Komunitas: Pramono Anung perhatikan kesejahteraan guru di Jakarta

Optimalisasi TPP/TKD: Langkah Strategis Pemprov DKI Perkuat Kesejahteraan Guru

Ayobantudonasi.com – Isu kesejahteraan tenaga pendidik di ibu kota kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan pergeseran paradigma dalam cara pemerintah daerah mengukur dan menghargai kontribusi individual setiap pendidik di lapangan. Komunitas Peduli Pendidikan (KPP) Jakarta menyambut baik langkah tersebut dan menyebutnya sebagai fondasi penting bagi penguatan kompetensi serta profesionalisme tenaga pengajar di wilayah DKI Jakarta.

Apresiasi dari Dunia Pendidikan

Cecep Sulaeman, selaku Ketua KPP Jakarta, menyampaikan pandangannya pada Senin di Jakarta bahwa kebijakan optimalisasi TPP/TKD ini merupakan bentuk nyata kepedulian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terhadap harkat, martabat, dan taraf hidup guru. Dalam pandangannya, guru menempati posisi yang sangat strategis sebagai pencetak generasi penerus bangsa, sehingga layak mendapat perhatian penuh atas kesejahteraan mereka.

“Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus mendorong kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik di Jakarta.”

Cecep menegaskan bahwa peran guru sebagai pendidik sekaligus pahlawan tanpa tanda jasa tidak boleh diabaikan. Perhatian terhadap kesejahteraan mereka bukan sekadar urusan administratif, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Keterbatasan Mekanisme Lama

Sebelum penyesuaian ini dilakukan, realisasi TPP bagi guru PNS di Jakarta diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar. Dalam praktik, indikator yang digunakan cenderung berfokus pada capaian kolektif sekolah alih-alih kinerja individual setiap pendidik.

Salah satu indikator yang pernah diterapkan adalah hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Namun, pelaksanaan UKG terakhir tercatat pada tahun 2015. Kondisi ini menciptakan persoalan nyata: guru yang tidak memiliki nilai UKG berisiko tidak memperoleh realisasi TPP secara maksimal, meskipun mereka tetap menjalankan tugas pengajaran setiap hari. Kesenjangan data semacam ini jelas tidak adil bagi mereka yang aktif mengajar tanpa pernah mengikuti asesmen tersebut.

Indikator lain yang digunakan mencakup prestasi sekolah secara agregat, seperti capaian Ujian Nasional (UN), hasil perlombaan, serta berbagai pencapaian institusional lainnya. Cecep Sulaeman menilai bahwa indikator-indikator tersebut pada hakikatnya merupakan hasil pembinaan kolektif sebuah satuan pendidikan, bukan cerminan kinerja individual seorang guru. Hal yang sama berlaku untuk indikator pelanggaran di lingkungan sekolah, misalnya tawuran antar-siswa atau praktik pungutan liar. Membebankan ukuran semacam itu sebagai tolok ukur kinerja individual seorang pendidik dinilai kurang tepat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Transformasi Menuju Manajemen Kinerja yang Terukur

Mekanisme baru yang diterapkan kini lebih selaras dengan prinsip manajemen kinerja modern. Prosesnya dirancang melalui siklus yang terukur dan berkelanjutan, mencakup beberapa tahapan utama: dialog kinerja antara guru dan atasan langsung, pemberian umpan balik secara berkala, penilaian perilaku profesional, realisasi kinerja berdasarkan pencapaian individual, hingga evaluasi menyeluruh di akhir periode.

Proses ini tidak berjalan sepihak. Guru, kepala sekolah, serta unsur seksi persekolahan di tingkat dinas pendidikan semuanya terlibat dalam siklus tersebut. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mekanisme ini diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan berkeadilan. Realisasi TPP/TKD ke depan akan mempertimbangkan kinerja individual setiap guru, bukan semata-mata bergantung pada capaian kolektif sekolah tempat mereka bertugas.

Perubahan ini membawa implikasi signifikan bagi motivasi dan profesionalisme tenaga pendidik. Ketika seorang guru merasa bahwa upayanya secara individual diakui dan dihargai secara proporsional, dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran menjadi lebih kuat. Sebaliknya, sistem yang hanya mengukur keberhasilan institusional cenderung membuat guru merasa kontribusinya tereduksi menjadi angka agregat yang tidak merefleksikan kerja nyata mereka di kelas.

Perluasan Cakupan bagi PPPK

Di samping penyesuaian untuk guru PNS, Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2025 juga menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Regulasi ini membuka ruang peningkatan TPP bagi PPPK, termasuk mereka yang berprofesi sebagai guru.

“Kebijakan ini turut memberikan ruang peningkatan TPP bagi PPPK, termasuk guru, sehingga diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik di Jakarta.”

Keberadaan regulasi ini penting mengingat jumlah guru berstatus PPPK di Jakarta terus bertambah seiring kebijakan nasional pengangkatan guru honorer. Tanpa payung hukum yang jelas, kelompok ini berisiko tertinggal dalam aspek kesejahteraan dibandingkan rekan mereka yang berstatus PNS.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Cecep Sulaeman berharap perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak berhenti pada satu kebijakan saja, melainkan menjadi komitmen berkelanjutan yang disertai peningkatan kualitas manajemen kinerja secara konsisten. Tantangan terbesar ke depan terletak pada implementasi di lapangan: memastikan bahwa siklus penilaian kinerja berjalan adil, transparan, dan bebas dari bias administratif di setiap satuan pendidikan.

Bagi jutaan siswa di Jakarta, kualitas pengajaran yang mereka terima setiap hari sangat bergantung pada kondisi kesejahteraan dan motivasi guru di ruang kelas. Kebijakan yang menempatkan kesejahteraan pendidik sebagai prioritas bukan hanya soal keadilan sosial, melainkan juga investasi langsung terhadap mutu pendidikan dan daya saing generasi muda Indonesia di masa mendatang.