Wamen HAM tegaskan penanganan karhutla harus lindungi masyarakat

Api Padam, Tapi Luka Belum Sembuh: Wamen HAM Tuntut Penanganan Karhutla Menyeluruh hingga Akar Masalah

Ayobantudonasi.com – Setiap kali musim kemarau tiba, kabut tipis berubah menjadi selimut pekat yang menyelimuti kota-kota di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di balik angka hektar lahan yang hangus, tersimpan wajah-wajah warga yang sesak napas, anak-anak yang terpaksa belajar dari balik jendela tertutup, dan petani yang kehilangan satu-satunya sumber nafkah. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh direduksi sekadar persoalan ekologis atau teknis pemadaman. Ia menegaskan bahwa respons negara wajib mencakup perlindungan warga terdampak, pemulihan hak-hak dasar, penegakan hukum terhadap pelaku, serta perbaikan struktural agar siklus kebakaran tidak kembali berulang setiap tahun.

“Karhutla bukan cuma soal hutan dan lahan yang terbakar. Ada masyarakat yang menghirup asap, ada yang kesehatannya terganggu, ada anak-anak yang kegiatan belajarnya terganggu, dan ada masyarakat yang sumber kehidupannya ikut terdampak. Jadi setelah api ditangani, dampaknya terhadap manusia juga harus diselesaikan.”

Pernyataan tersebut disampaikan Mugiyanto di Jakarta pada Senin. Ia menekankan bahwa asap karhutla menyentuh langsung sejumlah hak konstitusional warga: hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak kesehatan, hak pendidikan, hak pangan, hak air bersih, hingga hak atas penghidupan yang layak. Ketika kualitas udara merosot tajam, rumah sakit daerah kewalahan menangani kasus infeksi saluran pernapasan akut, sekolah-sekolah memberhentikan kegiatan tatap muka, dan petani gagal panen karena lahan mereka hangus sebelum musim tanam berikutnya.

Perlindungan Kelompok Rentan Jadi Prioritas

Mugiyanto menyoroti bahwa dampak karhutla tidak tersebar merata. Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta warga yang menggantungkan mata pencaharian pada hutan dan lahan berada dalam posisi paling rentan. Bagi komunitas adat di pedalaman Kalimantan atau Sumatera, misalnya, kebakaran bukan hanya soal kehilangan pepohonan, melainkan hilangnya ruang spiritual, sumber obat tradisional, dan jalur perdagangan lokal yang telah diwariskan lintas generasi.

Respons Multi-Agen: Dari Pemadaman hingga Penegakan Hukum

Pemerintah, ujar Mugiyanto, telah menggerakkan sejumlah instrumen penanganan secara simultan. Tim pemadaman darat dan udara bekerja di titik-titik api, fasilitas kesehatan disiagakan untuk menangani korban paparan asap, kegiatan pendidikan dilindungi melalui penyesuaian jadwal atau pembelajaran jarak jauh, sementara aparat penegak hukum menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab. Koordinasi ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta partisipasi masyarakat setempat.

“Pemerintah sudah bekerja menangani kebakaran dan dampaknya. Yang penting sekarang penanganannya sampai tuntas. Api harus padam, masyarakat yang terdampak harus dipulihkan, dan kalau ada pihak yang bertanggung jawab harus ditindak.”

Menelusuri Rantai Penyebab, Bukan Sekadar Menangkap Pelaku Lapangan

Salah satu poin yang ditekankan Mugiyanto adalah bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pekerja di lapangan yang menyalakan api. Penelusuran harus merambat ke hulu: bagaimana lahan tersebut dikuasai, siapa yang memberikan izin penggunaan, bagaimana tata kelola lahan dijalankan, dan apakah ada kelalaian sistemik yang memungkinkan kebakaran terjadi. Tanpa memahami arsitektur penyebab, tindakan hukum hanya menjadi formalitas tahunan yang tidak memutus siklus.

“Kalau ada orang atau perusahaan yang terbukti bertanggung jawab, proses hukumnya harus berjalan. Kita juga harus tahu bagaimana kebakaran itu bisa terjadi. Ini penting supaya penyelesaiannya tidak berhenti pada pelaku di lapangan sementara persoalan yang menyebabkan kebakaran tetap ada.”

