Bupati Bulungan pastikan tak pungut retribusi UMKM Tepian Sungai Kayan

Bupati Bulungan Berkomitmen untuk Tidak Mengenakan Retribusi pada UMKM Tepian Sungai Kayan

Bupati Bulungan pastikan tak pungut retribusi – Tanjung Selor, Kaltara (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan komitmen untuk tidak mengenakan retribusi daerah kepada ratusan pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di kawasan tepian Sungai Kayan, Tanjung Selor. Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan keputusan ini dalam wawancara di Tanjung Selor, Minggu. Ia menegaskan bahwa seluruh UMKM yang aktif di sana, baik yang berjualan dari jam tiga sore hingga tengah malam, tidak akan dikenakan biaya administrasi oleh pemerintah setempat.

“Saya pastikan di kawasan Tepian Sungai Kayan, seluruh UMKM yang bekerja di sana tidak dipungut retribusinya sama sekali,” ujar Syarwani. Ia menjelaskan bahwa meski APBD Kabupaten Bulungan mengalami penurunan, kondisi ini tidak menghalangi upaya mencari pendapatan asli daerah (PAD). Pemkab Bulungan tetap berusaha menciptakan peluang ekonomi, tetapi dengan pendekatan yang lebih hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap usaha masyarakat.

Kondisi ekonomi global yang tidak stabil, kata Syarwani, berdampak pada perekonomian lokal. Namun, ia menegaskan bahwa langkah pemerintah tetap berfokus pada memastikan kelangsungan usaha UMKM. “Kita selektif dalam menerapkan retribusi, terutama di kawasan seperti Tepian Sungai Kayan,” lanjutnya. Pemkab Bulungan, kata dia, memilih untuk tidak mengenakan biaya administrasi karena menganggap hal tersebut bisa membebani pengusaha kecil.

Syarwani menambahkan bahwa pemerintah memberikan dukungan praktis kepada UMKM di sana. Salah satu contohnya adalah pemberian 60 unit gerobak gratis tanpa adanya biaya pembelian atau sewa. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat keberlanjutan usaha masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang jual beli kopi dan makanan ringan. “Ini adalah bentuk bantuan yang kita berikan agar mereka tetap bisa beroperasi,” jelasnya.

Dalam rangka mendukung kelangsungan ekonomi, Syarwani juga menyebutkan bahwa pemerintah melakukan survei untuk memahami kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Hasil survei menunjukkan bahwa usaha-usaha di kawasan tepian Sungai Kayan mampu menghasilkan omzet hingga Rp1 juta per hari. “Dalam semalam, para pengusaha ini bisa mengumpulkan pendapatan sekitar Rp700 ribu hingga Rp1 juta,” ujarnya. Ia menekankan bahwa UMKM ini mengandalkan modal minimal, yakni sekitar Rp10 ribu per gelas kopi yang dijual.

“Dengan modal sekecil itu, mereka mampu memperoleh keuntungan hingga 50 persen. Jika dikalkulasikan selama satu bulan, pendapatan mereka bisa mencapai Rp15 juta,” lanjut Syarwani. Ia menganggap keberadaan UMKM di sana sangat penting untuk memastikan dinamika perekonomian tetap berjalan lancar. Pemkab Bulungan, kata dia, memandang bahwa UMKM menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dan memperkuat ekonomi lokal.

Syarwani menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak mengenakan retribusi ini bukanlah tindakan impulsif, melainkan hasil evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi. Ia menyoroti bahwa kawasan tepian Sungai Kayan memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi Kabupaten Bulungan, terutama di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung. “Kita ingin menjaga agar keberadaan UMKM tetap terjaga, sehingga ekonomi masyarakat tidak berhenti bergerak,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Syarwani juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki kawasan tepian Sungai Kayan menjadi tempat berdagang yang lebih produktif. “Kita berusaha menjaga keseimbangan antara pengaturan daerah dan kebebasan usaha masyarakat,” ujarnya. Langkah-langkah seperti penataan fisik dan dukungan kebijakan diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus memperkuat keberlanjutan kawasan tersebut sebagai pusat ekonomi.

Syarwani menegaskan bahwa keputusan ini berdasarkan konsensus antara pemerintah dan para pengusaha UMKM. Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah berdiskusi intensif dengan pengusaha untuk memahami tantangan yang mereka hadapi. “Mereka butuh ruang yang aman dan biaya operasional yang terjangkau,” ujarnya. Dengan tidak memungut retribusi, pemerintah berharap bisa menumbuhkan pengusaha lokal dan mendorong inovasi dalam bidang usaha.

Dalam konteks ekonomi global yang fluktuatif, Syarwani berpendapat bahwa kebijakan ini menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah. “Kita ingin memastikan bahwa UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang,” katanya. Ia juga menyoroti bahwa UMKM di kawasan ini memiliki kontribusi signifikan terhadap keberagaman ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya 300 UMKM yang masih eksis, pemerintah menganggap kawasan tersebut sebagai simbol kekuatan ekonomi rakyat.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membantu UMKM, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga sekitar. Syarwani menjelaskan bahwa para pengusaha tersebut menjadi tulang punggung ekonomi lokal, terutama di tengah keterbatasan lapangan kerja di daerah lain. “Mereka adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi Bulungan,” ujarnya. Dengan tidak memungut retribusi, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang lebih inklusif.

Syarwani menambahkan bahwa pemerintah juga menilai keberadaan UMKM di tepian Sungai Kayan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Ia menekankan bahwa usaha kecil ini bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga medium untuk memperkuat hubungan antarwarga. “Mereka menciptakan ikatan kebersamaan dan membangun suasana komunitas yang harmonis,” katanya. Ia menilai bahwa kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung kemandirian ekonomi warga.

Kebijakan tanpa retribusi ini, kata Syarwani, juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan perekonomian. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah berupaya meminimalkan beban birokrasi agar usaha kecil mampu berkembang tanpa hambatan. “Kita ingin menjadikan Tepian Sungai Kayan sebagai contoh kawasan yang ramah usaha,” ujarnya. Syarwani menegaskan bahwa langkah ini akan terus dipertahankan hingga kondisi ekonomi stabil kembali.