Pemegang PBPH Akan Diminta Memantau Gambut Secara Berkala
Ayobantudonasi.com – Menhut – Pencegahan kebakaran hutan dan lahan akan diperkuat melalui kewajiban baru bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Kementerian Kehutanan menyiapkan aturan agar pemegang izin memasang perangkat pemantauan kondisi gambut di wilayah kelolanya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan langkah ini setelah Workshop Pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) di Jakarta, Jumat. Perangkat tersebut diproyeksikan menjadi bagian penting dari sistem deteksi dini, terutama untuk mengetahui perubahan kondisi lahan gambut sebelum risiko kebakaran meningkat.
“Jadi justru kita akan wajibkan PBPH kita untuk pasang alat ini,” kata Raja Juli.
Lahan gambut memerlukan pengawasan khusus karena tingkat kebasahan dan kondisi air di dalam tanah sangat berkaitan dengan potensi kebakaran. Melalui alat pemantau, pengelola areal dapat mengikuti tinggi muka air tanah serta tingkat kelembapan gambut secara rutin. Informasi itu diharapkan membantu pihak terkait mengambil tindakan lebih cepat saat kondisi lahan mulai mengarah pada kekeringan.
Pemantauan Setiap 30 Menit
Raja Juli menjelaskan bahwa pembacaan data dapat dilakukan dalam interval yang singkat, misalnya setiap 30 menit. Dengan pola pemantauan seperti itu, perubahan tinggi muka air maupun kelembapan bisa segera terlihat dan menjadi dasar untuk memperkuat upaya antisipasi kebakaran.
“Supaya per 30 menit misalkan kita bisa ketahuan tinggi muka air tanah, kelembapan, sehingga betul-betul bisa real-time kita antisipasi kebakaran itu,” ujarnya.
Pemantauan waktu nyata memberi arti penting bagi pengendalian karhutla. Penanganan tidak semata dilakukan setelah api muncul, melainkan dimulai dengan menjaga kondisi hidrologis gambut dan memastikan air tetap tersedia di lokasi yang membutuhkan. Dalam pengawasan pada kawasan gambut, unsur yang diperhatikan mencakup kondisi hidrologi, keberadaan sekat kanal, hingga kecukupan pasokan air.
Apabila data menunjukkan muka air tanah turun atau kelembapan berkurang, pengelola dapat lebih cepat memeriksa kebutuhan pembasahan kembali, fungsi pengaturan tata air, serta kesiapan sarana pencegahan lain. Pendekatan ini sejalan dengan arah pengendalian karhutla yang semakin menekankan pencegahan sebelum kebakaran terjadi.
Data Gambut Harus Terhubung Antarlembaga
Pemasangan perangkat di areal PBPH juga perlu didukung pertukaran data dan kerja bersama yang lebih rapat. Raja Juli menekankan bahwa kebutuhan informasi mengenai gambut tidak boleh tersendat oleh batas kewenangan antarinstansi.
PBPH berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Namun, pengelolaan gambut turut berkaitan dengan kementerian lain, lembaga pengelola, pemerintah daerah, masyarakat sipil, pakar, dan pihak yang menjalankan aktivitas di lapangan. Karena itu, data pemantauan perlu menjadi dasar koordinasi bersama, bukan hanya tersimpan pada satu pihak.
“Jadi tadi dirumuskan, di rumusan ini, justru ego sektoral itu harus dihilangkan, ya harus kerja sama,” kata Raja Juli.
Kebutuhan memperkuat koordinasi menjadi salah satu pelajaran dari evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Evaluasi tersebut menyoroti pentingnya hubungan kerja yang selaras antarkementerian, juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengalaman itu dibawa ke dalam pembahasan pembentukan BPGMN, yang diharapkan memiliki mandat lebih kuat dalam pengelolaan gambut dan mangrove.
Workshop pembentukan BPGMN berlangsung selama dua hari. Kegiatan itu melibatkan 22 pakar yang sebelumnya mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Selain itu, pembahasan turut diikuti pakar mangrove, unsur pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta pemerhati gambut.
Riset Menjadi Bahan Pembentukan BPGMN
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa proses pembentukan badan baru tersebut perlu memanfaatkan hasil riset dan pengembangan pengetahuan. Masukan dari perguruan tinggi maupun masyarakat dinilai relevan untuk memperkuat perumusan kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove.
“Intinya adalah bahwa hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pengembangan pengetahuan yang terkait dengan pengelolaan dan penanganan gambut dan mangrove itu agar bisa dimasukkan di dalam pembentukan badan yang baru tersebut,” ujar Brian.
Keterlibatan penelitian penting karena pengelolaan gambut mencakup persoalan tata air, perlindungan ekosistem, pengendalian kebakaran, serta pengawasan kondisi lapangan. Sementara itu, pengelolaan mangrove juga membutuhkan kebijakan yang dapat menyatukan pengetahuan ilmiah dengan kebutuhan pelaksanaan di daerah.
Pengawasan PBPH Telah Diperketat
Pemerintah sebelumnya telah meminta pemegang PBPH meningkatkan kesiapsiagaan pengendalian karhutla. Pada 1 September 2026, Kementerian Kehutanan mendorong penguatan langkah pencegahan di areal pemegang izin, termasuk pengoptimalan sistem digital untuk memverifikasi titik panas secara waktu nyata melalui data kawasan dan pemegang izin.
Pengawasan lapangan tidak berhenti pada titik panas. Pemeriksaan juga mencakup kesiapan pengendalian kebakaran, ketersediaan sumber air, menara pantau, sekat kanal, serta sistem deteksi dan respons dini. Untuk lahan gambut, pemulihan fungsi hidrologis dapat dilakukan melalui penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, dan pemantauan tinggi muka air tanah.
Pada 24 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam pemegang PBPH. Tindakan tersebut diberikan setelah pengawasan menemukan kebakaran di area kelolaan mereka, dengan total dampak mencapai 1.511,55 hektare di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Rencana kewajiban alat pemantau memperlihatkan upaya untuk menghubungkan tanggung jawab pemegang izin dengan informasi kondisi gambut yang lebih terukur. Data yang diperbarui secara berkala diharapkan dapat mempercepat pencegahan, memperkuat pengawasan, dan membantu seluruh pihak merespons ancaman karhutla sebelum meluas.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Menhut?
Menhut is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Menhut matter?
Menhut matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
