Special Plan: China sebut kunjungan Lai Ching-te ke Eswantini sebagai “menyelinap”

China Sebut Kunjungan Lai Ching-te ke Eswantini sebagai “Menyelinap”

Special Plan – Kota Beijing, China – Pemerintah Tiongkok mengkritik perjalanan pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, ke Eswatini, sebuah negara di Afrika, dengan menyebutnya sebagai tindakan “menyelinap”. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, kunjungan tersebut dianggap tidak menghormati kedaulatan negara-negara yang dilalui oleh Lai. Lin Jian menegaskan bahwa Lai Ching-te melakukan penyelinapan melalui pesawat asing dan memalsukan informasi penumpang untuk memasuki wilayah Eswatini. Saat penerbangan kembali, setelah wilayah udara negara-negara terkait ditolak, Lai kembali memaksa masuk dengan cara yang sama.

Konteks Kunjungan Lai Ching-te ke Eswatini

Perjalanan Lai ke Eswatini dilakukan pada 2-4 Mei 2026. Negara ini, yang merupakan satu-satunya di Afrika yang mengakui kemerdekaan Taiwan, menjadi tujuan utama kunjungan tersebut. Awalnya, perjalanan ini dijadwalkan pada 22-26 April 2026 untuk merayakan 40 tahun kenaikan takhta Raja Mswati III. Namun, rencana itu tertunda setelah Taiwan menyatakan bahwa Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar secara sepihak menghapus izin penerbangan pesawat yang akan melintasi wilayah udara mereka. Sebagai gantinya, Lai melakukan penerbangan langsung dari Taipei ke Eswatini menggunakan jet pribadi Raja Mswati III, sebuah Airbus A340-313.

Pesawat tersebut sebelumnya mendarat di Taiwan sejak awal pekan lalu karena membawa Wakil Perdana Menteri Thulisile Dladla. Lin Jian mengatakan bahwa aksi Lai Ching-te menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap wilayah udara dan kedaulatan negara-negara lain. “Tindakan ini sangat berbahaya dan melebihi batas, karena melanggar prinsip kedaulatan yang diakui secara internasional,” tambahnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Tiongkok menilai kunjungan Lai sebagai upaya menyelinap yang tidak jujur.

Kritik terhadap Keterlibatan Politisi Eswatini

Lin Jian menyoroti peran politisi Eswatini dalam mendukung kemerdekaan Taiwan. Menurutnya, para pejabat tersebut dibayar oleh pihak Taiwan dan secara keliru memberikan ruang bagi gerakan “kemerdekaan Taiwan”. “Tiongkok sangat mengutuk tindakan mereka, karena keputusan ini hanya memperkuat penjajahan separatisme yang dianggap tidak bisa diterima oleh masyarakat internasional,” jelas Lin Jian. Ia juga menekankan bahwa “Satu China” adalah konsensus yang kuat dan tidak tergoyahkan, serta menunjukkan arah sejarah yang jelas.

Dalam perjalanan kembali ke Taiwan, Lai melalui wilayah udara Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Australia. Lin Jian menyoroti bahwa wilayah udara suatu negara termasuk dalam kekuasaan kedaulatan negara tersebut. “Negara-negara yang terlibat telah menolak izin penerbangan untuk kunjungan Lai Ching-te, yang sesuai dengan hukum internasional dan norma hubungan luar negeri,” lanjutnya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa perjalanan Lai adalah bentuk penyelinapan yang memperlihatkan ketidakpeduliannya terhadap konsensus global.

Peran Eswatini dalam Keterlibatan Politik Taiwan

Dalam kunjungan ke Eswatini, Lai Ching-te bertemu dengan Perdana Menteri Russell Dlamini, Ratu Ntombi Tfwala, dan Raja Mswati III. Di media sosial, Lai memuji Eswatini karena “berdiri teguh melawan berbagai tekanan diplomatik dan ekonomi serta membantu menyuarakan posisi Taiwan di kancah internasional”. Ia juga menyatakan harapan agar lebih banyak perusahaan swasta Taiwan berinvestasi di negara tersebut, dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral.

