New Policy: KLH imbau pemda di Papua percepat penerapan kebijakan perubahan iklim

KLH Dorong Papua Percepat Implementasi New Policy Iklim

Keterlibatan Aktif Pemerintah Daerah Kunci Keberhasilan

New Policy – Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan ajakan kepada seluruh pemerintah daerah yang berada di wilayah Papua agar lebih cepat dalam menerapkan kebijakan pengendalian perubahan iklim serta pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon atau yang dikenal dengan singkatan NEK. Pernyataan ini disampaikan melalui keterangan resmi yang dikonfirmasi dari Jakarta pada hari Selasa. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, menegaskan bahwa pencapaian keberhasilan dalam pengendalian perubahan iklim sangat bergantung pada seberapa aktif pemerintah daerah terlibat sebagai pelaksana utama di tingkat lapangan. Melalui New Policy ini, KLH berharap dapat mempercepat transformasi pengelolaan lingkungan di Papua.

Menurut Irawan Asaad, keberhasilan kebijakan iklim tidak hanya ditentukan oleh regulasi di tingkat nasional, tetapi juga oleh peran aktif pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Regional beserta perangkat daerah lainnya memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pusat dan daerah menjadi faktor krusial dalam mencapai target nasional. Implementasi New Policy memerlukan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal maupun nasional.

“Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah daerah. Di sinilah pentingnya peran Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Regional dan perangkat daerah sebagai penggerak utama di lapangan,” ujar Irawan Asaad.

Papua: Potensi dan Tantangan Perubahan Iklim

Irawan Asaad juga menekankan kontribusi penting Papua dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca secara nasional. Wilayah ini memiliki kawasan hutan yang sangat luas, ekosistem mangrove, serta daerah pesisir yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Selain itu, Papua juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tidak ternilai. Namun, di sisi lain, wilayah tersebut juga menghadapi berbagai tantangan akibat dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Melalui pendekatan New Policy, Papua diharapkan dapat mengoptimalkan potensi alamnya untuk mitigasi iklim.

Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, perubahan pola musim yang tidak menentu, ancaman terhadap kawasan pesisir akibat kenaikan muka air laut, serta tekanan terhadap ekosistem hutan dan pesisir. Kondisi ini menuntut perhatian lebih serius dari pemerintah daerah dalam merumuskan strategi adaptasi dan mitigasi yang tepat sasaran. New Policy memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Papua untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut secara terstruktur dan berkelanjutan.

Peran Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua

Dalam konteks tersebut, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua bersama seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan dapat berperan lebih dari sekadar pelaksana teknis. Mereka juga diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan nasional dengan implementasi aksi iklim di tingkat daerah. Peran ini mencakup koordinasi, fasilitasi pembangunan rendah karbon, serta menjadi pusat pembelajaran bagi pemangku kepentingan lokal. Melalui New Policy, pusat ini akan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan aksi iklim di seluruh wilayah Papua.

“Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua bersama seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai motor koordinasi, fasilitator pembangunan rendah karbon, pusat pembelajaran, sekaligus penghubung antara arah kebijakan nasional dengan implementasi nyata di lapangan,” kata Irawan Asaad.

Diseminasi Kebijakan di Sorong

Sebagai wujud komitmen tersebut, KLH telah menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pemangku Kepentingan Wilayah Papua. Kegiatan ini dilaksanakan di kota Sorong pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Acara ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan iklim nasional ke dalam aksi nyata di tingkat daerah. New Policy menjadi fokus utama dalam kegiatan diseminasi ini untuk memastikan pemahaman yang komprehensif di kalangan peserta.

Kegiatan diseminasi ini mendapat dukungan dari Partnership for Market Implementation yang dikelola oleh World Bank serta GIZ Clarity. Dukungan dari kedua lembaga internasional ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan iklim di Papua, terutama dalam hal pengembangan instrumen ekonomi karbon yang berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, Papua diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengintegrasikan kebijakan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan dukungan New Policy, Papua siap menjadi pemimpin dalam aksi iklim di Indonesia.