Pemprov DKI belum selesaikan polusi, Pramono: pabrik penyumbang polusi

Kualitas Udara Jakarta Masih Terjepit: Pramono Akui Pabrik di Sekitar Ibu Kota Jadi Faktor Utama

Ayobantudonasi.com – Isu pencemaran udara di Jakarta kembali menjadi sorotan tajam ketika Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa persoalan kualitas udara ibu kota belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (24/8), Pramono menegaskan bahwa sumber emisi yang memburuk indeks kualitas udara tidak semata-mata berasal dari aktivitas di dalam batas administratif DKI. Ia secara eksplisit menunjuk aktivitas industri dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di kawasan penyangga sebagai kontributor signifikan terhadap beban polusi yang ditanggung warga Jakarta setiap hari.

“Persoalan kualitas udara Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh sumber emisi di dalam wilayah Jakarta, tetapi juga dipengaruhi aktivitas industri dan PLTU di daerah penyangga.”

Pernyataan tersebut membuka dimensi baru dalam narasi penanganan polusi udara ibu kota. Selama bertahun-tahun, wacana publik cenderung memusatkan perhatian pada kendaraan bermotor, debu konstruksi, dan pembakaran terbuka di dalam kota. Pengakuan Pramono bahwa pabrik dan pembangkit listrik di luar batas DKI turut memperburuk kondisi udara Jakarta menggeser fokus kebijakan ke arah yang lebih luas: koordinasi lintas daerah dan pengelolaan emisi regional.

Latar Belakang: Jakarta dan Beban Polusi Kronis

Jakarta telah lama menghadapi tekanan berat terhadap kualitas udaranya. Kota metropolitan dengan populasi lebih dari sepuluh juta jiwa ini dikelilingi oleh kawasan industri padat, jalur transportasi berat, dan infrastruktur energi yang sebagian besar masih bergantung pada bahan bakar fosil. Indeks Kualitas Udara (IKU) Jakarta kerap melampaui ambang batas yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama pada musim kemarau ketika inversi suhu memerangkap partikel halus (PM2.5) di dekat permukaan tanah.

Dampak kesehatan dari paparan partikel halus berkepanjangan tidak bisa diabaikan. Studi epidemiologis menunjukkan korelasi kuat antara peningkatan konsentrasi PM2.5 dan kasus gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, serta penurunan fungsi paru pada populasi urban. Bagi warga Jakarta yang bekerja di luar ruangan, anak-anak di sekolah, dan kelompok rentan seperti lansia, setiap kenaikan angka IKU membawa risiko nyata yang bersifat kumulatif.

Peran PLTU dan Industri di Daerah Penyangga

Kawasan sekitar Jakarta—terutama di Banten bagian utara dan Jawa Barat bagian barat—menampung sejumlah fasilitas pembangkit listrik dan kawasan industri berskala besar. PLTU yang beroperasi di wilayah tersebut melepaskan emisi sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NOₓ), dan partikel halus ke atmosfer. Karena pola angin muson dan kondisi meteorologi lokal, partikel-partikel ini dapat terbawa ke arah Jakarta, menambah beban polusi yang sudah tinggi akibat emisi lokal.

Selain PLTU, kawasan industri di daerah penyangga menghasilkan emisi dari proses manufaktur, peleburan logam, dan pembakaran bahan bakar industri. Gas buang dari cerobong-cerobong tinggi tersebut, meskipun secara individual mungkin memenuhi baku mutu per sumber, secara agregat dapat memberikan kontribusi substansial terhadap konsentrasi polutan di wilayah downwind—dalam hal ini, Jakarta.

Pengakuan Pramono bahwa faktor-faktor eksternal ini belum terselesaikan mengisyaratkan keterbatasan kewenangan Pemprov DKI. Pemerintah provinsi tidak memiliki yurisdiksi langsung atas fasilitas industri atau pembangkit listrik yang berada di provinsi lain. Penanganan emisi lintas batas menuntut mekanisme koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi tetangga, serta pelaku industri itu sendiri.

Implikasi Kebijakan dan Langkah ke Depan

Pernyataan gubernur ini membuka ruang bagi beberapa arah kebijakan. Pertama, penguatan data pemantauan udara lintas wilayah agar kontribusi emisi dari setiap sumber—baik lokal maupun regional—dapat diidentifikasi secara akurat. Kedua, negosiasi dan kesepakatan antar-pemerintah daerah mengenai batas emisi agregat yang dapat diterima di koridor udara Jakarta. Ketiga, percepatan transisi energi di kawasan penyangga dari bahan bakar fosil ke sumber yang lebih bersih, meskipun langkah ini memerlukan investasi besar dan waktu implementasi yang tidak singkat.

Di tingkat lokal, Pemprov DKI tetap memiliki instrumen untuk mengurangi emisi dalam batas kewenangannya: penegakan standar emisi kendaraan, pengendalian debu konstruksi, perluasan ruang terbuka hijau, serta pengembangan transportasi publik massal yang mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Namun, tanpa penanganan simultan terhadap sumber-sumber eksternal, upaya lokal saja tidak akan cukup untuk mengembalikan kualitas udara Jakarta ke tingkat yang aman dan sehat bagi seluruh warga.

Kejujuran Pramono dalam mengakui bahwa persoalan ini belum selesai—bahkan belum sepenuhnya berada dalam kendali satu pemerintah daerah—menjadi titik awal yang penting. Ia menggeser diskusi dari retorika ke arah akuntabilitas: siapa bertanggung jawab atas emisi apa, di mana sumbernya berada, dan mekanisme apa yang tersedia untuk menguranginya. Bagi warga Jakarta yang setiap pagi mengecek angka IKU sebelum memutuskan apakah anak-anak boleh bermain di luar, pertanyaan tersebut bukan sekadar urusan kebijakan abstrak, melainkan persoalan kesehatan harian yang menuntut jawaban konkret.