Dinas PKH Riau catat 758 kasus PMK selama Januari-Mei 2026

Dinas PKH Riau Catat 758 Kasus PMK Selama Januari-Mei 2026

Dinas PKH Riau catat 758 kasus –

Kota Pekanbaru, (ANTARA) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau mencatat adanya 758 kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak selama lima bulan pertama tahun 2026. Angka tersebut mencakup periode Januari hingga Mei, dengan distribusi kasus yang beragam di berbagai daerah. Kepala Dinas PKH Riau, Mimi Yuliani, mengungkapkan bahwa dari total kasus yang tercatat, sebanyak 532 ekor ternak telah pulih, sementara 226 ekor lainnya masih dalam pemantauan intensif oleh petugas.

Pemerintah daerah mengaku aktif melakukan langkah-langkah penanggulangan PMK, seperti pengawasan ketat terhadap kebersihan lingkungan kandang, pemberian vaksinasi proaktif, dan pelatihan bagi para peternak tentang tanda-tanda awal penyakit. “Kami bersyukur karena mayoritas ternak yang terjangkit telah berhasil sembuh. Selama ini, petugas lapangan terus mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kondisi ternak yang masih sakit,” ujar Mimi dalam wawancara di Pekanbaru, Sabtu.

Penyebaran PMK masih menjadi tantangan, terutama di beberapa daerah yang masuk zona risiko tinggi. Berdasarkan laporan terkini, Kabupaten Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak. Di sana, 368 ekor ternak terpapar penyakit yang menular cepat ini, dengan distribusi kasus meliputi empat kecamatan dan 12 desa. Mimi menjelaskan, dari jumlah tersebut, 196 ekor sudah pulih, sedangkan 172 ekor masih dalam proses perawatan bersama tim kesehatan hewan setempat.

Kabupaten Rokan Hulu juga terdampak, dengan 155 kasus yang tercatat. Namun, keberhasilan pengobatan terlihat jelas, karena sebanyak 153 ekor ternak telah dinyatakan sehat. Hanya dua kasus aktif yang tersisa, menunjukkan perbaikan signifikan dalam upaya pencegahan. Sementara di Kabupaten Kampar, meski jumlah kasus PMK terbilang rendah, petugas tetap mengintensifkan pengawasan karena masih ada sejumlah hewan yang belum pulih.

Kabupaten Siak berhasil mengatasi 118 ekor ternak yang sempat terjangkit PMK, dengan kondisi kini telah stabil. “Kami mengapresiasi kepatuhan peternak di Siak dalam menjaga kesehatan hewan mereka, sehingga perawatan bisa berjalan lancar,” tambah Mimi. Di sisi lain, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Dumai telah menyelesaikan penanganan PMK, tidak ada kasus aktif yang terdaftar. Ini menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota dalam mengendalikan wabah.

PMK yang merupakan penyakit viral menular ini memang berpotensi menyebabkan kekacauan di sektor peternakan. Gejala utamanya meliputi demam tinggi, bercak putih di mulut dan kuku, serta pengurangan produksi susu atau daging. Kondisi ini memicu penurunan kesehatan hewan ternak, sehingga pemerintah daerah terus berupaya mengurangi penyebaran melalui pemberian pelatihan teknis dan penggunaan alat pemantauan modern.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti, PMK masih menyebar dengan 11 kasus aktif yang tercatat. Tim kesehatan hewan setempat sedang fokus pada penanganan kasus tersebut, termasuk pemberian antibiotik dan isolasi ternak yang terjangkit. “Kami tetap optimis karena angka aktif terus menurun, terutama setelah adanya kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” jelas Mimi.

Menurut Mimi, keberhasilan mengatasi PMK tidak hanya tergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga keterlibatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kebersihan kandang dan pembatasan interaksi antarternak untuk mencegah penyebaran. “Peternak yang proaktif dalam melaporkan gejala penyakit segera akan mempercepat respons petugas, sehingga PMK tidak menyebar ke area lain,” imbuhnya.

Di samping itu, Pemprov Riau juga menggencarkan kampanye edukasi melalui media sosial dan pertemuan langsung dengan para peternak. Tujuannya adalah memastikan masyarakat memahami mekanisme penyebaran PMK dan cara pencegahannya. “Kami sedang mengembangkan sistem pelaporan digital agar data kasus bisa lebih akurat dan cepat dikumpulkan,” ujarnya.

Kasus PMK juga menjadi perhatian khusus di Kota Dumai, meski hingga Mei 2026 tidak ada kasus aktif yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah lokal dalam mengendalikan wabah. Sementara di beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Rokan Hulu dan Siak, upaya penanggulangan telah membuahkan hasil memuaskan.

Mimi Yuliani menambahkan bahwa pihaknya terus mengawasi kondisi kesehatan hewan ternak secara berkala. “Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan tidak ada penyebaran PMK yang terlewat, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap virus ini,” katanya. Ia juga menyoroti peran vaksinasi dalam menekan angka infeksi, dengan target pelaksanaan program vaksinasi yang akan dilakukan di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Upaya pengendalian PMK di Riau telah menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 532 ekor ternak pulih dan 226 ekor dalam proses pemulihan. Meski masih ada beberapa kasus aktif, kondisi keseluruhan telah membaik. “Kerja sama antarlembaga, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan ini,” pungkas Mimi.

Di sisi lain, sejumlah daerah masih memerlukan dukungan tambahan untuk menyelesaikan penanganan PMK. Contohnya, Kabupaten Meranti yang masih memiliki 11 kasus aktif. Petugas kesehatan hewan di sana sedang fokus pada pemeriksaan intensif, terutama terhadap ternak yang berada di area risiko tinggi. “Kami berharap adanya kerja sama lebih luas untuk menekan angka penyebaran hingga nol,” ujarnya.

Kehadiran PMK di Riau mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah yang bisa berdampak besar. Dengan penanganan yang tepat, harapan besar untuk mengembalikan produktivitas sektor peternakan kembali ke kondisi normal. Pemprov Riau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan, terutama di daerah-daerah yang masih rentan terhadap penyakit ini.

Para peternak diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan gejala PMK pada hewan mereka. Tindakan cepat dan transparan akan meminimalkan risiko penyebaran ke ternak lain. “Kami juga sedang memperkuat koordinasi dengan institusi terkait, seperti Kementerian Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, guna memastikan respons penanganan yang optimal,” tambah Mimi.

Keseluruhan upaya penanggulangan PM