Main Agenda: DPR: Penambahan layar bioskop harus ada dampak ekonomi bagi masyarakat

DPR: Pertumbuhan Layar Bioskop Harus Memberikan Manfaat Ekonomi untuk Masyarakat Lokal

Main Agenda – Jakarta, Senin – Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diadakan oleh Panja Komisi VII DPR RI, anggota komisi tersebut, Novita Hardini, memberikan pandangan yang penting mengenai strategi peningkatan jumlah layar bioskop di Indonesia. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya mengutamakan pertumbuhan industri film secara umum, tetapi juga harus memperhatikan dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. “Kita perlu memastikan bahwa setiap penambahan layar bioskop benar-benar memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal, bukan hanya sekadar mendengar satu suara tanpa memperhatikan yang lain,” ujarnya.

Keseimbangan Pertumbuhan Industri Film dan Daya Beli Masyarakat

Novita menyoroti bahwa meskipun industri film nasional tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan, kondisi ekonomi masyarakat di sekitar bioskop tetap menjadi faktor kritis yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, penambahan layar bioskop memerlukan analisis menyeluruh tentang kemampuan daya beli masyarakat, agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang tidak seimbang. “Jumlah layar itu penting, tetapi ketika layar sudah dibangun, apakah masyarakat sekitar mampu memanfaatkan fasilitas tersebut? Jangan sampai kita mengabaikan dampak ekonomi yang mungkin terjadi jika investasi ini tidak dirancang dengan baik,” jelas Novita.

“Jangan sampai blunder, kita jangan sampai mendengar satu jeritan tapi melupakan jeritan yang lain. Jumlah layar penting, tapi ketika layar sudah diinvestasikan, sudah dibangun, ada yang bisa masuk gak di situasi ekonomi yang seperti ini?”

Novita juga menyoroti bahwa ekosistem perfilman Indonesia saat ini perlu dilihat dari dua aspek: pertumbuhan layar dan kemampuan masyarakat untuk menikmati film secara ekonomis. Ia mengingatkan bahwa pembangunan bioskop atau penambahan layar di daerah-daerah harus melibatkan analisis dampak ekonomi yang jelas bagi warga sekitar, termasuk pengembangan usaha kecil menengah (UKM) atau pertumbuhan peluang kerja. “Kita perlu memastikan bahwa kebijakan penambahan layar tidak hanya meningkatkan akses penayangan, tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat lokal,” tambahnya.

Data Kementerian Ekonomi Kreatif: Pertumbuhan Film Nasional di 2025

Dalam data yang disebutkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, tahun 2025 menjadi catatan sejarah dengan pertumbuhan film nasional yang mencapai rekor tertinggi. Menurut laporan tersebut, total penonton film lokal pada tahun tersebut mencapai sekitar 65 juta orang, dengan 178 judul film yang dirilis di bioskop. Angka ini menunjukkan bahwa industri film Indonesia memiliki potensi yang besar, terutama dalam mengakui karya lokal. Namun, Novita mengingatkan bahwa pertumbuhan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan akses penayangan.

Novita menyoroti bahwa jumlah layar bioskop di Indonesia masih terbatas, bahkan cenderung stagnan. Meski terdapat peningkatan investasi, ia menyatakan bahwa pihak investor lebih mengutamakan film asing karena profit yang lebih tinggi. “Para investor pasti memikirkan keuntungan, jadi mereka memilih film yang bisa mempercepat kembalinya modal investasi,” ujarnya. Hal ini menyebabkan banyak film lokal masih kesulitan mendapatkan ruang tayang, meskipun jumlah produksi film nasional terus meningkat.

“Karena logika ekonomi para investor yang membangun layar itu pasti butuh untung, butuh kembali modalnya. Nah kalau salah satu akar masalah ini aja belum mampu dijelaskan solusinya apa, saya rasa ini juga bukan jadi solusi penambahan layar,”

Novita menambahkan bahwa keberhasilan ekosistem perfilman nasional tidak hanya bergantung pada jumlah layar, tetapi juga pada keseimbangan antara persaingan film lokal dan asing, serta kebijakan yang mendorong distribusi film secara merata. Ia menyarankan bahwa pemerintah perlu mengeluarkan regulasi afirmatif yang dapat mendorong peningkatan akses tayang film daerah, terutama di luar pulau Jawa yang hingga saat ini masih menjadi pusat penayangan film. “Kita perlu memiliki roadmap yang jelas, agar penambahan layar tidak hanya menguntungkan industri film, tetapi juga memberi dampak yang nyata bagi masyarakat sekitar,” kata politisi dari Fraksi PDI-P itu.

Tantangan Distribusi Film Daerah di Tahun 2025

Data dari platform media Cinema Poetica yang hadir dalam RDPU menunjukkan bahwa jumlah film Indonesia yang tayang di bioskop pada 2025 mencapai 244 judul. Namun, jumlah total layar bioskop di seluruh Indonesia hanya sekitar 2.500 layar, dengan sebagian besar terpusat di Pulau Jawa. Hal ini menciptakan ketimpangan distribusi, di mana film dari daerah lain seperti Sulawesi, Kalimantan, atau Maluku kesulitan untuk mencapai pasar yang luas.

Novita mengkritik situasi ini, menilai bahwa penambahan layar bioskop saat ini tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat di luar Jawa. “Jumlah layar yang ada terpusat di satu wilayah, sedangkan masyarakat daerah tidak memiliki akses yang sama. Ini bisa memperparah kesenjangan ekonomi dan budaya,” jelasnya. Dalam konteks ini, ia mengajak platform digital untuk turut serta dalam mengubah ekosistem perfilman agar lebih sehat dan adil. “Platform digital harus bersama-sama dengan pemerintah mengusulkan regulasi yang bisa memberi ruang tayang yang lebih merata bagi film lokal,” katanya.

Peran Regulasi dalam Membangun Ekosistem Perfilman yang Lebih Sehat

Novita menekankan bahwa tanpa regulasi yang jelas, penambahan layar bioskop berpotensi menjadi kesalahan strategi. Ia mencontohkan bahwa industri film lokal masih membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah, terutama dalam hal subsidi atau insentif yang bisa mempercepat distribusi film ke daerah-daerah. “Regulasi harus memperkuat persaingan film lokal dan asing, agar film Indonesia tidak hanya tayang di Jawa, tetapi juga bisa merambah ke wilayah lain,” ujarnya.

Selain itu, Novita mengingatkan bahwa film-film lokal memiliki nilai budaya dan sosial yang tinggi, sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penambahan layar tidak hanya mengutamakan profit ekonomi, tetapi juga kontribusi terhadap identitas nasional. “Kita perlu mengukur dampak ekonomi yang secara langsung dirasakan masyarakat, bukan hanya jumlah penonton yang meningkat,” kata politisi tersebut.

Dalam kesimpulannya, Novita menyatakan bahwa kebijakan penambahan layar bioskop harus diiringi dengan pengelolaan ekonomi yang strategis, agar memperkuat keberlanjutan industri film nasional. Ia menegaskan bahwa masyarakat sekitar adalah pihak yang harus mendapat manfaat utama dari kebijakan ini, termasuk perluasan akses penayangan film lokal, pengurangan ketergantungan pada film asing, serta peningkatan penghasilan dari sektor perfilman daerah.

Perspektif Platform Digital dalam Mendorong Ekosistem Perfilman

Novita juga meminta peran aktif dari platform digital dalam membangun ekosistem perfilman yang lebih sehat. Menurutnya, platform digital memiliki kemampuan untuk menye