Main Agenda: Transformasi Jakarta tak cukup andalkan pembangunan fisik
Transformasi Jakarta Menuju Kota Global Membutuhkan Lebih Dari Sekadar Pembangunan Fisik
Main Agenda – Percepatan perubahan Provinsi DKI Jakarta menjadi kota berkelas dunia tidak dapat hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik semata. Sugiyanto, yang menjabat sebagai Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru atau KATAR, menekankan bahwa transformasi ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai dimensi pembangunan lainnya. Menurut beliau, peningkatan kualitas layanan dasar menjadi kunci utama agar Jakarta berhasil menembus peringkat lima puluh besar kota global pada tahun 2030.
Layanan-layanan yang perlu ditingkatkan meliputi penyediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan lingkungan, transportasi, inovasi teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Pernyataan ini disampaikan Sugiyanto dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Forum Lintas Aktivis Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Jumat, tanggal 10 Juli. Diskusi tersebut bertajuk “Diskusi Serius Tapi Santai Aktivis Jakarta Tentang Jakarta Menuju Kota Global” dengan tema “Akselerasi Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global”.
Landasan Hukum dan Indikator Kota Global
Konsep Jakarta sebagai kota global telah memiliki pijakan hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Peraturan perundang-undangan ini menetapkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global, yang kemudian diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045.
“Status kota global diukur melalui berbagai indikator internasional, mulai dari kualitas transportasi, lingkungan, tata kelola pemerintahan, daya saing ekonomi, inovasi, hingga kualitas hidup masyarakat,” jelas Sugiyanto.
Saat ini, posisi Jakarta masih berkisar di peringkat ke-71 dalam salah satu indeks kota global dunia. Oleh karena itu, percepatan pembangunan di berbagai sektor menjadi sangat penting agar target masuk lima puluh besar dunia dapat tercapai dalam waktu yang ditentukan.
Indikator Penting dan Kolaborasi Multi-Pihak
Sugiyanto menyoroti bahwa salah satu indikator krusial adalah pencapaian target layanan air bersih sebesar seratus persen sesuai yang tercantum dalam RPJMD DKI Jakarta periode 2025 hingga 2029. Selain itu, pengendalian emisi, peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah berbasis energi, serta transformasi teknologi juga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Beliau menegaskan bahwa persoalan kota global bukan hanya soal gedung-gedung tinggi atau pembangunan fisik semata, tetapi mencakup banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain. Seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat harus bergerak bersama untuk mewujudkan visi tersebut.
“Seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat harus bergerak bersama,” tegas Sugiyanto.
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Layanan Air Bersih
Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa pembangunan Jakarta sebagai kota global harus dimulai dari penguatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, pemerintah provinsi menjadikan peningkatan akses pendidikan sebagai prioritas melalui perluasan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, serta program beasiswa lainnya.
“Jakarta kini tidak lagi bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, melainkan harus mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia,” ujar Chico Hakim.
Transformasi Jakarta menuju kota global terus menjadi agenda pemerintah daerah melalui penguatan kerja sama internasional, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan daya saing kota di berbagai sektor. Sementara itu, Arief Nasrudin, Direktur Utama PT PAM Jaya, menjelaskan bahwa ketersediaan air bersih bagi warga juga merupakan bagian integral dari Jakarta menuju kota global.
PAM Jaya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai delapan puluh dua persen. Capaian tersebut setara dengan sekitar satu juta dua ratus ribu sambungan rumah atau hampir sembilan juta penduduk yang telah menikmati layanan air bersih. Menurut Arief, peningkatan tersebut tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari percepatan proses perizinan hingga penguatan regulasi yang mempercepat pembangunan jaringan perpipaan.
“Ketika dukungannya bukan hanya sekadar dukungan bicara, tetapi juga dukungan aturan dan berbagai bentuk dukungan lainnya, akhirnya semangatnya menjadi sama,” kata Arief.
Arief optimistis bahwa kolaborasi tersebut akan mempercepat pencapaian target layanan air bersih bagi seluruh warga Jakarta. Saat ini cakupannya sudah delapan puluh dua persen, setara dengan sekitar satu juta dua ratus ribu sambungan rumah. Kalau jumlah jiwa yang kami layani sudah hampir sembilan juta orang, tambahnya.
