Latest Program: OJK: Transisi rendah karbon jadi peluang di tengah tantangan global

OJK: Transisi rendah karbon jadi peluang di tengah tantangan global

Latest Program – Jakarta, 12 Mei 2026 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggarisbawahi bahwa peralihan ke ekonomi berbasis rendah karbon bukan hanya wajib dalam konteks lingkungan, tetapi juga menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, terutama dalam situasi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam pidatonya di acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pihak yang cepat beradaptasi dan menginvestasikan sumber daya lebih awal akan memiliki keunggulan untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan jangka panjang.

Tantangan Global yang Menjadi Pendorong

Friderica menyoroti bahwa perekonomian dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tekanan, seperti ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, ancaman perubahan iklim, dan ketidakpastian pasar. Perubahan iklim, khususnya, dianggap sebagai risiko utama yang memengaruhi stabilitas keuangan, keputusan investasi, serta prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. “Kita tidak cukup hanya mengandalkan respons kecil, tetapi perlu melakukan transformasi struktural yang mendorong sektor jasa keuangan menjadi penggerak utama dalam mendanai transisi menuju ekonomi yang lebih hijau,” ujarnya.

“Dalam situasi seperti ini, membangun ketahanan tidak cukup hanya dengan respons jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah transformasi struktural, dan sektor jasa keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memobilisasi pembiayaan serta mempercepat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan,” kata Friderica.

Komitmen Indonesia sebagai Anggota G20

Sebagai salah satu anggota G20, Indonesia tetap berkomitmen pada berbagai inisiatif global, termasuk Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta target emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, OJK menekankan perlunya investasi besar dan kolaborasi erat dari berbagai pemangku kepentingan. “Transisi menuju ekonomi berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara terpisah. Ini memerlukan kemitraan kuat antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dunia usaha, dan investor,” tutur Friderica.

“Oleh karena itu, OJK akan terus memperkuat kebijakan dan menciptakan ekosistem yang kondusif,” tambahnya.

Ekosistem Keuangan Berkelanjutan yang Diperkuat

Friderica menjelaskan bahwa OJK sedang membangun fondasi ekosistem keuangan berkelanjutan melalui empat pilar strategis. Pilar pertama adalah pengembangan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), yang bertujuan menyatukan standar klasifikasi kegiatan ekonomi hijau serta transisi, sesuai dengan prioritas nasional dan norma internasional. Pilar kedua melibatkan pengelolaan risiko iklim yang lebih baik, dengan cara menyempurnakan metodologi, mengumpulkan data, dan meningkatkan alat analisis untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan.

“Meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan juga menjadi fokus utama. Kami sedang menyelaraskan pelaporan keberlanjutan dengan standar internasional secara bertahap,” kata Friderica.

Langkah Strategis Menuju Transisi Ekonomi

Salah satu pilar utama lainnya adalah penguatan pengungkapan keberlanjutan, termasuk standarisasi pelaporan kinerja lingkungan, sosial, dan pengelolaan keuangan. Pilar keempat fokus pada pengembangan ekosistem pasar karbon Indonesia, yang bertujuan menarik investasi hijau dan mendorong transisi ke sektor yang lebih ramah lingkungan. Friderica menyatakan bahwa langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Pada akhirnya, tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengubah sinyal kebijakan menjadi aksi nyata di pasar,” ujarnya.

Integrasi Prinsip Keberlanjutan dalam Bisnis

Menurut Friderica, integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, tata kelola, dan pengambilan keputusan tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong inovasi, ketahanan, dan pertumbuhan yang lebih cepat. Ia menekankan bahwa sektor jasa keuangan perlu berperan aktif dalam menciptakan kerangka kerja yang memudahkan keputusan investasi berkelanjutan, termasuk menyiapkan instrumen keuangan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, OJK menilai transisi rendah karbon sebagai langkah kritis untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia di tengah perubahan iklim yang semakin ekstrem.

Pengembangan Ekosistem Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang

Pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan menjadi prioritas OJK dalam beberapa tahun terakhir. Friderica menyampaikan bahwa transisi ini memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, regulator, perusahaan, dan investor, untuk memastikan kebijakan yang konsisten dan transparan. Dalam konteks ini, OJK mengupayakan berbagai inisiatif, seperti memperluas akses ke dana hijau, melatih pelaku pasar untuk memahami risiko iklim, serta memfasilitasi kerja sama internasional dalam menyebarluaskan standar ekonomi berkelanjutan.

Menurut Friderica, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat transisi ekonomi rendah karbon di Asia Tenggara, selaras dengan peran sebagai salah satu negara yang terlibat aktif dalam G20. Ia berharap bahwa kolaborasi yang kuat dan konsistensi kebijakan akan mendorong pemenuhan target emisi nol bersih 2060, sekaligus mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. “Kita perlu membangun kepercayaan pasar dengan kebijakan yang jelas dan menjawab kebutuhan investasi yang lebih bijak,” tutupnya.

Dengan adanya empat pilar ini, OJK bertujuan menciptakan ekosistem yang mendukung transisi ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Strategi yang diusung tidak hanya fokus pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan ekonomi. Dalam konteks global, Indonesia dianggap sebagai negara yang memperlihatkan komitmen kuat terhadap transformasi ekonomi, yang diharapkan menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan.

Friderica menambahkan bahwa dalam perjalanan menuju ekonomi rendah karbon, tantangan utamanya adalah mengubah sinyal kebijakan menjadi tindakan nyata di tingkat pasar. Ia menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk keberhasilan dalam membangun kesadaran masyarakat, meningkatkan akses ke dana hijau, serta mendorong pengambilan keputusan berbasis data. Dengan menyeimbangkan antara kebutuhan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, transisi rendah karbon tidak hanya mampu mengatasi masalah krisis global, tetapi juga membuka peluang baru untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.