New Policy: Mendag gandeng horeka dan ritel jaga harga pangan tetap stabil

Langkah Strategis Kementerian Perdagangan untuk Stabilkan Harga Pangan

New Policy – Jakarta, Senin – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah sedang mengambil langkah kolaboratif dengan pelaku usaha sektor hotel, restoran, kafe (horeka) serta anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menyerap komoditas pangan. Tindakan ini bertujuan memastikan harga bahan pokok tetap terjaga stabil meski menghadapi tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam wawancara terbaru, Budi menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan respons terhadap dinamika pasar yang terus berubah, khususnya dalam mengatasi inflasi yang terus mengancam daya beli masyarakat.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengirimkan surat resmi kepada para pengusaha horeka dan ritel modern sebagai bagian dari strategi penyerapan produk. Surat tersebut fokus pada komoditas seperti telur dan daging ayam yang dihasilkan dalam negeri. “Kami telah mengirimkan instruksi ke horeka dan Aprindo untuk menyerap telur serta daging ayam lokal,” ujar Budi saat diwawancarai di Jakarta. Ia menekankan bahwa langkah ini tidak hanya membantu pemasaran produk peternakan, tetapi juga memperkuat rantai distribusi nasional agar tidak terganggu oleh fluktuasi harga energi.

“Kami percaya bahwa keterlibatan sektor horeka dan ritel modern sangat penting untuk menjaga kestabilan harga di tingkat produsen sekaligus mendorong ekonomi berjalan lancar,” tambah Budi.

Dalam menjelaskan latar belakang kebijakan ini, Budi mengungkapkan bahwa produsen pangan membutuhkan pasar yang pasti untuk menghindari penumpukan stok dan penurunan harga jual. “Sektor horeka dan ritel memiliki peran kritis dalam menyediakan saluran distribusi, terutama untuk produk seperti telur dan daging ayam yang berpengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa keterlibatan sektor ini juga membantu memastikan produksi peternakan tidak terhenti, bahkan dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

Di samping kerja sama dengan horeka dan ritel, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus ekonomi untuk menghadapi tantangan global dan tekanan harga energi. Stimulus semester II 2026 mencakup tiga sektor utama: fiskal, pangan, dan transportasi. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat, mengurangi risiko inflasi, serta mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal. “Stimulus ini diluncurkan dengan harapan mampu menjaga keseimbangan ekonomi nasional meski menghadapi tekanan eksternal,” kata Budi.

Program Penguatan Rantai Pasok Pangan

Upaya menjaga stabilitas harga pangan bukan hanya berhenti pada penyerapan komoditas oleh horeka dan ritel. Kemendag juga berupaya memperkuat sistem distribusi melalui program-program khusus. Salah satu inisiatif tersebut adalah BINA (Belanja di Indonesia Aja) Back to School yang akan berlangsung pada Juni-Juli 2026. Program ini melibatkan sekitar 414 pusat perbelanjaan dan 80 ribu gerai ritel modern anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Target transaksi dari acara ini diharapkan mencapai Rp30 triliun, dengan harapan memperkuat perekonomian dan menciptakan kesempatan belanja bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah juga menggelar Jakarta Great Sale, yang diadakan untuk merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta. Acara ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan transaksi hingga Rp16 triliun. “Kedua program ini bertujuan memberikan stimulus bagi masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi, terutama di tengah kenaikan BBM yang berdampak pada biaya kehidupan,” terang Budi.

“Sektor ritel dan horeka menjadi pilar penting dalam menyerap produk pangan, sehingga keterlibatan mereka harus terus ditingkatkan,” tutur Budi.

Menurut Budi, kebijakan penyerapan komoditas ini juga memiliki dampak luas pada rantai pasok pangan. “Dengan menyerap produk dari produsen lokal, horeka dan ritel tidak hanya membantu menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan kelancaran distribusi dari peternakan hingga konsumen,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa selain telur dan daging ayam, produk pangan lainnya seperti beras, minyak goreng, dan gula juga menjadi fokus dalam strategi ini.

Kebijakan stimulus ekonomi yang dijalankan pemerintah mencakup berbagai langkah konkret. Di sektor fiskal, ada penyesuaian anggaran yang diberikan kepada UMKM dan perusahaan kecil menengah untuk menekan tekanan inflasi. Di sektor transportasi, pemerintah menurunkan tarif angkutan barang untuk menurunkan biaya logistik. “Langkah ini terkait erat dengan kenaikan harga BBM yang mendorong biaya transportasi naik, sehingga perlu ada upaya untuk menekannya,” ujar Budi.

Dalam konteks ini, pemerintah juga fokus pada penguatan daya beli masyarakat. Budi menegaskan bahwa program belanja seperti BINA Back to School dan Jakarta Great Sale bukan hanya sekadar acara promosi, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat ekosistem pangan nasional. “Program belanja tersebut membantu masyarakat mengalokasikan dana kebutuhan pokok dengan lebih efisien,” katanya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor perdagangan dan jasa.

Budi menjelaskan bahwa stabilitas harga pangan sangat krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga energi yang terus berlangsung. “Dengan harga pangan yang stabil, masyarakat tidak akan terbebani secara berlebihan, terutama para keluarga dengan penghasilan rendah,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa kolaborasi dengan horeka dan ritel modern adalah langkah pragmatis yang bisa diimplementasikan secara cepat dan efektif.

Menurut Budi, upaya penyerapan komoditas oleh sektor horeka dan ritel tidak akan berhenti di semester II 2026. “Kebijakan ini akan terus diperluas dan ditingkatkan untuk memastikan kestabilan harga terjaga dalam jangka panjang,” katanya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dinamika pasar dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan produsen serta konsumen.

Dalam kesimpulannya, Budi menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi nasional tetap kuat. “Meskipun menghadapi tantangan global, kita tetap optimis bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan sektor pangan,” ujarnya. Ia berharap bahwa kolaborasi ini dapat menjadi contoh baik dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan, khususnya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pengusaha lokal dan perbankan, untuk memastikan akses kredit yang memadai bagi produsen. “Pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar bisa mengatasi tantangan secara holistik,” tambah Budi. Ia menekankan bahwa stabilitas harga pangan bukan hanya tanggung jawab Kemendag, tetapi juga melibatkan seluruh pihak terkait dalam rantai pasok.

Kebijakan penyerapan komoditas ini juga diharapkan meningkatkan kualitas pangan yang tersedia di pasar. Dengan melibatkan horeka dan ritel modern, pemerintah