Rusia-Indonesia masih dalam tahap diskusi soal bandar antariksa Biak

Biak Menuju Langit: Indonesia Masih Menimbang Mitra untuk Bandar Antariksa Pertama

Ayobantudonasi.com – Upaya Indonesia membangun bandar antariksa pertama di Biak, Papua, kini memasuki fase yang menentukan. Pemerintah tengah menyusun kerangka regulasi sekaligus menjajaki kemitraan teknologi dengan sejumlah negara, namun hingga pertengahan 2026 belum satu pun perjanjian kerja sama keantariksaan yang mengikat telah ditandatangani. Proses pemilihan mitra masih berlangsung dalam koridor diskusi, bukan dalam ruang penandatanganan kontrak.

Status Pembicaraan dengan Roscosmos

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menjelaskan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengundang perwakilan badan antariksa Rusia, Roscosmos, untuk melakukan pertukaran pandangan mengenai potensi kolaborasi di sektor keantariksaan. Namun, ia menekankan bahwa interaksi tersebut masih berada pada level paling awal.

“Kami bahkan belum sampai pada tahap awal kerja sama, pertemuan itu baru sebatas diskusi awal.”

Tolchenov menyampaikan pernyataan itu dalam sesi briefing media di Jakarta pada hari Rabu. Ia menegaskan bahwa tidak ada dokumen kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Lebih jauh, ia mengakui adanya kemungkinan bahwa BRIN secara paralel sedang menjalin pembicaraan serupa dengan negara-negara lain yang memiliki kapabilitas keantariksaan.

Komitmen Rusia dan Pertimbangan Teknologi

Walaupun proses formal belum dimulai, Tolchenov menyampaikan bahwa Moskow tetap berkomitmen mendukung ambisi Indonesia membangun infrastruktur peluncuran roket di Biak. Rusia, menurutnya, memiliki rekam jejak teknologi keantariksaan yang telah teruji selama beberapa dekade, mulai dari sistem peluncuran hingga teknologi pendukung di orbit.

“Keputusan sepenuhnya ada di tangan BRIN untuk选择 mitra. Namun jika Roscosmos dan Rusia yang dipilih, kami akan sangat senang dan saya yakin kami mampu mewujudkan proyek ini untuk Indonesia.”

Pernyataan tersebut mencerminkan posisi Rusia sebagai salah satu kandidat mitra teknologi, sekaligus menegaskan bahwa pilihan akhir berada sepenuhnya di tangan otoritas Indonesia. BRIN, sebagai lembaga yang mengoordinasikan riset dan inovasi nasional, memegang kendali penuh atas arah kebijakan kemitraan keantariksaan.

Pangkalan Militer? Tolchenov Menyangkal

Sejumlah spekulasi di ruang publik sempat mengaitkan rencana pembangunan bandar antariksa Biak dengan kemungkinan penempatan pangkalan militer Rusia di wilayah timur Indonesia. Menanggapi isu tersebut, Tolchenov secara tegas membantah. Ia menegaskan bahwa fasilitas keantariksaan di Biak dirancang murni sebagai milik Indonesia, tanpa fungsi ganda yang melayani kepentingan militer pihak asing.

Ia menambahkan bahwa Indonesia, sebagai negara berdaulat, tidak akan membuka wilayahnya untuk menjadi basis militer negara lain. Bahkan dalam skenario di mana Indonesia kelak memanfaatkan bandar antariksa tersebut untuk meluncurkan satelit militer atau fasilitas keantariksaan lainnya, keputusan itu sepenuhnya merupakan kedaulatan Indonesia.

“Kalaupun nanti Indonesia menggunakan bandar antariksa itu untuk meluncurkan satelit militer atau fasilitas keantariksaan lainnya, itu adalah keputusan Indonesia.”

Kerangka Regulasi: PP Nomor 22 Tahun 2026

Di sisi domestik, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk mempercepat pembangunan infrastruktur keantariksaan. Pada Mei 2026, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang mengatur tata kelola, standar keselamatan, serta mekanisme operasional fasilitas peluncuran roket di Biak.

Penerbitan PP tersebut menandai transisi dari fase perencanaan ke fase implementasi. Dengan adanya payung hukum yang jelas, BRIN dan kementerian terkait kini memiliki dasar regulasi untuk menerbitkan izin, menetapkan standar teknis, serta mengelola interaksi dengan mitra asing dalam kerangka yang terukur dan akuntabel.

India sebagai Kandidat Mitra Lain

Bukan hanya Rusia yang masuk dalam radar kemitraan keantariksaan Indonesia. Negara tetangga India juga tengah dijajaki sebagai calon mitra dalam pengembangan teknologi antariksa. Sinyal tersebut menguat ketika Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada awal Juli 2026, di mana isu kerja sama keantariksaan turut menjadi bagian dari agenda bilateral.

Kehadiran lebih dari satu kandidat mitra memberikan Indonesia posisi tawar yang lebih kuat. BRIN dapat membandingkan penawaran teknologi, transfer pengetahuan, serta skema pembiayaan sebelum mengambil keputusan akhir. Pendekatan multi-kandidat ini juga sejalan dengan prinsip diversifikasi kemitraan strategis yang telah lama dipegang Indonesia dalam kebijakan luar negerinya.

Biak: Lokasi Strategis di Garis Khatulistiwa

Pemilihan Biak sebagai lokasi bandar antariksa pertama Indonesia bukan tanpa alasan teknis. Posisi geografis Biak yang berada di dekat garis khatulistiwa memberikan keuntungan signifikan dalam hal efisiensi peluncuran roket. Peluncuran dari lintasan ekuator memungkinkan penghematan bahan bakar yang substansial karena roket dapat memanfaatkan kecepatan rotasi bumi secara maksimal. Selain itu, orientasi pantai Biak menghadap ke Samudra Pasifik membuka koridor peluncuran ke arah timur yang relatif bebas dari pemukiman padat, sehingga meningkatkan keselamatan operasi.

Keberhasilan pembangunan bandar antariksa Biak akan menempatkan Indonesia di barisan negara-negara yang memiliki kapabilitas peluncuran mandiri, mengurangi ketergantungan pada fasilitas peluncuran di negara lain, serta membuka peluang ekonomi baru dalam sektor jasa keantariksaan, manufaktur satelit, dan riset sains antariksa.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Bagi Indonesia, fase diskusi yang sedang berlangsung merupakan jendela waktu untuk memastikan bahwa kemitraan yang dipilih tidak hanya menawarkan teknologi terkini, tetapi juga mencakup transfer pengetahuan yang memadai, pembangunan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta keselarasan dengan kepentingan strategis nasional. BRIN dituntut untuk bergerak cepat namun cermat, mengingat kerangka regulasi PP 22/2026 telah membuka jalan hukum dan tidak ada alasan untuk menunda proses evaluasi mitra lebih lama dari yang diperlukan.

Sementara itu, bagi Rusia dan India, persaingan untuk menjadi mitra utama Indonesia dalam proyek keantariksaan ini menjadi ujian diplomasi teknologi. Kedua negara harus menunjukkan bahwa penawaran mereka tidak sekadar menjual sistem peluncuran, tetapi juga membangun ekosistem keantariksaan yang berkelanjutan bagi Indonesia di Biak dan di luar sana.