Main Agenda: Komisi VII minta BSN prioritaskan pengembangan pelaku UMKM

Komisi VII Dorong BSN Fokus pada Pengembangan UMKM

Main Agenda – Jakarta, Senin (15/6) – Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Chusnunia, menegaskan pentingnya Badan Standarisasi Nasional (BSN) meningkatkan peran dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam sebuah keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, ia mengatakan bahwa BSN harus lebih berfokus pada peningkatan kualitas industri nasional, serta memastikan kebijakannya dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan UMKM. “Setiap anggaran yang dialokasikan harus tidak hanya menghasilkan dokumen standar, sertifikat, atau akreditasi, tetapi benar-benar meningkatkan daya saing industri, melindungi konsumen, dan mendorong ekspor Indonesia,” ujarnya.

UMKM sebagai Pilar Perekonomian

Chusnunia menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6). Ia menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, yang mampu menjadi penopang utama keberlanjutan pertumbuhan nasional. “Kita ingin melihat BSN memiliki roadmap yang jelas untuk mengalokasikan anggaran secara lebih efektif, khususnya bagi industri dan pelaku UMKM, karena tantangan dalam mencapai peningkatan daya saing nasional akan sulit teratasi jika sebagian besar dana tetap dialihkan untuk belanja pegawai dan operasional,” tambahnya.

“Komisi VII berharap BSN mampu menjadi mitra strategis dalam mendorong transformasi UMKM menjadi kekuatan ekonomi yang lebih kuat dan kompetitif di tingkat internasional,” kata Chusnunia dalam keterangannya.

Dalam paparan rencana anggaran yang disampaikan oleh BSN, Chusnunia menilai bahwa prioritasnya masih lebih banyak terpusat pada dukungan manajemen. “Kita menantikan perubahan dalam proporsi anggaran yang bisa langsung memberikan manfaat kepada UMKM, karena manfaat yang diperoleh dari sertifikasi dan standarisasi tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendorong keberlanjutan ekonomi,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan BSN tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan, tetapi juga dari peran standar tersebut dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing nasional.

Peran BSN dalam Ekosistem UMKM

Politisi yang kerap disapa Nunik ini menekankan bahwa BSN perlu memperkuat ekosistem UMKM dengan memastikan standar yang diterapkan relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. “Sertifikasi harus menjadi alat yang mendorong perbaikan kualitas produk, sehingga pelaku UMKM bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan mereka,” tambahnya. Menurutnya, BSN juga harus berperan aktif dalam memastikan kebijakan standarisasi bisa menjangkau segala lapisan masyarakat, termasuk pengusaha kecil yang sering kali kesulitan mengakses sumber daya.

“Kita ingin UMKM menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan ekosistem yang sehat, kebijakan yang tepat, serta semangat kewirausahaan yang tumbuh, UMKM diyakini mampu menjadi pendorong utama kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Chusnunia menyoroti bahwa sektor UMKM tidak hanya memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan. “Dukungan dari BSN bisa menjadi katalisator dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil, sehingga mereka bisa bersaing di tingkat global,” kata politisi Partai Nasional Demokrat ini. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawasan, dan pelaku UMKM dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil.

Kebutuhan Penyesuaian Prioritas Anggaran

Dalam pidatonya, Chusnunia meminta BSN untuk menyesuaikan prioritas penggunaan anggaran. “Masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada kesiapan UMKM menghadapi persaingan internasional, sehingga anggaran harus diberikan secara proporsional,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa BSN perlu mendorong penggunaan standar yang lebih ketat untuk menjamin kualitas produk UMKM, sehingga bisa memenuhi standar internasional dan meningkatkan daya tarik ekspor.

“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan standarisasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi bisa memberikan nilai tambah yang nyata bagi pelaku UMKM dan masyarakat luas,” ujarnya.

Chusnunia juga menyebutkan bahwa perlu ada sinergi antara BSN dengan berbagai lembaga pengembangan ekonomi. “Pengembangan UMKM tidak bisa dilakukan secara mandiri, sehingga BSN harus bekerja sama dengan instansi lain untuk memastikan kebijakannya bisa berdampak maksimal,” jelasnya. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan harus didistribusikan secara adil dan transparan, agar setiap sertifikasi yang dikeluarkan bisa menjadi bahan untuk meningkat