Latest Program: BEM Bersatu duga ada oknum eks petinggi militer di balik penolakan MBG

BEM Bersatu Duga Ada Oknum Eks Petinggi Militer di Balik Penolakan MBG

Latest Program – Jakarta, 18 Juni 2026 – Aliansi mahasiswa BEM Bersatu mengungkapkan kecurigaan terhadap adanya peran aktif dari oknum mantan pemimpin militer dalam upaya menggagalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Selasa, Rahmat Djimbula, pembicara BEM Bersatu, menyampaikan bahwa indikasi ini muncul dari beberapa fakta yang teramati, termasuk kepemilikan kendaraan oleh salah satu tokoh yang menjadi pengkritik MBG.

Indikasi Kuat Keterlibatan Aktor Politik

Dalam penjelasannya, Rahmat menyebutkan bahwa mobil Fortuner yang digunakan oleh Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, diduga terdaftar atas nama SN, saudara Letjen TNI Purnawirawan SS. Hubungan ini diperkuat oleh fakta bahwa SN adalah besan dari Jenderal TNI Purnawirawan AP, yang menjadi salah satu tokoh utama tim pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. “Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan penolakan ini. Mobil Fortuner yang digunakan Tiyo Ardianto diduga menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi yang berhubungan dengan kepentingan politik tertentu,” tutur Rahmat dalam konferensi pers tersebut.

“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” kata Rahmat.

Kritik Terhadap Keterpihakan Gerakan Mahasiswa

BEM Bersatu menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan fokus, terutama dalam menyoroti program MBG. Menurut Rahmat, gerakan mahasiswa yang sebelumnya dianggap sebagai suara rakyat kini dianggap terpengaruh oleh agenda politik tertentu. “Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” ujarnya.

Beberapa tanda yang menunjukkan pergeseran arah, menurut BEM Bersatu, adalah minimnya kajian yang mendalam terkait program tersebut, lemahnya argumentasi dalam menyampaikan kritik, serta ketidakjelasan substansi tuntutan. “Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” tambah Rahmat.

Isu Prioritas dan Narasi Krisis

Aliansi ini juga mempertanyakan prioritas isu yang diangkat oleh gerakan mahasiswa. Dalam kondisi di mana kebutuhan mendasar masyarakat, seperti kebutuhan pangan, masih menjadi tantangan utama, perhatian justru dialihkan ke isu-isu yang tidak dianggap mendesak. “Program MBG yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan rakyat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” kata Rahmat.

Selain itu, BEM Bersatu menyatakan keberatan terhadap narasi krisis yang dianggap tidak berbasis data utuh. Mereka menilai bahwa alasan ini bisa mengalihkan fokus publik dari agenda penting, seperti pemberantasan korupsi, ke isu-isu yang tidak relevan. “Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar, seperti yang telah diklarifikasi oleh sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra,” ujarnya.

Permintaan untuk Sterilisasi Intervensi Politik

Rahmat Djimbula menegaskan bahwa BEM Bersatu mendesak untuk menghilangkan pengaruh dari pihak luar, baik dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun intervensi politik praktis. “Kami meminta kegiatan mahasiswa harus terlepas dari semua bentuk pengaruh dari kalangan elite,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, BEM Bersatu juga mengusulkan untuk memperbaiki tata kelola program MBG. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya. “Selain itu, kami mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi tanpa pandang bulu, serta mengajak mahasiswa Indonesia untuk mengawal proses hukum tersebut secara kritis dan objektif,” kata Rahmat.

Komitmen pada Kemurnian Gerakan Mahasiswa

BEM Bersatu berkomitmen untuk menjaga kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen dan berpihak kepada rakyat. Mereka menilai bahwa peran aktif oknum eks petinggi militer bisa memengaruhi arah kebijakan yang diusulkan oleh gerakan mahasiswa. “Kami akan terus mengawal pergerakan ini agar tetap murni dan tidak terjebak dalam agenda politik tertentu,” ujar Rahmat.

Dalam konteks ini, BEM Bersatu menyoroti pentingnya kebijakan yang berpijak pada data nyata, bukan hanya sekadar isu yang dipilih untuk menarik perhatian. Mereka juga menilai bahwa MBG memiliki peran strategis dalam menangani masalah gizi dan kesejahteraan, terutama di tengah situasi ekonomi yang memperparah kesenjangan antara masyarakat miskin dan kelas menengah. “Jika program ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa terasa lebih dalam, tapi kami tetap yakin MBG bisa menjadi solusi yang efektif jika ada penyesuaian,” lanjut Rahmat.

Sebagai penutup, BEM Bersatu menekankan bahwa kritik terhadap program MBG perlu disampaikan secara terstruktur dan berdasarkan fakta, bukan hanya emosi atau persepsi yang bersifat subjektif. “Kami berharap mahasiswa bisa menjadi suara yang murni, bukan alat untuk mementaskan agenda kepentingan politik tertentu,” pungkasnya.

Kehadiran oknum eks petinggi militer di balik gerakan penolakan MBG menjadi salah satu isu yang menarik perhatian. Meski demikian, BEM Bersatu tetap optimis bahwa program ini bisa terus berjalan dengan baik jika ada keterlibatan aktif dari seluruh pihak, termasuk mahasiswa yang menjadi penolong dan pengawal kebijakan tersebut. Dengan demikian, mereka menilai bahwa MBG layak dipertahankan sebagai program yang membawa manfaat untuk rakyat, selama ada komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.