Latest Program: BMKG: 482 zona musim masuk kategori kemarau lebih kering

BMKG: 482 Zona Musim Terdampak Kemarau Lebih Kering

Latest Program – Dalam upaya memprediksi kondisi iklim nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah melakukan pemetaan terhadap 482 Zona Musim (Zom) di Indonesia. Dari total tersebut, sekitar 56,18 persen luas daratan negara diperkirakan mengalami kekeringan di bawah normal, yang menandai karakteristik musim kemarau yang lebih ekstrem dibandingkan standar. Pemetaan ini dilakukan dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Rabu, dalam rangka membahas perkembangan musim kemarau tahun 2026.

Kondisi Iklim dan Wilayah Terdampak

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Ardhasena Sopaheluwakan, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, yang menjelaskan bahwa daerah-daerah yang terpantau memiliki sifat musim kemarau lebih kering meliputi sebagian besar wilayah di selatan khatulistiwa. Wilayah ini mencakup bagian Sumatera, seluruh Pulau Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Bali, wilayah Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, serta bagian Pulau Papua. Menurut Ardhasena, dominasi wilayah kering ini sangat signifikan, terutama di sentra-sentra populasi dan pertanian utama.

“Wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal mencakup sebagian Sumatera, keseluruhan Pulau Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Pulau Papua,” tutur Ardhasena.

Dalam penjelasannya, Ardhasena menjelaskan bahwa kekeringan di ratusan zona musim ini terjadi karena pengaruh pola monsunal yang memiliki karakteristik musim hujan dan musim kemarau yang sangat kontras. Pola ini menyebabkan perubahan curah hujan yang signifikan, berdampak pada ketersediaan air di berbagai daerah. BMKG mengatakan bahwa data pemutakhiran hingga akhir Mei 2026 menunjukkan bahwa wilayah yang mengalami kekeringan awalnya hanya mencakup 200 zona musim atau 11,83 persen dari total luas daratan Indonesia.

Perkembangan Wilayah Kering

Menurut informasi terbaru, penyebaran kekeringan di bawah normal diproyeksikan meningkat drastis pada bulan Juni. Dalam satu bulan ini, zona musim kering akan bertambah menjadi 198 daerah baru, yang menyumbang 31,6 persen dari luas daratan Indonesia. Wilayah yang terkena perluasan ini mencakup bagian selatan DKI Jakarta hingga sebagian besar Pulau Kalimantan. Pemetaan ini menunjukkan bahwa tren kekeringan mulai menyebar lebih luas, sehingga perlu diperhatikan secara intensif oleh pihak terkait.

Ardhasena juga menyebutkan bahwa pada bulan Juli, kemarau akan terus merambah ke 66 zona musim tambahan. Daerah-daerah yang terdampak termasuk bagian barat Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, hingga Maluku Utara. Dengan demikian, jumlah total zona musim yang mengalami kekeringan di bawah normal akan mencapai lebih dari 600 zona pada akhir Juli 2026.

Di sisi lain, BMKG menemukan adanya anomali lokal di tujuh zona musim, yaitu wilayah yang justru lebih basah dibandingkan rata-rata normal. Anomali ini terjadi akibat efek topografi yang memengaruhi aliran udara dan distribusi curah hujan. Wilayah yang mengalami peningkatan kelembapan antara lain Bengkulu, bagian utara dan selatan Gorontalo, serta sebagian kecil Nusa Tenggara Timur (NTT). Meski mayoritas wilayah mengalami kekeringan, ada sejumlah area yang tetap memiliki kondisi iklim yang lebih lembap, menunjukkan variasi iklim regional.

Metodologi Pemetaan Zona Musim

Metodologi yang digunakan BMKG dalam membagi zona musim ini berdasarkan perhitungan referensi periode normal curah hujan antara tahun 1991 hingga 2020. Periode ini dianggap sebagai acuan untuk menjamin akurasi hasil pemetaan. Dengan membandingkan data hujan tahunan selama periode tersebut, BMKG mampu mengidentifikasi wilayah yang memiliki tendensi kekeringan lebih tinggi.

Pemetaan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan tindakan kedaruratan terkait air. Ardhasena menegaskan bahwa peta kerawanan zona musim ini diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi para pengambil kebijakan untuk mengantisipasi dampak kemarau, terutama di sektor pertanian dan kebutuhan warga.

Menyusul penyebaran kemarau yang semakin luas, BMKG meminta pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga pengelola sumber daya air, untuk memantau peta ini secara berkala. Perluasan zona kering di bawah normal ini bisa berdampak pada produksi pertanian, ketersediaan air bersih, serta ekosistem lokal. Oleh karena itu, data BMKG dianggap sangat kritis dalam mengambil keputusan di tingkat operasional.

Menurut laporan BMKG, kondisi kekeringan yang diprediksi akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Dengan mengakui kekeringan yang terjadi di berbagai zona, BMKG juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya air secara lebih bijak. “Peta kerawanan ini bukan hanya alat prediksi, tetapi juga panduan untuk merancang kebijakan yang tepat,” jelas Ardhasena.

Dengan memperhatikan perubahan iklim yang terjadi, BMKG berharap bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi risiko dampak negatif kemarau. Kebijakan yang berbasis data, seperti penggunaan sistem irigasi terpadu atau penerapan praktik pertanian tahan kering, dianggap sebagai langkah penting untuk meminimalkan kerugian. Selain itu, peta ini juga menjadi bahan untuk menilai kebutuhan bantuan darurat, khususnya di daerah yang lebih rentan.

Sebagai penutup, Ardhasena mengingatkan bahwa kemarau yang diprediksi tidak terjadi secara serentak di seluruh Indonesia. Beberapa wilayah masih memiliki potensi hujan yang lebih tinggi, sehingga perlu diperhatikan sekaligus diimbangi dengan strategi mitigasi. Dengan demikian, BMKG memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika iklim nasional, membantu pihak-pihak terkait dalam mempersiapkan respons yang tepat terhadap tantangan cuaca ekstrem.