Special Plan: Pemkab Bekasi sinergi pentahelix tingkatkan pendapatan

Pemkab Bekasi Sinergi Pentahelix Tingkatkan Pendapatan

Special Plan – Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tengah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kolaborasi yang melibatkan lima pilar pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, serta masyarakat. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga kualitas pengawasan pendapatan daerah, tetapi juga menggali potensi-potensi yang belum tergarap secara optimal. Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menjelaskan bahwa konsep pentahelix menjadi fondasi penting dalam menciptakan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan wilayah. Menurutnya, keberhasilan PAD tidak bisa dicapai hanya dengan kinerja pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keikutsertaan seluruh pihak untuk saling melengkapi.

Keterlibatan Unsur Pentahelix

Pemkab Bekasi, yang berada di kawasan industri Asia Tenggara, memiliki potensi pendapatan besar. Namun, untuk memaksimalkan hal tersebut, kehadiran kelima pilar pentahelix sangat diperlukan. Asep menekankan bahwa setiap elemen memiliki peran khusus. Misalnya, akademisi bertugas memberikan analisis berbasis data, masyarakat menjadi pengawas sosial, media berperan dalam edukasi publik, pelaku usaha menjadi wajib pajak dan mitra pemerintah, sementara pemerintah bertugas menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. “Tujuannya adalah bagaimana seluruh elemen bisa bersama-sama menyuarakan dan menjalankan kewajiban demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

“Pemkab Bekasi tidak mencari pahlawan superman, tetapi lebih mementingkan pembentukan tim super yang terdiri dari berbagai pihak. Dengan sinergi ini, kita bisa memastikan pengelolaan pendapatan daerah lebih baik,” kata Asep Surya Atmaja.

Dalam konteks tersebut, Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, menambahkan bahwa pengawasan pendapatan daerah memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak. Ia menjelaskan bahwa masih ada banyak potensi yang belum tergarap secara penuh, termasuk dari sektor pajak dan retribusi. “Dengan kolaborasi pentahelix, kita bisa mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Kemitraan untuk Pengawasan PAD

Kepala Bapenda Bekasi menyoroti peran pelaku usaha dalam kolaborasi ini sebagai elemen kunci. Selain menjadi wajib pajak, mereka diharapkan mampu memperkuat kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Pihaknya juga berharap masyarakat lebih aktif dalam mengawasi proses pengelolaan pendapatan daerah, sementara media berfungsi mempercepat penerimaan informasi ke publik. “Keterlibatan semua pihak akan memastikan proses optimalisasi PAD berjalan lancar,” tambah Iwan.

“Kami berharap seluruh unsur yang terlibat dapat saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga upaya optimalisasi pendapatan daerah dapat berjalan lebih efektif,” ujar Iwan Ridwan.

Sebagai contoh, dalam bidang pajak air tanah, ribuan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi diharapkan lebih konsisten dalam kewajiban membayar pajak. Selain itu, sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga menjadi fokus utama. Iwan menjelaskan bahwa BPHTB masih menjadi sumber pendapatan terbesar hingga kini, sementara PBB belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ada wajib pajak yang belum aktif.

Penerimaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan data terkini, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bekasi hingga Jumat (5/6/2026) mencapai Rp1,257 triliun dari target tahun 2026 sebesar Rp3,8 triliun. Sejumlah sektor mengalami kenaikan signifikan, terutama dalam kontribusi pajak. BPHTB tetap menjadi sumber pendapatan utama, dengan realisasi mencapai Rp363,18 miliar. Sementara itu, PBB baru terkumpul Rp242,71 miliar karena masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Dalam sektor bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga saat ini pendapatan mencapai Rp156,6 miliar. Di sisi lain, opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berhasil mengumpulkan Rp102,63 miliar. Selain itu, pendapatan daerah dari pajak reklame mencapai Rp13,13 miliar, sedangkan pajak air tanah menyumbang Rp6,28 miliar. Kementerian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tercatat Rp250,72 juta, serta pajak sarang burung walet mencapai Rp1.400.000.

Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) juga memberikan kontribusi penting, dengan total pendapatan hingga Rp372,55 miliar. Dari jumlah tersebut, pajak tenaga listrik menyumbang Rp216,15 miliar, sementara makanan dan minuman berkontribusi Rp124,1 miliar. Pemkab Bekasi telah menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi nomor 100.3.3.2/Kep.381-Bapenda/2026 yang menetapkan tim pengawasan dan pengendalian untuk pelaksanaan pajak serta retribusi daerah. Keputusan ini diumumkan pada 11 Mei 2026, dan bertujuan memastikan proses optimalisasi PAD berjalan terstruktur.

Strategi Menuju PAD Optimal

Pemkab Bekasi menyadari bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencapai PAD yang optimal. Dengan melibatkan lima pilar pentahelix, pihaknya berharap masyarakat lebih paham peran pajak dalam pembangunan daerah. “Pendapatan daerah yang optimal pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program seperti infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” tutur Asep Surya Atmaja.

Menurut Iwan Ridwan, sinergi kelima unsur tersebut tidak hanya meningkatkan kinerja penerimaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menambahkan bahwa keterlibatan pelaku usaha dalam bidang perpajakan menjadi pendorong utama kepatuhan terhadap sistem. “Kerja sama yang solid antar pihak akan memastikan PAD berjalan secara terus-menerus dan berkelanjutan,” katanya.

Konsep pentahelix di Kabupaten Bekasi dirancang untuk memastikan setiap pihak berkontribusi sesuai keahliannya. Pemerintah menjamin pengawasan, akademisi memberikan wawasan, pelaku usaha berperan aktif, media menyebarkan informasi, dan masyarakat menjadi penjamin partisipasi. Dengan pendekatan ini, Pemkab Bekasi berharap bisa menciptakan pendapatan daerah yang lebih stabil, sekaligus memperkuat ekosistem pemerintahan yang kolaboratif. “Bekasi bangkit, maju, dan sejahtera akan terwujud jika semua pihak bekerja sama tanpa hambatan,” pungkas A