IWAPI sebut dua kandidat calon ketua umum siap hadapi munas

Dua Nama Bersaing di Puncak IWAPI Jelang Munas November 2026

Ayobantudonasi.com – Proses pemilihan kepemimpinan tertinggi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) periode 2026–2031 kini memasuki fase yang menentukan. Dua figur perempuan pengusaha telah resmi melangkah ke arena musyawarah nasional (munas) yang dijadwalkan digelar pada November 2026. Kehadiran dua kandidat sekaligus — Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Tatyana Sentani Sutara — menandai dinamika internal organisasi yang telah berjalan selama lebih dari enam dekade dalam semangat kompetisi sehat.

Bagi pembaca yang belum akrab dengan lanskap organisasi perempuan di Indonesia, IWAPI bukan sekadar wadah silaturahmi. Berdiri sejak tahun 1957, lembaga ini menjadi salah satu pilar pemberdayaan ekonomi perempuan, menjangkau spektrum luas dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah hingga korporasi berskala besar. Peran strategisnya dalam mendorong partisipasi perempuan di sektor produktif menjadikannya salah satu organisasi sosial kemasyarakatan paling berpengaruh di ranah bisnis nasional.

Steering Committee dan Ambang Persyaratan

Mekanisme penjaringan calon ketua umum kali ini dijalankan oleh Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) munas. Lembaga tersebut menetapkan 12 persyaratan wajib yang harus dipenuhi setiap kandidat sebelum namanya dapat dipertimbangkan secara resmi. Kedua nama yang kini beredar — Hana Hasanah Fadel Muhammad dan Tatyana Sentani Sutara — telah dinyatakan lolos seluruh kriteria tersebut berdasarkan verifikasi yang dilakukan SC.

Dewi Motik, pendiri IWAPI yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan organisasi, menegaskan bahwa tugas SC telah dilaksanakan secara tuntas. Ia memilih untuk tidak mencampuri dinamika yang sedang berlangsung dan membiarkan proses berjalan secara organik di dalam tubuh organisasi.

“Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) munas telah menjalankan tugasnya dengan menyampaikan 12 persyaratan yang wajib dipenuhi setiap calon ketua umum sesuai AD/ART,” ujar Dewi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Klarifikasi soal Sertifikat Pelatihan

Sebelum kedua nama tersebut sepenuhnya diterima tanpa keraguan, sempat muncul pertanyaan publik mengenai keabsahan sertifikat pelatihan yang dimiliki salah satu kandidat, yakni Hana Hasanah. Isu ini menjadi sorotan karena menyangkut salah satu prasyarat administratif yang ditetapkan SC. Dewi Motik secara tegas menutup ruang keraguan tersebut dengan menyatakan bahwa sertifikat dimaksud sah dan diterbitkan setelah pelatihan yang diikuti pada bulan Februari.

Ia menambahkan bahwa penerbitan sertifikat pelatihan merupakan praktik yang telah ia jalankan sejak lama dalam kapasitasnya sebagai pendiri organisasi, sehingga tidak ada persoalan substansial yang perlu dikhawatirkan. Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa standar administratif IWAPI telah diterapkan secara konsisten selama bertahun-tahun.

Pesan dari Pendiri: Demokrasi Internal sebagai Aset

Dalam pernyataannya, Dewi Motik menyampaikan harapan agar seluruh rangkaian munas berlangsung dalam suasana yang kondusif. Ia menekankan prinsip kesetaraan kesempatan bagi kedua kandidat serta menegaskan bahwa kompetisi internal justru memperkuat legitimasi organisasi di mata publik.

“Saya berharap Munas berjalan lancar, aman, dan damai. Saya tentu menghargai proses yang berjalan dan memberi kesempatan yang sama kepada kedua calon agar proses demokratisasi di internal organisasi dapat berjalan dengan baik,” ujar perempuan yang juga merupakan Ketua Dewan Kehormatan IWAPI tersebut.

Sebagai pendiri yang telah menemani perjalanan IWAPI sejak era pendiriannya, Dewi juga meminta panitia bekerja secara adil dan transparan bagi semua pihak yang berkontestasi. Tujuannya, menurutnya, bukan sekadar memilih satu nama, melainkan memastikan bahwa organisasi melangkah ke periode berikutnya dengan fondasi kepemimpinan yang kuat dan kredibel.

Implikasi bagi Lanskap Ekonomi Perempuan

Pergantian kepemimpinan di puncak IWAPI bukan sekadar urusan internal sebuah asosiasi. Dengan basis anggota yang mencakup ribuan pengusaha perempuan di seluruh Indonesia, arah kebijakan organisasi ini berdampak langsung pada akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, advokasi regulasi, dan jejaring bisnis yang tersedia bagi perempuan pelaku usaha. Pilihan yang akan diambil pada November 2026 akan menentukan prioritas pemberdayaan ekonomi perempuan untuk lima tahun ke depan, di tengah tantangan struktural seperti kesenjangan akses modal, bias gender di sektor perbankan, dan kebutuhan transformasi digital UMKM.

Kehadiran dua kandidat yang sama-sama memenuhi syarat administratif menunjukkan bahwa mekanisme suksesi kepemimpinan IWAPI telah matang. Alih-alih menjadi sumber friksi, kompetisi ini justru mengukuhkan posisi organisasi sebagai contoh praktik demokrasi internal yang sehat di kalangan organisasi perempuan Indonesia. Bagi para anggota dan pemangku kepentingan yang bergantung pada advokasi IWAPI, kelancaran proses munas menjadi prasyarat agar organisasi tetap mampu menjalankan mandat pemberdayaan ekonomi perempuan secara efektif di periode berikutnya.