Key Strategy: Bima Arya tegaskan kepala desa harus terbiasa gunakan data dan inovasi

Bima Arya Tegaskan Kepala Desa Harus Terbiasa Gunakan Data dan Inovasi

Key Strategy – Depok, Jawa Barat — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan pernyataan tegas tentang pentingnya kepala desa dalam mengintegrasikan data dan inovasi ke dalam manajemen pembangunan wilayah. Pernyataan ini disampaikan dalam acara pembukaan Program Kepala Desa Masuk Kampus, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI). Acara berlangsung di Kampus UI, Depok, pada Selasa, dengan durasi sejak 29 Juni hingga 2 Juli 2026.

Program untuk Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Desa

Program Kepala Desa Masuk Kampus ini merupakan bagian dari Program Pemerintahan Desa Berdampak, yang bertujuan memperkuat kemampuan kepemimpinan, tata kelola, dan inovasi dalam pemerintahan desa. Selain itu, program ini dirancang untuk memperkaya pengalaman kepala desa melalui pembelajaran di lingkungan akademik. Bima Arya menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dapat menciptakan manfaat saling menguntungkan.

“Kegiatan ini menjadi sejarah baru ketika kampus UI bekerja sama dengan kepala desa dalam satu program yang terukur. Dari sini diharapkan muncul praktik-praktik terbaik yang bisa dipublikasikan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain,” kata Bima Arya.

Dalam wawancara terpisah, Bima menyoroti bahwa desa kini menjadi pusat perhatian utama dalam upaya pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, kapasitas kepala desa harus terus ditingkatkan. “Kepala desa harus terbiasa menggunakan data, membangun kolaborasi, berinovasi, dan terbuka dalam menjalankan pembangunan. Dengan begitu mereka bisa menentukan program yang tepat sekaligus mengembangkan potensi daerah secara maksimal,” tambahnya.

Bima Arya menjelaskan bahwa penggunaan data secara efektif dapat membantu kepala desa dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif. Misalnya, melalui analisis data, kepala desa bisa memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam, mengidentifikasi kelemahan, serta merancang strategi yang lebih tepat sasaran. Hal ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang seringkali bergantung pada pengalaman pribadi atau asumsi.

Kemendagri dan UI juga merancang program ini untuk mendorong keberlanjutan inovasi di tingkat desa. Bima menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah dan universitas tidak hanya memberikan wawasan baru kepada para kepala desa, tetapi juga membuka peluang bagi lembaga pendidikan untuk memperoleh data primer terkait berbagai masalah yang dihadapi masyarakat pedesaan. “Melalui program ini, perguruan tinggi bisa mengetahui potensi daerah yang belum tergarap, sekaligus mengidentifikasi solusi berbasis lokal,” katanya.

Komitmen UI dalam Penguatan Kapasitas Aparatur Desa

Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah, menyampaikan dukungan penuh kampusnya terhadap program ini. Menurut Heri, inisiatif tersebut menunjukkan sinergi nyata antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan pemerintahan desa yang adaptif, inovatif, dan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.

“Ini adalah bentuk sinergi pemerintah dan perguruan tinggi dalam membangun pemerintahan desa yang adaptif, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Heri mengungkapkan bahwa program ini bukan hanya sekadar transfer ilmu, tetapi juga menjadi wadah untuk menciptakan solusi berbasis riset dan praktik terapan. “Program Kepala Desa Masuk Kampus menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan desa di Indonesia,” imbuhnya.

Dalam menyambut para peserta, Heri menegaskan bahwa universitas berkomitmen untuk berkontribusi dalam penguatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan, riset, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. “Selamat datang para kepala desa. Ini merupakan kehormatan besar bagi kami untuk bersama-sama belajar dan berbagi pengalaman di UI,” kata Heri.

Program Kepala Desa Masuk Kampus diharapkan menjadi pemicu perubahan paradigma dalam pengelolaan desa. Dengan melibatkan akademisi dan praktisi, program ini bisa memastikan bahwa kebijakan desa tidak hanya berlandaskan pada kebijakan nasional, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan kondisi lokal. Bima Arya menambahkan bahwa dalam era digital seperti saat ini, kemampuan menggunakan data menjadi keterampilan wajib bagi para pemimpin desa.

Kolaborasi antara Kemendagri dan UI juga diharapkan mendorong terciptanya keterlibatan aktif universitas dalam isu-isu sosial dan politik yang relevan. “Dengan menggandeng kepala desa, kampus bisa menjadi mitra strategis dalam membangun kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Bima. Ia menekankan bahwa inovasi dalam pemerintahan desa tidak terbatas pada teknologi, tetapi juga mencakup perubahan cara berpikir dan pendekatan manajemen yang lebih sistematis.

Menurut Heri, program ini juga menjadi platform bagi mahasiswa dan dosen untuk memperkaya pengalaman lapangan. “Selain meningkatkan kapasitas kepala desa, program ini juga memberikan ruang bagi civitas akademika untuk mengamati langsung dinamika masyarakat pedesaan,” tambahnya. Heri berharap, hasil dari program ini bisa diimplementasikan di berbagai daerah sebagai referensi nasional.

Bima Arya menambahkan bahwa desa adalah basis pembangunan yang harus dikelola secara maksimal. “Dengan memperkuat kapasitas kepala desa, kita bisa memastikan bahwa setiap desa menjadi penggerak utama dalam mencapai visi pembangunan nasional,” pungkasnya. Program ini dianggap sebagai langkah awal dalam membangun sistem pemerintahan desa yang lebih modern dan berorientasi pada hasil nyata.