Key Discussion: Komisi XI DPR RI minta Kalsel percepat hilirisasi industri

Komisi XI DPR RI Dorong Kalsel Percepat Hilirisasi Industri untuk Tingkatkan PAD

Key Discussion –

Banjarmasin, Kalimantan Selatan – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar pertemuan strategis dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis. Pertemuan ini fokus pada upaya mempercepat proses hilirisasi industri di wilayah tersebut sebagai salah satu pilar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, mengatakan bahwa Kalsel memiliki potensi sumber daya alam yang besar, yang perlu dimanfaatkan secara optimal melalui hilirisasi industri.

Optimasi Sumber Daya Alam Sebagai Kunci PAD

“Kekayaan sumber daya alam yang sangat besar di Provinsi Kalsel ini harus mulai diubah menjadi kekuatan ekonomi baru melalui hilirisasi industri,” ujar Fauzi H. Amro. Menurutnya, bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet bisa diolah lebih lanjut di dalam daerah untuk menciptakan nilai tambah.

“Kalau bahan mentah tersebut diolah secara lokal, dampaknya akan signifikan terhadap PAD. Hilirisasi bukan hanya sekadar pengolahan, tapi transformasi yang mampu mengubah komoditas primer menjadi produk bernilai tinggi,” tutur Fauzi H. Amro.

Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Kalsel H. Muhidin, Fauzi menekankan bahwa hilirisasi industri bisa menjadi alat untuk menekan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kalsel yang mencapai 5,67 persen, angka yang melebihi rata-rata nasional. “Ini membuktikan bahwa Kalsel memiliki fondasi yang kuat dalam pengembangan ekonomi,” kata Fauzi.

Peran Hilirisasi dalam Mendorong PAD

Fauzi H. Amro menjelaskan bahwa hilirisasi industri tidak hanya menguntungkan pusat, tetapi juga memberikan kontribusi langsung kepada provinsi. “Sektor pertambangan di Kalsel menyumbang 26 persen dari total pertumbuhan ekonomi. Jika dikelola dengan baik melalui hilirisasi, PAD akan meningkat secara signifikan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hilirisasi industri menjadi kekuatan tersendiri bagi Kalsel, terutama mengingat wilayah ini memiliki banyak sumber daya alam. “Mengubah bahan mentah menjadi produk jadi akan memperkuat daya saing ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Fauzi.

Strategi Pengembangan Industri di Kalsel

Selain fokus pada hilirisasi, Fauzi juga menyarankan Kalsel untuk meningkatkan serapan anggaran dan memperkuat sektor pariwisata, khususnya yang berbasis sungai. “Sungai-sungai yang luas di Kalsel bisa menjadi daya tarik wisata yang unik, terutama bagi destinasi alam dan budaya,” ujarnya.

Fauzi menekankan bahwa optimasi sumber daya alam perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dan pusat. “Pemerintah provinsi harus mendorong keterlibatan sektor swasta serta melibatkan masyarakat dalam pengembangan industri,” katanya.

Respon Pemprov Kalsel atas Permintaan DPR

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, yang mewakili Gubernur Kalsel dalam pertemuan tersebut, menyatakan apresiasi terhadap perhatian Komisi XI DPR RI terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Kita sangat menghargai dukungan dari DPR untuk mengakselerasi hilirisasi dan pengembangan industri di Kalsel,” ujarnya.

Ariadi mengatakan bahwa Pemprov Kalsel berkomitmen untuk mempercepat implementasi empat kawasan industri strategis (KIK) yang menjadi prioritas pembangunan. “KIK Seradang di Kabupaten Tabalong, KIK Mantuil di Banjarmasin, KIK di Kabupaten Tapin, serta KIK Jorong di Kabupaten Tanah Laut adalah bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah,” jelas Ariadi.

“KIK tersebut diharapkan menjadi pusat perekonomian baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Kalsel,” katanya.

Ariadi juga menyampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8,1 persen, Kalsel membutuhkan investasi hingga 250 triliun rupiah. “Investasi ini penting untuk mendukung pengembangan infrastruktur, pemasaran produk, serta meningkatkan daya saing industri lokal,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ariadi menegaskan bahwa pemerintah pusat juga perlu memberikan regulasi yang mendukung. “Kebijakan nasional yang terpadu akan mempercepat proses hilirisasi dan memastikan industri lokal dapat berkembang secara maksimal,” tuturnya.

Potensi Pariwisata dan Pertanian Sebagai Tambahan PAD

Fauzi H. Amro menambahkan bahwa selain hilirisasi, sektor pariwisata dan pertanian juga perlu dikelola secara lebih intensif. “Pariwisata berbasis sungai di Kalsel memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Kalsel memiliki lebih dari 10.000 km sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan destinasi wisata. “Dengan membangun jalur sungai sebagai alternatif pengangkutan, biaya logistik bisa ditekan, dan sektor ekonomi lainnya bisa tumbuh lebih pesat,” kata Fauzi.

Selain itu, Fauzi menyarankan pengembangan sektor pertanian sebagai penambah PAD. “Kalsel memiliki tanah yang subur dan iklim yang sesuai untuk pertanian modern. Jika produk pertanian lokal bisa diolah dan dipasarkan secara cerdas, akan menghasilkan manfaat ekonomi yang besar,” ujarnya.

Ariadi Noor menyetujui rekomendasi tersebut. “Pemprov Kalsel akan berupaya mendorong keterlibatan sektor swasta dan kemitraan dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan,” katanya.

Target Investasi dan Kebutuhan Regulasi

Menurut Ariadi, investasi hingga 250 triliun rupiah adalah kebutuhan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalsel. “Angka ini memastikan bahwa infrastruktur industri dan kebutuhan produksi bisa terpenuhi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa regulasi dari pemerintah pusat, seperti kebijakan subsidi bahan baku atau penghapusan tarif importir, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri. “Regulasi yang fleksibel akan membantu pengusaha lokal mengembangkan usaha mereka dengan lebih mudah,” ujarnya.

Fauzi H. Amro menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu aktif dalam mengajukan kebutuhan anggaran ke pusat. “Dengan kolaborasi yang baik, Kalsel bisa menjadi contoh daerah yang