Special Plan: Purbaya melantik tiga pejabat eselon I Kementerian Keuangan

Purbaya Melantik Tiga Pejabat Eselon I Kemenkeu

Special Plan – Dalam upacara pelantikan yang diadakan di Jakarta, Rabu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pengangkatan tiga pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Keputusan ini diambil berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2026, yang menetapkan pemberhentian dan penempatan kembali pegawai dalam jabatan pimpinan tinggi madya. Purbaya menekankan bahwa tiga posisi yang diberikan memiliki peran vital dalam memastikan keberlanjutan kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Penunjukan Tiga Pejabat Strategis

Pelantikan ini melibatkan tiga individu yang akan memimpin divisi penting di Kemenkeu. Evita Manthovani ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sementara Herman Saheruddin diangkat sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK). Sudarto, di sisi lain, memegang jabatan Direktur Jenderal Anggaran (DJA). Tiga posisi tersebut dirasa sangat kritis dalam mengelola kebijakan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan ekonomi global.

“Hari ini, saya melantik tiga pejabat yang akan bertugas dalam bidang-bidang yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan keuangan negara,” ujar Purbaya, dalam sambutan di acara tersebut. Ia menambahkan bahwa tugas mereka tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada keputusan strategis yang perlu diambil untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Kementerian Keuangan, sebagai lembaga yang bertugas mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya tiga pejabat baru, Purbaya berharap Kemenkeu mampu menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perekonomian. Ia menegaskan bahwa pengangkatan ini bukan sekadar penggantian personel, tetapi juga penyerahan tanggung jawab besar kepada para pejabat yang dianggap layak mengemban amanah tersebut.

Purbaya mengatakan bahwa setiap perubahan dalam struktur kepemimpinan di Kemenkeu bertujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi. Dalam konteks ekonomi yang semakin dinamis, keberhasilan pengelolaan APBN dan sektor keuangan sangat bergantung pada kecermatan serta konsistensi dalam pengambilan kebijakan. Ia memandang bahwa para pejabat yang baru dilantik perlu mampu menjalankan tugas dengan tanggung jawab penuh, terutama dalam kondisi yang penuh persaingan global.

“Kita bekerja dalam situasi yang tidak sederhana. Dunia berubah cepat, pergerakan ekonomi global terus berlangsung, kebutuhan rakyat semakin nyata, dan tuntutan terhadap pemerintah untuk bekerja lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efektif semakin tinggi,” jelasnya. Purbaya juga menyoroti pentingnya stabilitas fiskal sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola harus benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat.

Posisi Direktur Jenderal Kekayaan Negara, misalnya, akan bertugas mengawasi kekayaan negara dan menjamin penggunaan dana secara optimal. Evita Manthovani, yang mengemban tugas tersebut, diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan aset dan menangani masalah kebocoran dana secara efektif. Sementara Herman Saheruddin, sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, akan fokus pada upaya menstabilkan pasar keuangan serta memastikan kebijakan fiskal tetap sejalan dengan tujuan pemerintah.

Menurut Purbaya, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) juga memiliki peran krusial dalam merancang dan mengawasi anggaran pemerintah. Sudarto, yang ditunjuk untuk jabatan ini, diharapkan mampu menciptakan kebijakan anggaran yang mendukung program-program prioritas nasional. Ia menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam jabatan tersebut harus berlandaskan data dan pertimbangan matang, karena terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Di tengah tantangan ekonomi global yang terus mengubah dinamika pasar, Purbaya meminta para pejabat baru untuk memiliki kemampuan menganalisis risiko secara mendalam serta keberanian dalam mengambil keputusan. Menurutnya, kebijakan keuangan yang efektif harus mampu menghadapi perubahan cepat, termasuk tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan kebutuhan pengembangan infrastruktur serta layanan publik.

Kemenkeu, sebagai penjaga keseimbangan keuangan negara, juga diharapkan menjadi pusat inovasi dalam pengelolaan anggaran. Purbaya menambahkan bahwa efisiensi dan transparansi harus menjadi prioritas utama. “Kemenkeu harus menjadi institusi yang mampu menghadapi tantangan eksternal sekaligus menjawab kebutuhan internal,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa jabatan-jabatan baru ini memberikan kesempatan untuk mendorong reformasi dan meningkatkan kinerja lembaga keuangan negara.

Dalam pidatonya, Menteri Purbaya juga berharap para pejabat baru dapat menjaga kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa setiap anggaran yang dikelola harus mampu mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. “Setiap rupiah harus berkontribusi untuk program prioritas, termasuk pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” lanjutnya. Kebijakan keuangan yang baik, menurut Purbaya, merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan