Meeting Results: Pemprov Kalsel tetapkan tiga wilayah prioritas penanganan karhutla

Pemprov Kalsel Tetapkan Tiga Wilayah Utama untuk Pengendalian Karhutla

Meeting Results – Banjarbaru, Kalimantan Selatan – Dalam upaya meningkatkan persiapan menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) telah menetapkan tiga wilayah strategis sebagai fokus utama. Pengambilan keputusan ini dilakukan dalam rangka memperkuat sistem pemantauan dan respons cepat terhadap ancaman kebakaran yang bisa merusak ekosistem serta mengganggu kehidupan masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, Gubernur Kalsel Muhidin menyampaikan rencana tersebut secara daring. Dalam sesi diskusi, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meminimalkan dampak karhutla. Pemprov Kalsel juga memperhatikan peran perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah rawan, khususnya yang terlibat dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam.

Tiga Wilayah Prioritas Berdasarkan Risiko dan Kondisi Ekologis

Kawasan pertama yang ditetapkan sebagai area prioritas adalah Ring I Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru. Wilayah ini menjadi titik sentral karena tingkat intensitas kegiatan manusia yang tinggi, seperti pertanian intensif, industri, dan pembangunan infrastruktur, serta keberadaan hutan kritis di sekitarnya. Kawasan kedua mencakup wilayah utara Kalimantan Selatan yang meliputi enam kabupaten, yaitu Banjar, Banjarbaru, Barito Kuala, Banjarmasin, Martapura, dan Martabe. Area ini rentan terhadap tekanan alam seperti kekeringan ekstrem dan angin kencang yang sering terjadi di musim kemarau.

Kawasan ketiga adalah Pegunungan Meratus, yang mencakup wilayah Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sebagian Tanah Laut. Area ini memiliki kondisi geografis yang berbeda dibandingkan kawasan lain, dengan lereng yang curam dan pengelolaan lahan yang berbasis pertanian sektor terpadu. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi sumber air yang bisa dimanfaatkan sebagai penghalang kebakaran.

“Kami menetapkan tiga kawasan ini karena mereka memiliki karakteristik risiko yang berbeda dan membutuhkan strategi penanganan khusus,” kata Gubernur Kalsel Muhidin. “Dengan memprioritaskan wilayah ini, kita bisa mengurangi dampak kebakaran secara lebih efektif, terutama mengingat pengaruh El Nino yang memperparah kondisi iklim ekstrem.”

Langkah Mitigasi dan Penguatan Infrastruktur

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan, Pemprov Kalsel juga mengeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Karhutla Tahun 2026. Dokumen ini mengarahkan instansi terkait untuk memperkuat peta risiko berbasis data dan meningkatkan pengawasan secara terpadu. Selain itu, pemerintah menggalakkan pembangunan sarana seperti embung, kanal, dan pintu air di wilayah rawan karhutla.

Embung dan sistem irigasi merupakan bagian dari upaya mitigasi yang bertujuan mengurangi risiko kekeringan di musim kemarau. Kanal dan pintu air diatur untuk memastikan akses air yang cepat dan mudah bagi petugas pemadam kebakaran. Selain itu, pemerintah juga melibatkan berbagai elemen seperti TNI, Polri, pemuda, dan komunitas lokal dalam pelaksanaan simulasi penanggulangan karhutla. Simulasi ini dilakukan secara berkala untuk menguji kesiapan personel dan alat serta membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam upaya pencegahan.

Pemprov Kalsel juga melakukan pemetaan daerah rawan berdasarkan data satelit dan laporan lapangan. Data ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Dalam rapat koordinasi, pemerintah pusat menekankan perlunya kesiapan personel, alat, dan logistik yang memadai, serta sinergi lintas sektor untuk menghadapi ancaman karhutla. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 menjadi acuan utama dalam perencanaan ini.

Peran Sektor Kehutanan dalam Pengendalian Karhutla

Dalam sektor kawasan hutan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Fathimatuzzahra menegaskan komitmen jajaran dinasnya untuk terus memperkuat pengawasan. Ia menjelaskan bahwa patroli terpadu akan ditingkatkan, termasuk penggunaan teknologi pemantauan titik panas (hotspot) yang lebih canggih. “Selain itu, kami juga fokus pada edukasi masyarakat tentang cara menghindari penyebab kebakaran, seperti penggunaan api secara tidak terkendali,” tambah Fathimatuzzahra.

“Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kita bisa menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan iklim dan tingkat kekeringan,” ujarnya. “Kesiapsiagaan tidak hanya berasal dari alat dan personel, tetapi juga dari kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalkan faktor pemicu kebakaran.”

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kerap menjadi masalah utama karena faktor alam seperti El Nino dan kondisi iklim yang tidak menentu. Untuk itu, Pemprov Kalsel menetapkan tiga wilayah prioritas guna memastikan persiapan yang lebih matang. Kawasan-kawasan ini dianggap rentan karena keberadaan hutan, padang penggembalaan,