China kecam wacana Jepang untuk buka diskusi soal senjata nuklir
China Menentang Kencang Wacana Jepang Mengenai Senjata Nuklir
Ayobantudonasi.com – Beijing telah menyampaikan kecaman keras terhadap pernyataan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, yang mengusulkan agar negaranya membuka diskusi publik mengenai kebijakan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di ibu kota China pada hari Selasa, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyampaikan reaksi tegas dari pemerintahnya terhadap usulan tersebut.
Menurut Lin Jian, pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala pertahanan Jepang yang sedang menjabat merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Ia menilai pernyataan itu bersifat provokatif dan berpotensi membahayakan stabilitas regional. “Setelah berakhirnya Perang Dunia II, jarang sekali seorang pemimpin pertahanan Jepang membuat pernyataan semacam ini,” jelas Lin Jian. Ia menambahkan bahwa para pemimpin Jepang saat ini tampaknya tidak lagi menyembunyikan ambisi mereka untuk mengakhiri tiga prinsip non-nuklir yang telah lama dianut negara tersebut.
Konteks Pernyataan Koizumi
Pernyataan Menteri Pertahanan Koizumi disampaikan pada hari Jumat, tanggal 18 Juli, dalam sebuah program daring. Ia menyatakan bahwa Jepang tidak dapat menghindari pembahasan mengenai senjata nuklir. Hal ini sejalan dengan tren di sejumlah negara Eropa yang mulai memperkuat kebijakan pencegahan berbasis kekuatan nuklir. Koizumi menekankan bahwa lingkungan keamanan Jepang saat ini semakin kompleks, sehingga perlu mengubah situasi di mana beberapa isu dianggap tidak layak untuk diperdebatkan.
Pernyataan tersebut juga disampaikan di tengah rencana pemerintah Jepang untuk merevisi tiga dokumen utama kebijakan keamanan nasional sebelum akhir tahun. Lin Jian mencatat bahwa pemimpin Jepang saat ini telah lama menganjurkan revisi prinsip-prinsip tersebut bahkan ketika masih menjadi anggota Parlemen. Setelah menjabat, ia telah mempercepat proses remiliterisasi Jepang dan mengambil serangkaian langkah yang dianggap berbahaya dalam kebijakan senjata nuklir.
Langkah-Langkah Jepang Menuju Nuklir
Lin Jian menyebutkan bahwa Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, telah memperkuat kerja sama dalam apa yang disebut sebagai “pencegahan yang diperluas.” Selain itu, pemerintah Jepang juga mempromosikan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, mengupayakan konsep “berbagi nuklir,” serta memperkenalkan sistem rudal jarak menengah. Langkah-langkah ini diikuti dengan pernyataan dari berbagai pejabat Jepang yang menganjurkan revisi tiga prinsip non-nuklir.
Menurut Lin Jian, Jepang telah lama secara sengaja mempertahankan kemampuan untuk melakukan terobosan nuklir dengan cepat. Negara tersebut menimbun sekitar 44,4 metrik ton plutonium yang telah dipisahkan, yang jumlahnya cukup untuk menghasilkan sejumlah besar hulu ledak nuklir. Terlebih lagi, kelompok sayap kanan Jepang, dengan alasan apa yang disebut “ancaman eksternal” dan “pertahanan diri,” telah melepaskan diri dari Konstitusi Jepang, hukum internasional, dan hukum domestik. Mereka juga menantang tatanan internasional pascaperang serta rezim non-proliferasi nuklir internasional.
Contoh dari Eropa dan Posisi Jepang
Menteri Pertahanan Koizumi mencontohkan Prancis dan Finlandia sebagai negara yang kini mengadopsi kebijakan mendukung penguatan kemampuan pencegahan nuklir. Pada bulan Juni lalu, parlemen Finlandia mengesahkan undang-undang yang memungkinkan senjata nuklir dibawa masuk ke wilayah negara tersebut. Sementara itu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada bulan Maret menyatakan bahwa negaranya akan menambah jumlah hulu ledak nuklir.
Meskipun Jepang berada di bawah perlindungan payung nuklir Amerika Serikat, negara itu tetap menjadi satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan senjata nuklir. Jepang juga tetap berpegang pada tiga prinsip non-nuklir, yaitu tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya.
“Dengan melaju di jalan yang berbahaya, mereka telah menimbulkan ancaman nyata bagi perdamaian dan stabilitas regional. Komunitas internasional harus sangat waspada dan dengan tegas menentangnya,” kata Lin Jian.
Pada Desember 2025 lalu, seorang sumber yang terlibat dalam penyusunan kebijakan keamanan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan bahwa Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir. Pernyataan tersebut memicu penolakan dari partai-partai oposisi serta sejumlah negara. Mantan Menteri Pertahanan Jepang, Itsunori Onodera, juga pada akhir tahun lalu menyatakan bahwa Jepang perlu membahas kembali masa depan prinsip-prinsip non-nuklir yang selama ini dianut negara tersebut.
