Kemenkeu: Realisasi ketahanan pangan di Jatim capai Rp307,86 miliar

Kemenkeu: Realisasi Ketahanan Pangan di Jatim Capai Rp307,86 Miliar

Kemenkeu – Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Dalam sebuah Media Briefing di Surabaya, Senin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur, I Max Darmawan, menyampaikan bahwa realisasi anggaran Pemerintah Pusat untuk program ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur telah mencapai Rp307,86 miliar dari pagu anggaran tahun ini yang sebesar Rp2,8 triliun. Data ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat mengalami penurunan tajam sebesar 61,59 persen.

“Dari alokasi dana yang tersedia sebesar Rp2,87 triliun, realisasi sampai Mei 2026 mencapai Rp307 miliar, tumbuh 51,17 persen secara tahunan,” ujar Max. Ini menandai perbaikan drastis dari situasi yang terpuruk di tahun 2025.

Menurut Max Darmawan, akselerasi realisasi tersebut didorong oleh peningkatan pagu anggaran yang signifikan. Dalam tahun 2025, pagu hanya sebesar Rp878,71 miliar, namun di tahun ini, angka tersebut melonjak hingga Rp2,87 triliun. Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah yang lebih kuat untuk memperkuat kebijakan ketahanan pangan nasional, terutama di wilayah yang menjadi penghasil beras utama.

Jawa Timur, sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar di Indonesia, berkontribusi penting dalam upaya menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Dalam 2025, kawasan pertanian provinsi ini menghasilkan sebanyak 7,71 juta ton GKG (Gross Crop Production). Dengan realisasi anggaran yang meningkat, diharapkan kontribusi ini bisa ditingkatkan lebih lanjut, mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Pemanfaatan Dana untuk Infrastruktur Pertanian

Salah satu fokus penggunaan dana ketahanan pangan tahun ini adalah pembangunan prasarana jaringan sumber daya air. Proyek ini mencakup pengembangan infrastruktur irigasi sepanjang 1.143 kilometer, yang akan memperluas akses air bagi petani. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pembangunan dua bendungan baru, yang bertujuan mengurangi risiko kekeringan dan meningkatkan cadangan air tanah.

Max Darmawan menjelaskan bahwa program tersebut dilakukan secara bertahap, dengan pencairan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. “Realisasi ini menggambarkan konsistensi upaya pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan warga terpenuhi,” tambahnya. Dia menambahkan, proyek ini juga dilakukan bersamaan dengan peningkatan kompetensi petani melalui pelatihan bidang pertanian dan perikanan yang diberikan kepada 1.260 orang.

Kebutuhan Petani dan Ketersediaan Input Produksi

Anggaran ketahanan pangan juga dimanfaatkan untuk mendukung input produksi pertanian. Salah satu langkah utama adalah penyediaan fasilitasi pupuk dan pestisida bagi 985.568 petani, yang dilakukan dalam skala besar untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, dana dialokasikan untuk bantuan tanaman pengelolaan budi daya rumput laut sebanyak 7.571 benih, yang bertujuan mengembangkan sektor perikanan daerah.

Max menekankan bahwa langkah-langkah ini diharapkan memberi dampak jangka panjang. “Dengan peningkatan akses bahan pertanian, petani bisa memproduksi lebih banyak, sehingga pasokan di pasar dalam negeri tidak terganggu,” katanya. Kebutuhan akan pupuk dan pestisida yang tinggi terutama di wilayah rawan kekeringan menjadi alasan utama pengalokasian dana tersebut.

Kebijakan untuk Meningkatkan Produksi Ternak dan Tanaman

Dalam upaya meningkatkan keragaman produksi pangan, Kemenkeu juga menyalurkan dana untuk peningkatan ternak. Proyek ini mencakup distribusi 2.400 ekor hewan ternak, yang diperkirakan akan meningkatkan ketersediaan daging dan susu. Sementara itu, dana dialokasikan untuk pengembangan kawasan aneka palma seluas 5.050 hektare, serta kawasan tanaman semusim seluas 56.050 hektare, yang diperkirakan akan meningkatkan produksi bahan pangan non-padi.

Max Darmawan menjelaskan bahwa program ini dilakukan sebagai bagian dari strategi diversifikasi pertanian. “Kita ingin mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman saja, terutama beras, sehingga ketahanan pangan bisa dijaga secara lebih komprehensif,” ujarnya. Peningkatan luas lahan tanaman semusim, misalnya, dirasa penting untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari warga.

Bantuan untuk Perikanan dan Infrastruktur Ikan

Sebagai daerah paling utama dalam produksi ikan air payau, Jawa Timur mendapatkan bantuan khusus melalui dana ketahanan pangan. Selama ini, kebutuhan benih ikan di wilayah tersebut terus meningkat, sehingga pemerintah menyediakan 5.500.000 benih ikan air payau. Bantuan ini disertai dengan peralatan budidaya ikan sebanyak 30 unit, yang akan memudahkan proses pengelolaan budidaya.

Max Darmawan mengatakan bantuan benih dan peralatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi perikanan air payau, yang menjadi sumber pangan alternatif di daerah pesisir. “Dengan penguatan sektor perikanan, kita bisa menciptakan cadangan pangan yang lebih am