Strategi Penting: Memasuki Musim Kemarau, Ini Kata Dosen UGM Soal Pencegahan Karhutla

Memasuki Musim Kemarau, Ini Kata Dosen UGM Soal Pencegahan Karhutla

Prediksi BMKG tentang Musim Kemarau

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fiqri Ardiansyah, S.Hut., M.Sc., memberi peringatan tentang pentingnya persiapan menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat saat musim kemarau tiba. BMKG telah memperkirakan bahwa sekitar 57,2 persen wilayah Indonesia akan mengalami periode kemarau yang lebih panjang, sementara 46,5 persen area lain memasuki musim kering lebih awal dari biasanya. Dalam rilis terbaru, BMKG menyebutkan sebanyak 114 zona musim atau 16,3 persen wilayah akan memasuki musim kemarau pada April 2026.

Pergantian musim kemarau diidentifikasi melalui perubahan arah angin dari Monsun Asia (barat) ke Monsun Australia (timur). Wilayah yang diperkirakan lebih awal menghadapi musim kering meliputi Jawa Barat, sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi, serta Sumatera. BMKG juga menegaskan bahwa karakteristik musim kemarau ini lebih kering dibandingkan biasanya.

Strategi Mitigasi Karhutla Menurut Fiqri

Menurut Fiqri, langkah mitigasi karhutla harus mencakup penganggaran yang berfokus pada konsep manajemen darurat yang berkelanjutan. Ia menyarankan alokasi anggaran sebaiknya disesuaikan dengan empat tahap utama: pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Selain itu, ia menekankan peran infrastruktur pembasahan gambut sebagai elemen kritis dalam mengurangi risiko api.

“OMC, sumur bor, dan sekat kanal menjadi instrumen sinergis untuk menjaga ekosistem tetap basah serta mengurangi kebakaran,” ujar Fiqri, dikutip dari laman UGM, Senin (30/3).

Ia juga menyoroti keefektifan sekat kanal sebagai langkah mitigasi, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. “Gambut yang terbakar biasanya telah terdegradasi, sehingga sekat kanal diharapkan bisa membatasi keluarnya air dari ekosistem, sehingga gambut tetap basah,” tambahnya.

Peran Kolaborasi Pihak Swasta

Kebijakan pemerintah dalam melibatkan sektor swasta menurut Fiqri perlu diimplementasikan secara permanen, bukan hanya saat darurat. Model kerja yang terus-menerus, seperti apel, patroli, pemantauan bersama BPBD, Manggala Agni, dan lainnya, dapat meningkatkan keberhasilan pengendalian karhutla. Selain itu, pendampingan oleh MPA (Masyarakat Pengguna Lahan) juga menjadi faktor penting.

Kesadaran Masyarakat dalam Penggunaan Api

Fiqri menyoroti kebutuhan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan api yang tidak terkendali. “Kebanyakan kebakaran berasal dari aktivitas manusia, sehingga penyadartahuan menjadi kunci untuk mencegah insiden berulang,” katanya. Ia menyarankan perusahaan dan masyarakat, terutama di luar Jawa, untuk menerapkan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, PLTB bisa memutus pola pemadaman api yang terus-menerus, sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Dalam konteks ini, kepedulian terhadap penggunaan api perlu terus didorong, baik untuk jangka pendek maupun panjang.