Agenda Utama: DPRD NTB Soroti Kesenjangan Layanan Transportasi, Dorong Pemerataan

DPRD NTB Soroti Kesenjangan Layanan Transportasi, Dorong Pemerataan

Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti ketimpangan dalam layanan transportasi di sejumlah daerah, meskipun capaian statistik Dishub NTB menunjukkan progres. Rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan antara lembaga tersebut dengan Dinas Perhubungan NTB di Gedung DPRD Mataram menyoroti kebutuhan perbaikan distribusi layanan. Pimpinan Komisi IV, Sudirsah Sujanto, mengakui kinerja Dishub NTB patut diapresiasi secara agregatif, namun menekankan bahwa data makro tidak mencerminkan kondisi di tingkat masyarakat.

Rapat DENGAR Pendapat (RDP)

Kritik tajam terhadap ketimpangan layanan transportasi muncul selama RDP Selasa lalu. Sudirsah menjelaskan bahwa meskipun rasio konektivitas mencapai 0,588 atau 101,37 persen, serta rasio kecelakaan menurun ke 1,10 atau 118,18 persen, angka ini belum mencukupi untuk menutupi realitas ketidakmerataan. Pertanyaan utama yang diajukan Komisi IV adalah apakah manfaat tersebut dirasakan merata oleh seluruh warga NTB.

“Capaian statistik ini tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan fakta ketimpangan layanan yang dirasakan masyarakat,” tutur Sudirsah.

Kesenjangan Konektivitas Transportasi

Analisis Komisi IV menunjukkan bahwa keberhasilan konektivitas lebih didominasi oleh sektor laut, sementara layanan darat masih tertinggal. Dari 106 trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), sekitar 39 persen dianggap belum optimal. Faktor ini bertentangan dengan klaim capaian makro yang disampaikan, menunjukkan fokus pengembangan infrastruktur transportasi belum merata.

“Kinerja harus mampu menjawab kebutuhan riil warga, bukan hanya berbasis data statistik,” tambah Sudirsah.

Isu Keselamatan dan Blackout Kapal

Aspek keselamatan tetap menjadi sorotan, meskipun angka kecelakaan berkurang. Namun, jumlah absolut kejadian tetap mencapai 2.426, dengan 359 korban meninggal. Komisi IV mempertanyakan apakah penurunan rasio kecelakaan benar-benar efektif, atau hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan kendaraan. Selain itu, kasus blackout kapal menjadi peringatan serius untuk meningkatkan standar kelaikan dan pengawasan.

Koordinasi dan Strategi Pembiayaan

DPRD NTB menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Bappeda, Dispenda, dan Dishub. Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan skema pendanaannya. Dukungan untuk pengembangan trayek AKDP yang belum terlayani juga menjadi fokus, termasuk identifikasi rute, penyediaan armada, serta infrastruktur pendukung.

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Dishub NTB diminta meningkatkan kontribusi sektor transportasi terhadap pendapatan daerah (PAD). Strategi seperti peningkatan retribusi Pelabuhan Bangsal, penerapan one gate system di Teluk Nara, dan pengawasan kebocoran penerimaan bea kapal diharapkan bisa mendukung peningkatan kinerja. Kritik ini menjadi pengingat bahwa kebijakan perlu lebih berorientasi pada pemerataan layanan dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan.