New Policy: Ekonom: Mitigasi kenaikan harga BBM perlu lindungi kelompok rentan

Ekonom: Mitigasi kenaikan harga BBM perlu lindungi kelompok rentan

New Policy – Jakarta, Jumat – Josua Pardede, ahli ekonom dari Permata Bank, menilai bahwa kebijakan mitigasi yang diambil untuk menangani kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax harus lebih terarah dalam melindungi kemampuan beli masyarakat yang tergolong rentan. Menurutnya, meskipun Pertamax lebih sering digunakan oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas, dampak kenaikannya terhadap kelompok rentan masih bisa terasa signifikan. Ini berbeda dengan kenaikan harga Pertalite yang biasanya lebih berdampak pada masyarakat ekonomi rendah.

Pengaruh Kenaikan Harga BBM

josua menjelaskan, meskipun Pertamax terutama menjangkau pengguna kendaraan pribadi dengan kelas ekonomi tertentu, kenaikan harga BBM nonsubsidi tetap memiliki potensi untuk mengalir ke berbagai sektor lain. Dampak ini bisa terjadi melalui peningkatan biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, serta harga pangan. Oleh karena itu, kebijakan mitigasi harus lebih fokus pada upaya yang mampu menjaga daya beli masyarakat rentan dan mencegah kenaikan harga memengaruhi barang-barang kebutuhan pokok.

“Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok,” ujar Josua.

Langkah Mitigasi yang Direkomendasikan

Menurut Josua, pemerintah perlu memperkuat program bantuan sosial yang tepat sasaran. Beberapa kelompok yang terdampak kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang meliputi rumah tangga berpenghasilan rendah, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan dapat disalurkan dalam bentuk tunai sementara, bantuan pangan, atau dukungan keuangan untuk proses distribusi. Ia menekankan bahwa bantuan tersebut harus dikelola secara transparan agar tidak terjadi pengalihan dana yang tidak tepat.

Josua juga menyarankan pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Cara yang bisa diterapkan antara lain memperkuat cadangan pangan, melakukan operasi pasar untuk menekan inflasi, meningkatkan distribusi antardaerah, dan memberikan subsidi pada angkutan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Hal ini penting karena kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluaran mereka untuk kebutuhan makanan. Jika harga pangan naik drastis, masyarakat miskin akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

Peran Sektor Transportasi

Di bidang transportasi, Josua menyarankan pemerintah memberikan dukungan sementara kepada angkutan umum, distribusi barang pokok, serta logistik kecil. Tujuannya adalah untuk mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat, sehingga masyarakat kecil tidak terbebani secara berlebihan. Ia juga menekankan bahwa kebijakan bantuan ini harus dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria tertentu.

Kebocoran subsidi menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan. Untuk itu, penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian BBM, dan pengawasan di pom bensin (SPBU) dinilai penting. Langkah ini bertujuan memastikan subsidi tidak berpindah dari kelompok yang seharusnya menerima, seperti masyarakat ekonomi rendah, ke kelompok yang lebih mampu, seperti pengusaha atau pengguna BBM nonsubsidi.

Reformasi Subsidi Energi Jangka Menengah

Di sisi lain, Josua menyarankan bahwa reformasi subsidi energi dalam jangka menengah harus diarahkan dari subsidi komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat. Kebijakan ini perlu didukung oleh beberapa upaya seperti perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan yang hemat energi, serta peningkatan efisiensi penggunaan energi. Dengan demikian, ketergantungan masyarakat terhadap BBM bisa dikurangi secara bertahap.

Bahkan, ia menekankan pentingnya bantuan yang diberikan kepada UMKM untuk menjaga biaya produksi. Beberapa bentuk dukungan yang bisa diberikan antara lain pembiayaan modal kerja dengan bunga rendah, penundaan pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok. Namun, Josua meminta bantuan tersebut diberikan secara selektif agar tidak terjadi pemborosan dana atau penyaluran yang tidak tepat sasaran.

“Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Strategi Pemantauan dan Pengelolaan Subsidi

Josua juga menyoroti pentingnya pemerintah memperketat pengawasan penggunaan Pertalite. Ia menilai jika subsidi dari Pertalite digunakan secara berlebihan, ini akan menyebabkan perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Efek ini berdampak pada penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan bantuan, sehingga kebijakan subsidi perlu dikelola dengan lebih baik.

Untuk memastikan kebijakan subsidi tetap berdampak maksimal, Josua mengusulkan penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian BBM, serta pengawasan di SPBU. Selain itu, harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem. Hal ini akan mencegah terjadinya ketimpangan harga yang berpotensi memperburuk situasi ekonomi masyarakat.

Kebutuhan Harmonisasi Kebijakan

Menurut Josua, kebijakan mitigasi kenaikan harga BBM harus diharmonisasi dengan berbagai sektor lain. Selain memastikan perlindungan untuk masyarakat rentan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan infrastruktur transportasi umum dan pengembangan teknologi kendaraan hemat bahan bakar. Dengan cara ini, dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM bisa diminimalkan dan manfaat subsidi tetap bisa dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.

Dalam jangka panjang, reformasi subsidi energi juga perlu diimbangi dengan kebijakan penghematan bahan bakar. Misalnya, mendorong penggunaan energi terbarukan atau memperkenalkan sistem transportasi berbasis listrik. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa subsidi tidak hanya diberikan untuk mengurangi biaya BBM, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan yang diusulkan Josua menunjukkan bahwa penanganan kenaikan harga BBM bukan hanya soal menyesuaikan harga, tetapi juga tentang bagaimana subsidi bisa digunakan secara efektif dan adil. Ia menekankan bahwa pengelolaan subsidi yang baik adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah kenaikan harga menyebar ke sektor yang lebih rentan terhadap tekanan inflasi.