Perkosmi dorong klaim produk tanggung jawab di tengah konsumen digital

Industri Kosmetik Indonesia Desak Ekosistem Digital Bertanggung Jawab di Tengah Ledakan Penjualan Online

Ayobantudonasi.com – Pasar kecantikan global tengah mengalami pergeseran drastis: sebagian besar transaksi kini berpindah ke kanal daring. Di tengah arus besar tersebut, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) angkat suara soal urgensi menjaga integritas informasi produk yang sampai ke tangan pembeli. Dalam temu media yang digelar di Jakarta pada Selasa, Ribut Purwanti dari Tim Kebijakan Publik dan Keberlanjutan Perkosmi menegaskan bahwa setiap klaim manfaat yang dicantumkan pada kemasan maupun halaman penjualan harus memiliki landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tentunya bagaimana cara mempertanggungjawabkannya, melalui dengan sains apakah ada temuan ilmiahnya yang bisa untuk mem-backup itu.”

Fenomena Ulasan Palsu dan Pesanan Fiktif Mengancam Konsumen

Salah satu persoalan paling nyata di marketplace kosmetik adalah maraknya ulasan palsu atau fake review. Ribut menjelaskan bahwa pelaku yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah sistem untuk menciptakan testimoni fiktif, bahkan pesanan palsu, yang pada akhirnya menyesatkan keputusan pembelian. Konsumen yang hendak memilih produk biasanya membandingkan fungsi, harga, serta pengalaman pengguna lain sebelum mengambil keputusan. Ketika data perbandingan itu terkontaminasi oleh konten buatan, yang paling dirugikan adalah pembeli itu sendiri.

“Dan ternyata ini memang dipakai juga oleh yang tidak bertanggung jawab untuk membuat fake review kemudian juga ada fake order dan ini akhirnya misleading (menyesatkan). Kalau misleading yang dirugikan sebenarnya konsumen.”

Di samping ulasan palsu, peredaran produk ilegal dan tiruan juga menjadi ancaman serius. Ribut menguraikan bahwa di sejumlah marketplace kerap muncul barang dengan kemasan menyerupai produk asli namun dijual dengan harga jauh di bawah wajar. Kondisi semacam itu patut diwaspadai karena sebagian besar barang yang beredar dengan pola demikian diduga merupakan produk ilegal atau palsu yang belum melewati proses uji keamanan.

Overclaim: Klaim yang Melebihi Kemampuan Produk

Tantangan lain yang disorot adalah praktik overclaim, yakni ketika suatu produk hanya mampu memberikan manfaat tertentu, tetapi narasi pemasaran yang disampaikan jauh melampaui kapasitas sebenarnya. Ribut mengingatkan bahwa narasi semacam itu dirancang untuk mendorong konsumen segera melakukan pembelian tanpa produk tersebut benar-benar mampu delivering klaim yang dijanjikan.

“Kalau kita lihat narasinya bahkan mungkin itu menjuruskan supaya konsumen itu segera membeli produk tersebut tanpa produknya itu bisa men-deliver (menyampaikan) dari klaim tersebut.”

Praktik overclaim bukan sekadar persoalan etika pemasaran; ia menyentuh aspek perlindungan konsumen dan keamanan produk. Ketika klaim tidak didukung data ilmiah, konsumen berisiko menggunakan produk dengan ekspektasi yang keliru, yang dalam kasus tertentu dapat berdampak pada kesehatan kulit atau tubuh.

Data Global: Mayoritas Transaksi Kecantikan Sudah Berpindah ke Daring

Skala pergeseran ini bukan sekadar tren lokal. Ribut mengutip data consumer insight tahun 2025 yang menunjukkan bahwa 41 persen penjualan beauty dan personal care secara global kini berlangsung melalui kanal e-commerce. Lebih lanjut, 84 persen konsumen dilaporkan membandingkan harga, fitur, dan produk sejenis sebelum memutuskan pembelian. Teknologi kecerdasan buatan pun mulai dimanfaatkan untuk membantu pencarian informasi produk, sehingga volume data yang diproses konsumen dalam satu sesi belanja menjadi jauh lebih besar dibanding beberapa tahun silam.

“Jadi 41 persen data penjualan beauty dan personal care di global itu dilakukan melalui e-commerce, datanya dari salah satu consumer insight (2025) yang ada.”

Implikasi dari pergeseran ini, menurut Ribut, menuntut pelaku industri untuk memastikan standar keamanan dan aksesibilitas informasi produk tetap terjaga baik saat transaksi dilakukan secara langsung maupun melalui platform digital. Kreativitas yang dikembangkan industri seharusnya memungkinkan konsumen yang membeli secara daring memperoleh informasi dan layanan setara dengan mereka yang berbelanja secara luring.

“Jadi implikasinya banyak kreativitas yang kemudian dipakai oleh pelaku industri untuk membuat suatu mekanisme meskipun konsumen membeli lewat online mereka juga masih bisa mendapatkan informasi ataupun service yang sama seperti mereka membeli secara offline.”

Tanggung Jawab Bersama: Produsen, Platform, dan Pemerintah

Ribut menekankan bahwa menjaga kepercayaan konsumen di era digital tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Produsen berkewajiban memastikan produk yang dipasarkan aman dan memenuhi standar yang berlaku. Di sisi lain, platform digital memegang peran krusial dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang beretika. Ribut menegaskan bahwa platform wajib melakukan tindakan tegas terhadap penjual yang terbukti menawarkan barang tidak sesuai, baik berupa peringatan maupun penarikan produk dari daftar.

“Jadi dari sisi platformnya sendiri juga harus memastikan bahwa platformnya ini juga beretika dan juga safe untuk customernya dia. Artinya ketika ada beberapa seller yang memang terbukti barang yang dijual tidak sesuai mau enggak mau memang dia harus di-takedown ataupun diberikan peringatan.”

Dari sisi produsen, substansi klaim produk harus sesuai fakta dan tersampaikan secara jujur. Standar keamanan yang ditetapkan pemerintah Indonesia—mulai dari izin edar BPOM, sertifikasi Halal, hingga sertifikat-sertifikat lain yang diwajibkan untuk distribusi—harus dipenuhi secara penuh sebelum produk beredar di pasar, termasuk pasar daring.

Sementara itu, pemerintah dinilai perlu membangun sistem monitoring dan pengawasan yang memadai terhadap produk yang beredar di ruang digital. Ribut menutup pandangannya dengan satu prinsip: apabila seluruh ekosistem—produsen, platform, dan regulator—beroperasi secara beretika dan bertanggung jawab, maka konsumen akan terlindungi secara menyeluruh.

Di tengah percepatan digitalisasi ekonomi yang membuka ruang kreasi luas bagi masyarakat, keseimbangan antara inovasi dan akuntabilitas menjadi kunci agar pertumbuhan sektor kecantikan tidak mengorbankan keselamatan dan hak informasi konsumen Indonesia.