Uji Tuntas HAM: Mencegah Sebelum Asap Muncul

Dalam ranah korporasi, Mugiyanto mendorong penerapan prinsip Bisnis dan HAM melalui mekanisme uji tuntas HAM (human rights due diligence). Perusahaan yang beroperasi di kawasan berisiko kebakaran—perkebunan, pertambangan, industri kehutanan—diwajibkan mengidentifikasi potensi dampak kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan sejak tahap perencanaan. Pencegahan risiko, mitigasi dampak, dan rencana pemulihan harus menjadi bagian integral dari izin usaha, bukan respons reaktif setelah kerugian terjadi.

“Jangan menunggu ada kebakaran atau ada korban baru bicara tanggung jawab. Risiko terhadap masyarakat harus diperiksa sejak awal. Itu gunanya uji tuntas HAM. Kalau kegiatan usaha menyebabkan atau ikut berkontribusi terhadap kerugian masyarakat, pemulihan juga menjadi bagian dari tanggung jawab.”

Konteksnya penting: Indonesia secara rutin menghadapi karhutla setiap musim kemarau, dengan puncak kejadian biasanya jatuh pada Juli hingga Oktober. Lahan gambut yang terbakar sulit dipadamkan sepenuhnya dan dapat memicu emisi karbon dalam skala besar, memperparah perubahan iklim yang pada gilirannya memperpanjang musim kering. Dengan demikian, kegagalan mencegah kebakaran hari ini menjadi beban ekologis dan sosial yang ditanggung generasi mendatang.

Rehabilitasi yang Melampaui Sekadar Menanam Ulang Pohon

Mugiyanto menegaskan bahwa pemulihan pascakarhutla tidak cukup diukur dari luas lahan yang ditanam kembali. Dimensi pemulihan harus mencakup pemulihan kesehatan warga yang terpapar asap, jaminan kelangsungan pendidikan anak, pemulihan penghasilan petani dan pekerja informal, serta akses kembali terhadap air bersih dan pangan. Jika seorang warga kehilangan mata pencaharian selama berminggu-minggu karena lahan hangus dan kabut menyelimuti aktivitas ekonomi, negara memiliki kewajiban untuk memastikan transisi yang layak.

“Kalau masyarakat kehilangan penghasilan, kesehatannya terganggu, atau tidak bisa menjalankan kehidupannya seperti biasa karena kebakaran dan asap, itu juga bagian yang harus kita lihat. Jangan sampai apinya sudah padam tetapi masyarakat dibiarkan menanggung dampaknya sendiri.”

Komitmen Jangka Panjang: Memutus Siklus Tahunan

Menutup pernyataannya, Mugiyanto menegaskan bahwa Kementerian HAM akan memastikan aspek perlindungan dan pemulihan hak warga tetap menjadi komponen integral dalam setiap penanganan karhutla, termasuk mendorong pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar. Ia mengingatkan bahwa tanpa perbaikan struktural—dari tata kelola lahan, penegakan izin, hingga penguatan kapasitas masyarakat lokal—Indonesia akan kembali berhadapan dengan skenario yang sama pada musim kemarau berikutnya.

“Memadamkan api itu pekerjaan pertama. Setelah api padam, masih ada masyarakat yang harus dipulihkan, ada yang harus dimintai pertanggungjawaban, dan ada penyebab yang harus dibenahi. Kalau itu tidak dilakukan, tahun depan kita bisa berhadapan dengan persoalan yang sama lagi.”

Pesan yang tersirat jelas: api bisa dipadamkan dalam hitungan hari atau minggu, tetapi luka sosial, ekonomi, dan ekologis yang ditinggalkan membutuhkan waktu jauh lebih panjang untuk sembuh. Tanpa kerangka penanganan yang menyeluruh—menggabungkan pemadaman, pemulihan hak, akuntabilitas hukum, dan pencegahan struktural—setiap musim kemarau akan menjadi pengulangan tragedi yang seharusnya bisa dicegah.