KPK Terus Lakukan OTT di 2026 untuk Mengungkap Kasus Korupsi Menanggapi pertanyaan tentang materi kasus yang terkait dugaan suap atau pemerasan, Fitroh Rohcahyanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan KPK. Operasi Tangkap Tangan (OTT) keempat di tahun 2026 dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. “Benar, di Kalsel. KPP Banjarmasin,” ujar Fitroh, Rabu (4/2) seperti dikutip Antara. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelumnya, pada 9–10 Januari 2026, KPK melakukan OTT pertama tahun ini dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026. OTT Kedua di 2026: Wali Kota Madiun dan 14 Orang Lainnya Di tanggal 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan OTT kedua di tahun ini terhadap Wali Kota Madiun Maidi serta 14 orang lainnya. OTT tersebut berfokus pada dugaan korupsi berupa pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. OTT Ketiga: Bupati Pati Ditangkap Di hari yang sama, KPK melakukan OTT ketiga di 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan menangkap Bupati Pati Sudewo. Kasus ini terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penanganan kasus suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Dalam OTT kali ini, tim satgas KPK mengamankan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP Kemenkeu) Kantor Wilayah Jakarta Utara (Jakut). Operasi ini dibenarkan oleh Fitroh Rohcahyanto. Fitroh belum menjelaskan secara rinci lokasi dan detail perkara yang melibatkan salah satu bank pelat merah tersebut. Selain itu, penyidik KPK juga menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam upaya memperluas penyelidikan. Pemeriksaan ini menjadi kedua kalinya Martono diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. OTT Keempat: Perkembangan di Lingkungan Basarnas KPK melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi. Pejabat Basarnas yang terjaring OTT turut terlibat dalam kasus suap pengadaan barang.