Menko Kumham Imipas: Pemerintah percepat penyusunan Perpres Pertimahan
Daftar Isi
Menko Kumham Imipas Percepat Penyusunan Perpres Pertimahan untuk Bangka Belitung
Ayobantudonasi.com – Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat proses penyusunan peraturan presiden (perpres) yang mengatur tata kelola pertimahan di Provinsi Bangka Belitung. Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas ketegangan sosial yang terjadi di Belitung Timur, ketika masyarakat melakukan demonstrasi di Kantor PT Timah akibat terhambatnya pembelian bijih timah dari penambang rakyat.
Menurut Yusril, rancangan perpres tersebut sudah memasuki tahap awal dan dokumen pembukaannya telah disampaikan kepada Presiden serta Sekretaris Negara. Ia juga telah memberikan instruksi langsung kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum agar seluruh tahapan teknis penyusunan dipercepat tanpa mengorbankan kualitas substansi regulasi.
“Pemerintah sedang mempersiapkan rancangan peraturan presiden berkaitan pertimahan. Proses penyusunannya sudah dimulai dan sudah disampaikan kepada Pak Presiden dan Sekretaris Negara,” ujar Yusril di Jakarta, Selasa.
Tim Kebijakan di Bawah Wakil Menteri Otto Hasibuan
Selama perpres masih dalam tahap penyusunan, Menko Kumham Imipas membentuk tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Otto Hasibuan. Tugas tim ini adalah merumuskan langkah-langkah kebijakan sekaligus kerangka legalitas yang memungkinkan PT Timah melanjutkan pembelian bijih timah dari pertambangan masyarakat secara sah dan transparan. Dengan demikian, masyarakat penambang tidak perlu menunggu seluruh regulasi selesai sebelum aktivitas ekonomi mereka kembali berjalan.
Pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari rapat koordinasi lintas sektor yang digelar pemerintah untuk membahas secara komprehensif persoalan timah di Bangka Belitung. Pendekatan lintas kementerian ini dimaksudkan agar solusi yang dihasilkan tidak bersifat parsial, melainkan mencakup aspek hukum, ekonomi, dan ketertiban umum secara bersamaan.
Harapan Menko Kumham Imipas terhadap Kondusivitas Wilayah
Yusril menyampaikan bahwa pemerintah memahami sepenuhnya kesulitan yang dialami masyarakat Belitung Timur. Ia berharap langkah-langkah yang sedang disiapkan dapat diterima oleh warga setempat sehingga suasana kondusif di wilayah tersebut dapat dipulihkan. “Saya kira itu inti masalahnya, dengan harapan mudah-mudahan masyarakat di Bangka Belitung itu mengetahui perkembangan ini dan tenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa percepatan regulasi bukan sekadar respons administratif, melainkan bentuk komitmen negara untuk memastikan hak ekonomi masyarakat penambang kecil terlindungi di tengah dinamika industri pertimahan nasional. Dengan adanya payung hukum yang jelas, baik PT Timah maupun masyarakat akan memiliki kepastian dalam setiap transaksi pembelian bijih.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Perpres Pertimahan
Apa tujuan utama penyusunan perpres pertimahan ini?
Perpres pertimahan bertujuan memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung, khususnya mekanisme pembelian bijih timah dari pertambangan masyarakat oleh PT Timah, sehingga tidak lagi terjadi kekosongan regulasi yang memicu konflik sosial.
Siapa yang memimpin percepatan penyusunan regulasi ini?
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengoordinasikan percepatan tersebut melalui Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum. Sementara itu, tim kebijakan di lapangan dipimpin Wakil Menteri Otto Hasibuan.
Apakah masyarakat Belitung Timur perlu menunggu perpres selesai sebelum aktivitas pertambangan kembali normal?
Tidak. Pemerintah telah membentuk tim kecil yang bertugas merumuskan langkah kebijakan dan legalitas sementara agar PT Timah dapat melanjutkan pembelian bijih timah dari masyarakat selama perpres masih dalam proses penyusunan.
