Key Strategy: Akademisi: Perubahan iklim tantangan multidimensi ketahanan pangan

Akademisi: Perubahan Iklim Tantangan Multidimensi Ketahanan Pangan

Key Strategy – Di Medan, Selasa, Prof Arida Susilowati, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), menyoroti bahwa perubahan iklim bukan hanya fenomena alam semata, tetapi juga tantangan komprehensif yang mengancam berbagai aspek kehidupan. Menurutnya, isu ini berdampak langsung pada kestabilan pangan, ketersediaan jasa lingkungan, serta keberlanjutan ekosistem. “Kenaikan suhu global, pergeseran pola hujan, serta munculnya cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan telah mengubah cara kita memproduksi dan mendistribusikan makanan,” jelasnya.

Ekosistem dan Pangan: Hubungan yang Tidak Terpisahkan

Dalam konteks ketahanan pangan, perubahan iklim menimbulkan ancaman ganda. Selain mengganggu musim tanam dan meningkatkan risiko serangan hama, kondisi iklim yang tidak menentu juga mengurangi ketersediaan air dan mengubah pola pertumbuhan tanaman. Hal ini, kata Arida, berpotensi merusak rantai pasok pangan, mempercepat ketidakseimbangan distribusi, dan menghambat akses masyarakat terhadap pangan yang layak. “Masyarakat semakin rentan terhadap krisis pangan dan bencana lingkungan,” tegasnya.

“Peningkatan suhu global, pergeseran pola hujan, serta munculnya cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan telah mengubah cara kita memproduksi dan mendistribusikan makanan,” jelasnya.

Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026, yang baru-baru ini diadakan, menjadi momentum untuk menegaskan bahwa hutan memiliki peran kritis dalam menjaga keseimbangan iklim. Arida menekankan bahwa hutan bukan hanya sumber karbon, tetapi juga penjaga siklus air, pelindung daerah aliran sungai, serta penjaga kesuburan tanah. “Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon, pengatur siklus air, dan tempat berkembangnya keanekaragaman hayati,” katanya.

Strategi untuk Menghadapi Perubahan Iklim

Akibat degradasi hutan, kapasitas ekosistem dalam menyediakan jasa lingkungan seperti hasil hutan bukan kayu (HHTK) semakin berkurang. Perubahan ini tidak hanya memperburuk emisi gas rumah kaca, tetapi juga mengurangi kemampuan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan masyarakat. “Perlu adanya solusi yang dapat menyeimbangkan pengelolaan hutan dengan kebutuhan pangan dan lingkungan,” imbuh Arida.

KSTI 2026 menyoroti pentingnya pendekatan berbasis alam, seperti pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi lahan kritis, restorasi gambut dan mangrove, serta agroforestri. Menurutnya, strategi tersebut mampu memperbaiki kualitas lingkungan, memastikan ketersediaan air, dan meningkatkan produktivitas lahan. “Solusi berbasis alam tidak hanya mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekologis di tingkat lokal maupun nasional,” ujarnya.

Peran Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Solusi

Dari sudut pandang akademisi, perubahan iklim harus dianggap sebagai peluang untuk mengubah orientasi penelitian dan pendidikan. Arida menyatakan bahwa perguruan tinggi perlu mengintegrasikan disiplin ilmu seperti kehutanan, pertanian, lingkungan, ekonomi, teknologi, dan kebijakan publik. “Dengan pendekatan transdisipliner, kita dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat,” tambahnya.

Dalam menyusun kebijakan nasional, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai penyedia bukti ilmiah. Arida mengingatkan bahwa inovasi seperti model agroforestri adaptif, sistem peringatan dini kebakaran hutan, dan teknologi pemantauan karbon harus diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan. “Solusi ini bukan hanya untuk publikasi akademis, tetapi juga untuk diterapkan oleh pemerintah, industri, dan masyarakat,” ujarnya.

Transformasi dan Kolaborasi untuk Masa Depan

Kemajuan teknologi dan kebijakan publik perlu dipadukan dengan prinsip keberlanjutan ekosistem. Arida menekankan bahwa pendekatan ini menjadi fondasi untuk membangun sistem pangan rendah karbon. “Pertanian, kehutanan, dan perikanan harus saling terhubung untuk menghadapi tantangan iklim,” katanya.

Di samping itu, Arida menyoroti pentingnya pengembangan bioekonomi berbasis HHTK sebagai bagian dari strategi adaptasi. “Hasil hutan bukan kayu, seperti buah-buahan, sayuran, dan produk olahan, bisa menjadi sumber daya yang produktif dan berkelanjutan,” ujarnya. Perguruan tinggi juga diharapkan menjadi pusat inovasi yang mampu menghasilkan model pengelolaan lahan yang adaptif dan berbasis komunitas.

Penyusunan Kebijakan Berdasarkan Ilmu Pengetahuan

Akademisi berperan aktif dalam memastikan kebijakan nasional mengenai pangan dan lingkungan didasarkan pada bukti ilmiah. “Kebijakan harus mengakui keterkaitan antara ekosistem dan ketersediaan pangan,” kata Arida. Ia menambahkan bahwa solusi seperti rehabilitasi lanskap dan pengelolaan sumber daya alam secara kolektif harus diprioritaskan untuk memperkuat ketahanan jangka panjang.

Pada akhirnya, Arida berharap kolaborasi antara lembaga penelitian, pemerintah, dan masyarakat dapat menciptakan transformasi yang signifikan. “Dengan memadukan penelitian dan praktik di lapangan, kita bisa menciptakan ekosistem pangan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim,” katanya. Ia juga menekankan bahwa pendidikan harus menjadi bagian dari proses ini, membentuk generasi muda yang paham tentang pentingnya keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan menekankan pendekatan holistik, Arida berpandangan bahwa perubahan iklim bisa diatasi dengan solusi yang mampu menghubungkan isu lingkungan dengan kebutuhan masyarakat. “Kita perlu memandang tantangan ini sebagai peluang untuk merevolusi cara kita hidup dan berproduksi,” pungkasnya.