Key Strategy: BNPT RI sebut ancaman radikalisme di Kepri turun

BNPT RI: Ancaman Radikalisme di Kepri Mengalami Penurunan

Key Strategy – Tanjungpinang, Kamis – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia menyatakan bahwa risiko radikalisme di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menunjukkan penurunan dalam dua tahun terakhir. Penurunan ini terlihat dari hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) tahun 2025, yang menunjukkan angka sebesar 13,1. Angka tersebut menandakan stabilitas dibandingkan tahun 2024, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,7. BNPT menegaskan bahwa data ini menjadi acuan penting dalam merancang strategi pencegahan terorisme yang lebih terarah.

Survei Sebagai Alat Strategis untuk Evaluasi Risiko

Teuku Fauzansyah, Subkoordinator Penelitian dan Evaluasi BNPT, menjelaskan bahwa hasil IPR 2025 diharapkan mendorong penyusunan program pencegahan yang berbasis bukti. “Kita perlu memahami pola kerentanan masyarakat terhadap paham radikal dengan lebih baik agar bisa merespons secara cepat dan efektif,” katanya dalam kegiatan Internalisasi Hasil Survei IPR 2025 yang diadakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepri di Tanjungpinang. Menurutnya, survei ini bukan hanya mengukur tingkat ancaman, tetapi juga membantu memetakan dinamika masyarakat yang rentan terhadap radikalisme.

“Hasil survei IPR ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk merancang program pencegahan yang adaptif dan didasarkan pada data empiris,” ujar Fauzansyah.

BNPT mengungkapkan bahwa IPR merupakan alat strategis untuk mengidentifikasi masyarakat yang berpotensi terpapar radikalisme. Survei ini juga memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengenali ancaman terorisme serta perilaku mereka terhadap akses informasi keagamaan di ruang digital. “Kita perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tepat sasaran, sehingga bisa mengurangi risiko radikalisme secara sistematis,” tambahnya.

Kolaborasi Antara Instansi Penting untuk Memperkuat Ketahanan Masyarakat

Fauzansyah menekankan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap paham radikal. “Dengan kolaborasi yang solid, kita bisa menghimpun sumber daya dan keahlian untuk memperkuat upaya pencegahan terorisme,” jelasnya. Ia menyampaikan bahwa BNPT secara aktif bekerja sama dengan FKPT Kepri dan pihak lain untuk memastikan data survei diintegrasikan ke dalam kebijakan yang lebih luas.

Dalam kegiatan yang sama, Peneliti FKPT Kepri Muhamaad Zaenuddin menjelaskan metode survei yang digunakan. Survei IPR 2025 dilakukan terhadap 350 responden di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan melalui wawancara tatap muka langsung. Metode ini dipilih untuk memastikan data yang diperoleh lebih akurat dan menyentuh langsung kelompok sasaran. “Survei ini memberikan gambaran nyata tentang perilaku masyarakat dan tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga pencegahan terorisme,” tambah Zaenuddin.

Analisis Perilaku Digital dalam Survei Radikalisme

Zaenuddin menyebutkan bahwa selain mengukur risiko radikalisme, survei ini juga mengevaluasi cara masyarakat mengakses konten keagamaan secara digital. “Dalam era digital, informasi keagamaan bisa menjadi sarana penyebaran ideologi radikal. Maka, penting untuk memahami bagaimana masyarakat mengonsumsi dan merespons konten tersebut,” kata peneliti tersebut. Hasil survei ini juga menunjukkan seberapa besar masyarakat Kepri mengenali BNPT dan FKPT sebagai penanggulang terorisme.

Menurut Zaenuddin, survei IPR 2025 dirancang untuk memetakan perubahan dinamika kerentanan masyarakat terhadap radikalisme. “Kita ingin melihat apakah ada peningkatan kesadaran atau pergeseran preferensi dalam penerimaan ideologi ekstrem,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa data tersebut bisa digunakan untuk membandingkan tren risiko radikalisme di Kepri dengan daerah lain di Indonesia.

Peran BNPT dalam Mengurangi Ancaman Radikalisme

Dalam dua tahun terakhir, BNPT telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan ancaman radikalisme di Kepri. Survei IPR 2025 menunjukkan bahwa hasil tersebut mengonfirmasi perbaikan yang telah dicapai. “Dengan angka 13,1, kita bisa melihat bahwa pergerakan radikalisme di Kepri terus bergerak ke arah yang lebih positif,” kata Fauzansyah. Ia menekankan bahwa survei ini bukan sekadar angka, melainkan wujud komitmen BNPT dalam memastikan keamanan masyarakat.

Kepri sebagai daerah dengan jumlah populasi yang signifikan dan keberagaman budaya, memiliki potensi risiko radikalisme yang perlu diawasi secara terus-menerus. BNPT menegaskan bahwa survei IPR menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan program pencegahan yang telah dijalankan. “Kami berharap data ini bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan program yang lebih terarah,” kata Fauzansyah.

Program Penguatan Ketahanan Masyarakat

Hasil survei IPR 2025 juga memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat Kepri merespons berbagai upaya penguatan ketahanan radikal. “Kolaborasi antara BNPT, FKPT, dan masyarakat sangat vital untuk membangun kekuatan kolektif melawan ideologi ekstrem,” ujarnya. Fauzansyah menambahkan bahwa survei ini menjadi dasar untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengantisipasi ancaman radikalisme.

Zaenuddin mengungkapkan bahwa survei ini tidak hanya fokus pada data kuantitatif, tetapi juga mencakup analisis kualitatif terkait persepsi masyarakat terhadap radikalisme. “Dengan memahami motivasi dan pola pikir masyarakat, kita bisa merancang kegiatan edukasi yang lebih efektif,” katanya. Ia juga menekankan bahwa survei ini menyoroti peran penting ruang digital dalam penyebaran paham radikal, sehingga perlu ada langkah-langkah pencegahan yang terpadu.

BNPT dan FKPT Kepri terus berupaya memperkuat kerangka kerja pencegahan terorisme. Surve