Main Agenda: Menbud ingin masa tayang film diatur secara tepat

Menbud Ingin Masa Tayang Film Diatur Secara Tepat

Main Agenda – Di Jakarta, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya mengatur durasi tayang film di bioskop sebelum tayang di platform digital. Menurutnya, pengaturan ini harus dilakukan melalui kebijakan yang matang agar industri perfilman nasional tetap sehat dan berkelanjutan. “Kita perlu melibatkan berbagai pihak untuk mendiskusikan pengaturan masa tayang secara lebih intensif,” ujarnya saat bertemu dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) di Senin lalu. “Jangan sampai periode tayang di bioskop terlalu pendek, sehingga mengurangi daya tahan industri tersebut,” tambahnya. Fadli mengingatkan bahwa keseimbangan ekosistem perfilman harus dipertahankan, baik untuk menjaga kualitas produksi maupun distribusi film di berbagai saluran.

Revisi UU Perfilman: Langkah Kebutuhan

Dalam pertemuan tersebut, Fadli juga menyampaikan dukungan terhadap rencana revisi Undang-Undang Perfilman yang telah dipertimbangkan. “Kebutuhan pembaruan UU ini sangat mendesak, terutama karena perkembangan teknologi yang semakin cepat,” jelasnya. Ia menekankan bahwa perubahan ini harus relevan dengan tantangan dan peluang saat ini, termasuk persaingan dengan layanan streaming. “Dengan adanya regulasi yang sesuai, kita bisa memastikan film Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional sekaligus mendukung industri lokal,” lanjutnya. Menurut Fadli, revisi ini juga akan memberikan ruang bagi kreativitas para pelaku perfilman dan memperkuat keberlanjutan industri.

“Pembaruan UU Perfilman adalah langkah strategis untuk memastikan keberhasilan film Indonesia dalam era digital,” ujar Fadli Zon.

Dalam diskusi, Menbud juga mengapresiasi peran BPI dalam mengembangkan ekosistem perfilman. Ia menyoroti kebutuhan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga ini untuk memproduksi karya berkualitas. “Kami ingin menjamin bahwa film-film nasional tidak hanya dilihat di bioskop tetapi juga bisa menjangkau penonton secara luas melalui berbagai platform,” katanya. Menurutnya, kebijakan yang tepat akan mendorong sinema Indonesia menjadi lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar.

Program Prioritas BPI: Masa Depan Perfilman

Di sisi lain, Ketua BPI Fauzan Zidni menjelaskan visi baru organisasinya untuk periode 2026-2030. “Kami berkomitmen untuk menciptakan masyarakat perfilman yang mampu menghasilkan karya yang unggul dan kompetitif,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa program-program BPI dirancang agar bisa diukur secara kuantitatif dan kualitatif. “Melalui pengembangan SDM, advokasi kebijakan, koordinasi ekosistem, hingga promosi internasional, kami ingin memperkuat posisi perfilman Indonesia di kancah global,” lanjut Fauzan. Menurutnya, seluruh inisiatif ini akan dikerjakan bersama para pemangku kepentingan di berbagai wilayah.

“Tujuan kami adalah menghadirkan solusi konkret yang mampu meningkatkan kualitas film nasional dan memperluas aksesnya bagi masyarakat,” kata Fauzan Zidni.

BPI juga menyebutkan sejumlah prioritas kerja yang akan dijalankan. Salah satunya adalah dukungan terhadap revisi UU Perfilman. “Kami percaya bahwa perubahan dalam aturan ini akan memudahkan proses distribusi film dan mempercepat penerapan standar baru,” jelasnya. Selain itu, BPI menargetkan peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui program magang dan beasiswa. “Dengan cara ini, generasi muda bisa mendapatkan pengalaman langsung di industri perfilman,” tambah Fauzan. Ia juga menyebutkan penyelenggaraan Festival Film Indonesia bersama Kementerian Kebudayaan sebagai bagian dari upaya memperkuat keberagaman karya lokal.

Perluasan Akses dan Kesejarahan

Dalam sesi diskusi, Fadli Zon mengungkapkan rencana pengembangan film bertema sejarah Indonesia, baik dalam bentuk film panjang maupun pendek. “Kami ingin memperkenalkan kembali cerita-cerita penting dari periode 1945–1950, yang merupakan masa awal kemerdekaan,” katanya. Ia juga menyoroti film anak dan film daerah sebagai bagian dari strategi memperkaya narasi nasional. “Karya-karya ini bisa menjadi pengingat sejarah bagi generasi muda sekaligus memperkenalkan budaya lokal ke tingkat nasional,” jelas Menbud. Menurutnya, program ini akan dijalankan secara kolaboratif, melibatkan kreatifus, produser, serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Film sejarah, film anak, dan film daerah tidak hanya menarik minat penonton lokal tetapi juga bisa menjadi representasi identitas bangsa di mata dunia,” kata Fadli Zon.

Kementerian Kebudayaan berharap kerja sama dengan BPI bisa menghasilkan inovasi yang berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap karya yang dihasilkan memiliki potensi ekonomi dan sosial yang tinggi,” ujarnya. Fadli menekankan bahwa perluasan akses kepada berbagai cerita Indonesia akan memberikan dampak positif pada penonton dan pemangku kepentingan lainnya. “Dengan adanya peluang ekonomi yang lebih besar, industri perfilman bisa menjadi lebih mandiri dan berkembang,” tambah Menbud.

Persaingan Global dan Konsistensi Kebijakan

Fauzan Zidni menambahkan bahwa BPI berkomitmen untuk memperkuat daya saing film Indonesia di pasar global. “Kami