Important News: Sosok Zainal Abidin Syah yang perjuangkan Irian Barat bagian NKRI
Sosok Zainal Abidin Syah yang Perjuangkan Irian Barat Bagian dari NKRI
Important News – Pada peringatan Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bersejarah. Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Salah satu penerima gelar adalah almarhum Sultan Zainal Abidin Syah, tokoh kelahiran Maluku Utara yang dikenang sebagai penjaga integritas wilayah Indonesia Timur. Kepahlawanannya tidak hanya diakui oleh sejarah, tetapi juga diabadikan dalam bentuk jalan utama di Tidore, yaitu Jalan Sultan Zainal Abidin Syah.
Peran Penting dalam Menjaga Kedaulatan NKRI
Zainal Abidin Syah memainkan peran sentral dalam memastikan Irian Barat tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menjabat sebagai Sultan Tidore sejak tahun 1947 hingga 1967, dan menjadi Gubernur Irian Barat (Papua) pertama pada periode 1956–1961. Jabatan tersebut diisi melalui SK Presiden RI No. 142 Tahun 1956, yang menetapkan ia sebagai Gubernur Sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat. Kedaulatan wilayah ini menjadi fokus perjuangannya, terutama selama masa konflik antara Indonesia dan Belanda.
Sikapnya terhadap Irian Barat menunjukkan keberanian yang luar biasa. Pada 2 Maret 1949, ia memberikan pidato yang jelas menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari Kesultanan Tidore. Pernyataan ini memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi upaya Belanda untuk memisahkan Irian Barat. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, ia menjadi satu-satunya dari 51 anggota parlemen yang menolak penyerahan Irian Barat ke pihak Belanda. Kecaman ini dianggap sebagai bagian dari perjuangan politik dan diplomasi yang berdampak besar.
Pendidikan dan Pergulatan Politik
Zainal Abidin Syah memulai perjalanan pendidikannya dengan mengenyam sekolah dasar Belanda di Ternate, Maluku Utara, sebelum melanjutkan studi ke MULO di Batavia (Jakarta). Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di OSVIA (Opleidings Scholenvoor Inlandsche Ambtenaren) di Makassar pada 1934, ia menjadi pegawai negeri dengan mengemban jabatan sebagai Bestuur dan Hulp-Bestuur di Ternate, Manokwari, dan Sorong. Kehadirannya di posisi tersebut membantu menanamkan kekuatan administratif di wilayah-wilayah yang kini menjadi bagian dari Papua Barat.
Durasi pendudukan Jepang pada 1942–1945 menjadi pengalaman berat baginya. Selama satu tahun, ia diasingkan ke Jailolo, Halmahera Barat, hingga Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah kembali ke Tidore, ia dilantik menjadi Sultan pada 1947. Kepemimpinan ini tidak hanya berdampak pada Maluku Utara, tetapi juga menjadi landasan untuk perjuangan nasional. Kehadirannya di KMB 1949 mencerminkan keteguhan akan akar historis wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Kesultanan Tidore.
Perjuangan Politik yang Menginspirasi
Berkat perjuangannya, Presiden Soekarno menetapkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat pada 17 Agustus 1956. Keputusan ini didasari fakta bahwa Papua dan wilayah sekitarnya telah menjadi bagian dari Kesultanan Tidore selama ratusan tahun. Sebagai Gubernur Sementara, Zainal Abidin Syah memimpin pemerintahan di Soa-Sio, Tidore, sebagai pusat sementara provinsi. Jabatan ini menjadi simbol perjuangan untuk mengamankan kemerdekaan wilayah.
Perannya memuncak pada tahun 1961 ketika ia diangkat sebagai staf di Departemen Dalam Negeri melalui SK Presiden No. 220 Tahun 1961. Tugasnya dalam Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) membantu komando Mandala di Makassar untuk merebut kembali Irian Barat. Setelah itu, ia ditetapkan sebagai Gubernur Tetap Provinsi Irian Barat melalui SK yang sama, menegaskan komitmen terhadap integrasi wilayah.
Warisan Sejarah dan Kenangan Abadi
Zainal Abidin Syah meninggalkan warisan yang dalam. Selama menjabat Gubernur Irian Barat, ia membangun struktur pemerintahan yang stabil, menghadapi tantangan politik dan militer. Pada akhir jabatannya, ia menetap di Ambon hingga wafat pada 4 Juli 1967. Di sana, ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha. Warisan ini semakin menginspirasi ketika pihak Kesultanan Tidore memindahkan kerangka beliau ke Soa-Sio pada 11 Maret 1986, lalu disemayamkan di Sonyine Salaka Kedaton Kie Soa-Sio.
Keberadaannya tidak hanya diabadikan dalam sejarah, tetapi juga dalam bentuk infrastruktur. Jalan Sultan Zainal Abidin Syah di Kecamatan Tidore Selatan menjadi pengingat akan perjuangannya untuk menegakkan keutuhan NKRI. Pernyataan historisnya, seperti yang diucapkan dalam pidato 2 Maret 1949, tetap relevan hingga hari ini. Kecaman beliau di KMB 1949 membantu memperkuat posisi Indonesia dalam mendapatkan kembali Irian Barat, memperlihatkan bahwa kebijakan politiknya telah memengaruhi kebijakan nasional.
Kehidupan beliau mencerminkan perpaduan antara pendidikan formal dan komitmen lokal. Kehadiran di OSVIA dan MULO menunjukkan pengetahuan yang luas, yang kemudian ia gunakan untuk memimpin pemerintahan. Perjuangan beliau mengingatkan bahwa politik daerah tidak terlepas dari keseluruhan kebijakan nasional. Dengan berbagai tindakan tegas, ia berhasil menjaga keterlibatan wilayah Irian Barat dalam kerangka NKRI, menjadikannya tokoh penting dalam sejarah Indonesia.
“Irian Barat adalah bagian dari Kesultanan Tidore, dan kita akan pertahankan
