi juga konsumen dan penerimaan negara. Oleh karena itu, penyempurnaan akses terhadap instrumen perlindungan ini memiliki implikasi ekonomi yang signifikan.

Kerja Sama Peningkatan Kapasitas SDM Kekayaan Intelektual

Di samping pembahasan mekanisme rekordasi, pertemuan dengan INTA juga menyentuh agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual. Delegasi INTA menawarkan dukungan berupa program pelatihan yang ditujukan bagi pemeriksa merek, hakim, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Format pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun daring, memberikan fleksibilitas bagi institusi penerima untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing.

Kemenko Kumham Imipas menyambut baik tawaran tersebut. Penguatan pemahaman bersama mengenai karakteristik pelanggaran kekayaan intelektual diharapkan mampu mendukung upaya pencegahan sekaligus meningkatkan efektivitas dan koordinasi penegakan hukum. Dalam praktiknya, kualitas SDM di lini pemeriksaan bea cukai, pengadilan, dan kepolisian sangat menentukan apakah instrumen hukum yang tersedia benar-benar berfungsi sebagaimana dimaksud pembentuk undang-undang.

Komitmen Koordinasi Lanjutan

Menutup rangkaian pernyataan dalam pertemuan tersebut, Yusril menegaskan keterbukaan pemerintah untuk melanjutkan komunikasi dan koordinasi dengan INTA. Seluruh isu yang telah disampaikan akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga terkait sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia tidak dapat ditangani oleh satu instansi secara tunggal, melainkan memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu.

Bagi pelaku usaha asing yang selama ini menunda atau menghindari investasi di Indonesia karena kerumitan administratif terkait merek, sinyal dari pemerintah ini dapat dibaca sebagai langkah awal menuju penyederhanaan prosedur. Namun, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Menko Yusril, proses kajian masih berjalan dan belum menghasilkan perubahan konkret. Pelaku industri diharapkan menunggu perkembangan regulasi sebelum menyesuaikan strategi perlindungan merek mereka di pasar Indonesia.