Hasil Pertemuan: Teka-teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran

Teka-Teki Posisi Indonesia di Board of Peace Usai Pecahnya Perang Iran

Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel yang mengakibatkan kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kembali memicu pertanyaan mengenai peran Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif internasional yang dibentuk AS untuk mendinginkan ketegangan di Timur Tengah. Beberapa kelompok masyarakat sipil, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan organisasi swadaya masyarakat, mulai meragukan keterlibatan Indonesia di forum tersebut. Bahkan, Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kembali keanggotaan Indonesia dalam BoP.

BoP diberi tugas utama mendorong gencatan senjata, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, serta mendukung pemulihan dan stabilitas wilayah setelah konflik di Gaza melalui kehadiran pasukan stabilisasi internasional. Namun, setelah serangan terhadap Iran, keberhasilan forum ini dipertanyakan. Dua pihak yang terlibat dalam operasi tersebut, AS dan Israel, juga menjadi anggota BoP. Hal ini memicu kebingungan mengenai relevansi BoP dalam mengurangi eskalasi konflik.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyatakan bahwa pembahasan mengenai BoP sementara ditunda. Ia menuturkan, “Ini semua pembicaraan BoP on hold, semua perhatian shifted ke situasi di Iran.” Menurut Sugiono, Indonesia masih berkomunikasi dengan kedua belah pihak, AS dan Iran, sambil menunggu perkembangan beberapa hari ke depan.

“Kita tunggu beberapa hari dan beberapa minggu ke depan situasinya,” ujarnya.

Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mengevaluasi kembali keikutsertaan Indonesia di BoP. Ia menambahkan, “Dengan perang di Iran ini, potensi BoP untuk berhasil bisa jadi menurun.” Hassan menekankan bahwa pemerintah akan menilai apakah BoP masih bisa menjalankan misinya atau harus mundur.

Kelompok masyarakat internasional seperti CSIS mengungkapkan bahwa sikap Indonesia yang hati-hati terhadap BoP mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik, khususnya dalam hubungan dengan AS. Lina Alexandra, seorang ahli hubungan internasional dari CSIS, mengatakan, “Ada kemungkinan pemerintah mengkhawatirkan kalau kita tidak menyambut baik tawaran untuk bergabung dalam Board of Peace, kita akan mendapat tekanan sendiri di dalam negosiasi tarif kita dengan Amerika Serikat.”

“Intinya adalah kita tidak ingin membuat Trump marah,”

Lina menambahkan bahwa kebijakan tarif resiprokal, yang sebelumnya menjadi alasan utama kekhawatiran, kini berada dalam ketidakpastian setelah AS sendiri membatalkan beberapa keputusan tersebut. “Apakah itu masih menjadi pertimbangan? Karena kita juga tidak tahu sekarang agreement itu masih berlaku atau tidak,” tanya Lina.

Dari sisi lain, Hadza Min Fadhli Robby, dosen hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia, memperkirakan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP tidak secara langsung memengaruhi dinamika konflik Timur Tengah. Ia menyoroti bahwa beberapa negara dalam forum tersebut, seperti Turki dan Qatar, memiliki pengaruh lebih besar karena keterlibatan langsung dengan pihak-pihak terkait.

Lebih lanjut, Hadza menekankan bahwa Indonesia selama ini konsisten mengadvokasi penghormatan terhadap kedaulatan negara, termasuk dalam isu Palestina. “Kalau kita mendorong penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam isu Palestina, seharusnya prinsip yang sama juga berlaku dalam kasus lain,” tuturnya.

Sementara itu, meski Iran telah memilih pemimpin tertinggi baru, nama mantan pemimpin, yang pernah disebut Trump, tetap menjadi perhatian dalam konteks keterlibatan BoP.