New Policy: KKP siapkan pelaku usaha perikanan agar lebih mudah mengakses KUR
KKP Terapkan New Policy untuk Perkuat Akses KUR Pelaku Usaha Perikanan
New Policy – Jakarta — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi meluncurkan inisiatif strategis yang dirancang untuk mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi seluruh pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Melalui pendekatan New Policy ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus memperkuat kapasitas usaha yang pada akhirnya akan membuka peluang pembiayaan lebih luas bagi masyarakat. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Erwin Dwiyana, menegaskan bahwa langkah New Policy ini diimplementasikan melalui pilot project Program Generasi Melek Inklusi dan Literasi Keuangan atau yang lebih dikenal dengan singkatan Gemilang.
Program yang menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengelola Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini bertujuan menciptakan ekosistem usaha yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Dengan sumber daya manusia yang semakin kompeten, implementasi Program Kerja Prioritas Nasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, sebagaimana disampaikan Erwin dalam keterangan resminya di Jakarta pada hari Kamis. New Policy ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan.
Partisipasi dan Sosialisasi Program Gemilang
Sosialisasi program Gemilang telah berlangsung pada hari Rabu, tanggal 1 Juli, dengan melibatkan 30 peserta yang terdiri dari 18 pelaku UMKM dan 12 pengelola Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Para peserta mendapatkan bekal kemampuan mengelola usaha, meningkatkan literasi keuangan, serta memperluas akses pembiayaan formal melalui perbankan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya memiliki keterampilan operasional, tetapi juga pemahaman yang baik tentang instrumen keuangan yang tersedia. Melalui New Policy ini, diharapkan partisipasi pelaku usaha dalam program pembiayaan formal akan meningkat secara signifikan.
Direktur Pemberdayaan Usaha KKP, Ali Rahmat Iman Santoso, menekankan bahwa peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi hal yang sangat penting dalam kerangka New Policy yang sedang dijalankan. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan pembiayaan formal di sektor kelautan dan perikanan masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum tergali secara optimal untuk mendukung pertumbuhan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Dengan demikian, New Policy ini menjadi solusi tepat untuk mengatasi kesenjangan akses pembiayaan tersebut.
Realisasi KUR Sektor Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan hingga triwulan pertama tahun 2026 baru mencapai sekitar 1,5 persen dari total penyaluran KUR nasional. Angka ini mencerminkan bahwa masih terbukanya ruang yang sangat luas untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Dengan program seperti Gemilang yang merupakan bagian dari New Policy, diharapkan angka tersebut dapat meningkat secara signifikan dalam waktu dekat. Potensi pertumbuhan ini sangat menjanjikan bagi perekonomian nasional.
Program ini juga bertujuan untuk membangun kepercayaan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan formal. Melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, pelaku usaha diharapkan mampu menyusun proposal pembiayaan yang lebih baik, memahami syarat dan ketentuan KUR, serta mengelola pinjaman dengan lebih bertanggung jawab. Hal ini akan menciptakan siklus pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan bagi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. New Policy ini tidak hanya fokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Dengan SDM yang semakin kompeten, implementasi Program Kerja Prioritas Nasional dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Erwin dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Ke depan, KKP akan terus memantau perkembangan program ini dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Melalui New Policy ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
