Agar bantuan tepat sasaran, pendataan pengungsi terpilah diperlukan

Pendataan Terpisah untuk Perempuan dan Anak Jadi Kunci Respons Gempa NTT

Ayobantudonasi.com – Jakarta — Rapat koordinasi lintas tingkat pemerintahan yang digelar pada Sabtu di ibu kota mempertemukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dengan dinas pengampu urusan PPPA di tingkat provinsi serta tujuh kabupaten yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Agenda utama pertemuan itu bukan sekadar seremoni: para pejabat membahas bagaimana data korban bencana harus dipecah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia agar setiap paket bantuan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menegaskan bahwa dalam konteks darurat pascagempa, perempuan dan anak menempati posisi paling rentan. Tanpa pemisahan data berdasarkan variabel tersebut, distribusi logistik berisiko mengabaikan kebutuhan spesifik kelompok-kelompok ini. Pendataan yang terpilah, menurutnya, merupakan prasyarat agar intervensi tidak bersifat generik dan justru melewatkan kerentanan nyata di lapangan.

“Dalam situasi bencana, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan dan harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan penanganan. Karena itu, seluruh proses penanganan bencana perlu mengedepankan perlindungan perempuan dan anak, dengan memastikan kebutuhan spesifik mereka terpenuhi,包括 melalui pendataan pengungsi yang terpilah agar bantuan dan perlindungan dapat diberikan secara tepat sasaran.”

Angka yang Membuka Mata: Hampir Tujuh dari Sepuluh Korban adalah Perempuan dan Anak

Rekapitulasi data yang diterima KemenPPPA dari Dinas Pengampu Urusan PPPA Provinsi NTT per 18 Agustus 2026 memperlihatkan gambaran yang sulit diabaikan. Dari total 70 orang yang tercatat meninggal dunia akibat gempa, sebanyak 14 di antaranya adalah anak dan 34 lainnya perempuan dewasa. Jika digabungkan, kedua kelompok itu menyumbang sekitar 68,6 persen dari seluruh korban jiwa.

Proporsi tersebut bukan sekadar statistik administratif. Ia mengindikasikan bahwa struktur rumah tangga, pola mobilitas, dan ketergantungan ekonomi di wilayah NTT membuat perempuan dan anak terpapar risiko lebih tinggi saat gempa terjadi. Anak-anak yang belum mampu menyelamatkan diri sendiri, perempuan yang menanggung beban pengasuhan, serta lansia yang mungkin tinggal dalam rumah dengan konstruksi rentan—semuanya terakumulasi dalam angka kematian yang timpang secara gender dan usia.

Ketimpangan semacam ini sudah lama teridentifikasi dalam literatur manajemen bencana internasional. Gempa bumi, banjir, dan konflik bersenjata secara konsisten menunjukkan bahwa korban perempuan dan anak melampaui proporsi mereka dalam populasi umum. Di Indonesia, pengalaman tsunami Aceh 2004, gempa Lombok 2018, dan erupsi Semeru 2021 telah berulang kali mengonfirmasi pola serupa. Oleh karena itu, permintaan KemenPPPA agar setiap respons darurat menyertakan pemisahan data gender dan usia bukan hal baru, melainkan penguatan mekanisme yang seharusnya sudah menjadi standar operasional.

Dimensi Kebutuhan yang Tidak Bisa Diseragamkan

Salah satu poin yang ditekankan dalam rapat koordinasi adalah bahwa kebutuhan pengungsi tidak bersifat satu ukuran untuk semua. Seorang ibu menyusui memerlukan akses ke ruang menyusui yang privat dan air bersih untuk menyiapkan susu. Bayi dan balita membutuhkan formula, popok, serta pemantauan kesehatan yang berbeda dari orang dewasa. Perempuan hamil memerlukan pemeriksaan antenatal darurat dan suplemen gizi. Sementara itu, dukungan psikososial bagi anak yang kehilangan anggota keluarga menuntut pendekatan yang berbeda dari konseling untuk dewasa.

Jika seluruh kebutuhan itu dicampuraduk dalam satu daftar logistik tanpa pemisahan data, maka item-item spesifik tersebut mudah terlewat. Akibatnya, bantuan yang tiba di lokasi pengungsian mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori umum, tetapi gagal menyediakan apa yang secara medis dan psikologis mendesak bagi kelompok rentan.

“Dalam situasi bencana, perempuan dan anak bukan hanya kelompok yang perlu dibantu, tetapi memiliki kebutuhan dan risiko yang spesifik. Kami mengapresiasi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, relawan, dan pihak lainnya yang telah memastikan kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan menjadi bagian dari perencanaan bantuan dan logistik darurat.”

Apresiasi dan Tantangan ke Depan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah di NTT, organisasi kemanusiaan, serta relawan yang telah mengintegrasikan kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok rentan ke dalam respons darurat. Kebutuhan yang disebut secara eksplisit mencakup pengungsian, pangan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dukungan psikososial, serta perlengkapan khusus bagi bayi, anak, perempuan hamil, dan ibu menyusui.

Apresiasi tersebut sekaligus menandai bahwa koordinasi lintas sektor sudah berjalan pada tahap operasional, bukan sekadar wacana kebijakan. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada keberlanjutan: apakah mekanisme pendataan terpilah ini akan tetap aktif setelah fase darurat beralih ke pemulihan jangka menengah dan panjang? Apakah tujuh kabupaten terdampak memiliki kapasitas teknis untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan data berdimensi gender secara berkala?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah komitmen yang diucapkan di ruang rapat Jakarta benar-benar terjemahkan menjadi perlindungan nyata di tenda pengungsian NTT. Bagi ribuan perempuan dan anak yang kini kehilangan tempat tinggal akibat gempa, ketepatan data bukan soal birokrasi—ia soal apakah mereka akan mendapat bantuan yang menyelamatkan hidup mereka, atau justru terlewat dalam kerumunan angka yang tidak terbedakan.