Kebijakan Taiwan untuk mengeksplorasi pasar Afrika lebih luas ditekankan dalam kunjungan ini. Lai mengunjungi lokasi rencana proyek Taman Inovasi Industri Taiwan (TIIP) yang bertujuan mendukung ekspansi bisnis Taiwan secara global, membangun koneksi dengan pasar Afrika, dan menciptakan peluang kerja lokal. Selain itu, ia menghadiri Pusat Konvensi Internasional (ICC) yang didanai oleh Taiwan. Menurut kantor pemerintahan Taiwan, kunjungan ini bertujuan memperdalam hubungan ekonomi antara kedua negara.

Konsekuensi dan Pandangan Tiongkok tentang “Kemerdekaan Taiwan”

Lin Jian menambahkan bahwa penyelinapan Lai Ching-te menunjukkan bahwa separatis “kemerdekaan Taiwan” hanyalah bisnis yang mencurigakan. “Upaya Lai untuk mendorong agenda separatisnya hanya akan membatasi dirinya sendiri di jalan yang sudah pasti salah,” tegasnya. Menurut Tiongkok, Eswatini harus mempertimbangkan dampak keputusannya terhadap hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Lin Jian mengajak Eswatini dan negara-negara lain untuk melihat arah sejarah yang mengarah pada persatuan, bukan pembagian.

Kritik Tiongkok terhadap perjalanan Lai Ching-te juga menyoroti risiko yang ditimbulkan bagi hubungan internasional. “Menyelinap ke pesawat asing dan memaksa masuk melalui wilayah udara negara-negara lain adalah tindakan yang memalukan, karena menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap prinsip kedaulatan,” ujarnya. Lin Jian berharap Eswatini segera mengambil langkah bijak untuk berhenti menjadi penopang bagi gerakan separatisme yang ditentang oleh masyarakat internasional.

Dalam konteks ini, Tiongkok menegaskan bahwa hanya ada satu China di dunia dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok. “Prinsip ‘Satu China’ adalah dasar bagi hubungan antarbangsa dan tidak bisa diganggu,” tambah Lin Jian. Ia berargumen bahwa seluruh upaya untuk mendirikan kemerdekaan Taiwan hanyalah jalan buntu, karena semakin banyak negara mengakui kekuasaan Tiongkok.

Kritik terhadap kunjungan Lai Ching-te juga menyoroti peran Eswatini sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Dalam pandangan Tiongkok, pengakuan Eswatini terhadap Taiwan tidak hanya memperkuat separatisme, tetapi juga menimbulkan konflik dengan prinsip kedaulatan yang diakui secara global. Lin Jian berharap negara-negara lain, termasuk Eswatini, dapat mengambil langkah strategis untuk menghindari konflik dan memperkuat hubungan dengan Tiongkok.

Pandangan Internasional terhadap “Kemerdekaan Taiwan”

Dalam pernyataan resmi, Tiongkok menyatakan bahwa “kemerdekaan Taiwan” tidak memiliki dukungan internasional yang kuat. “Negara-negara yang telah menolak izin penerbangan untuk Lai Ching-te adalah contoh dari komitmen mereka untuk menjunjung tinggi prinsip ‘Satu China’,” ujar Lin Jian. Ia menambahkan bahwa Tiongkok menunggu Eswatini dan negara-negara lain untuk memahami bahwa keputusan mengakui Taiwan hanya akan memperburuk situasi dan menghambat kemajuan diplomatik.

Sementara itu, Eswatini berupaya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan dengan berbagai alasan. Lin Jian menekankan bahwa keputusan ini harus didasarkan pada kebijakan yang jelas dan konsisten, bukan hanya karena tekanan ekonomi atau politik. “Eswatini harus berpikir matang sebelum memperkuat posisi separatisme yang tidak memiliki dasar hukum,” katanya. Ia menyoroti bahwa keputusan mengakui kemerdekaan Taiwan adalah langkah yang tidak bisa diulangi jika ingin menghindari konflik dengan Tiongkok.

Kritik Tiongkok terhadap Lai Ching-te tidak hanya fokus pada perjalanan fisiknya, tetapi juga pada dampak politik yang diakibatkan. Lin Jian menegaskan bahwa aksi tersebut menimbulkan kerugian bagi kepercayaan intern