Topics Covered: India harapkan integrasi QRIS-UPI terlaksana akhir 2026

India Optimis Integrasi QRIS-UPI Terwujud Akhir 2026

Topics Covered – Dalam kunjungan kerja perdana menteri (PM) India Narendra Modi ke Indonesia, keinginan untuk mengintegrasikan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan Unified Payments Interface (UPI) India kembali menjadi sorotan. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, mengungkapkan harapan bahwa proses integrasi ini dapat rampung pada akhir tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Chakravorty selama konferensi pers di Jakarta pada Selasa malam, yang berlangsung menjelang pertemuan penting antara pemimpin kedua negara.

Kerja Sama Digital Payment Menjadi Fokus Utama

Pertemuan PM Modi dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari yang sama menjadi momentum untuk mendorong langkah integrasi ini. Chakravorty menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, negosiasi teknis antara penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia dan mitra India telah berjalan intensif. “Saya percaya bahwa dengan kerja sama yang berkelanjutan, integrasi antara QRIS dan UPI akan segera tercapai,” katanya dalam pidatonya.

“Kami berharap pembahasan tersebut beserta integrasi teknologinya dapat segera diselesaikan. Proses ini masih berlangsung, tetapi sudah berada pada tahap yang sangat lanjut,” jelas Chakravorty.

Menurut Duta Besar, perjanjian teknis antara kedua pihak telah mencapai titik kritis. Integrasi ini tidak hanya diharapkan mempercepat pertukaran pembayaran digital antar kedua negara, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi bilateral. “Arahkan dari kedua pemimpin menjadi dorongan besar bagi para stakeholder yang terlibat,” tambahnya.

Langkah Nyata untuk Memperkuat Hubungan Ekonomi

Selama kunjungan PM Modi, sejumlah kesepakatan strategis telah ditandatangani, termasuk komitmen untuk mengembangkan infrastruktur keuangan digital. Chakravorty menekankan bahwa langkah ini tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang keselarasan kebijakan antar pemerintah. “Kerja sama ini mencerminkan keinginan kuat untuk membangun ekosistem pembayaran yang lebih inklusif dan efisien,” katanya.

Pemimpin kedua negara telah sepakat bahwa integrasi QRIS-UPI menjadi salah satu prioritas utama dalam kerja sama ekonomi. Dalam wawancara bersama, Modi mengungkapkan bahwa integrasi tersebut akan membuka peluang baru bagi masyarakat Indonesia dan India untuk bertransaksi secara lebih mudah. “Dengan sistem pembayaran yang terpadu, interaksi ekonomi antara kedua negara akan meningkat secara signifikan,” ujarnya.

Potensi Manfaat dan Tantangan Teknis

Kode QR dari Indonesia (QRIS) yang telah diadopsi oleh berbagai merchant dan pengguna sejak 2018, diharapkan dapat digunakan di India. Sebaliknya, sistem UPI yang digunakan oleh ratusan juta pengguna di India, termasuk dalam pembayaran pemerintah dan layanan keuangan, akan bisa diakses oleh masyarakat Indonesia. Chakravorty menjelaskan bahwa integrasi ini membutuhkan harmonisasi standar teknis, keamanan data, serta pengujian bersama di beberapa kota pilot.

Dubes Chakravorty menambahkan bahwa komitmen dari kedua negara telah menghasilkan kemajuan yang signifikan. “Kami berharap proses ini tidak hanya selesai tahun ini, tetapi juga menjadi fondasi untuk kerja sama lebih luas di masa depan,” katanya. Integrasi QRIS-UPI diharapkan menjadi bagian dari upaya mempercepat transaksi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan India, yang telah meningkat seiring pertumbuhan ekonomi kedua negara.

“Mengingat kedua pemimpin telah menyatakan keinginan agar proses ini segera diwujudkan, saya yakin arahan tersebut telah diteruskan kepada para pihak yang sedang melakukan perundingan untuk menuntaskan negosiasi,” kata Chakravorty.

Dalam konteks global, integrasi sistem pembayaran ini menjadi contoh sukses kerja sama bilateral. UPI, yang diluncurkan pada 2016, telah menjadi platform utama di India, menggantikan metode pembayaran tradisional. Sementara QRIS, yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia, menjadi landasan utama transaksi digital di Indonesia. Kedua sistem ini, jika terpadu, akan mengurangi hambatan dalam perdagangan lintas batas serta meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna di kedua negara.

Proses Integrasi dan Persiapan di Tahun 2026

Chakravorty menyatakan bahwa diskusi teknis telah mencakup berbagai aspek, seperti kecepatan transaksi, keamanan, dan kompatibilitas sistem. “Saat ini, kami sedang menguji beberapa prototipe integrasi, dan hasilnya sangat positif,” katanya. Proses ini juga melibatkan perusahaan-perusahaan teknologi dan bank di Indonesia serta India, yang bertugas menyelaraskan kebutuhan pengguna dan infrastruktur.

Modi, dalam pidatonya di Jakarta, menyoroti bahwa integrasi QRIS-UPI akan menjadi pengayaan bagi ekosistem ekonomi kedua negara. “Kode QR dari Indonesia akan memudahkan warga India berbelanja di sini, sementara UPI akan memberi akses ke layanan keuangan digital bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan interaksi sosial dan ekonomi, serta mendorong pertukaran budaya melalui platform pembayaran yang lebih mudah digunakan.

Chakravorty juga menyoroti bahwa integrasi ini akan menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi digital Indonesia. “Dengan adopsi UPI, kita bisa melibatkan lebih banyak masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil,” jelasnya. Proyeksi tahun 2026 dipilih sebagai target karena beberapa tahapan kritis, seperti pengujian skala besar dan peluncuran fitur baru, diperkirakan akan selesai tepat waktu.

Target Tahun 2026 dan Harapan Masa Depan

Pemimpin kedua negara telah sepakat untuk menyelesaikan perjanjian ini dalam dua tahun ke depan. Chakravorty menambahkan bahwa proses integrasi tidak hanya mendorong pertukaran uang, tetapi juga mempercepat transaksi antarbisnis. “Dengan QRIS-UPI, pengguna bisa melakukan pembayaran secara real-time, tanpa terkendala oleh perbedaan standar,” katanya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi pilar dalam meningkatkan keterhubungan ekonomi. Menurut data terkini, transaksi digital di Indonesia mencapai 50% dari total transaksi ritel, sementara di India, UPI mendominasi sekitar 80% transaksi keuangan. Dengan integrasi, masyarakat kedua negara dapat saling memanfaatkan inovasi dan mempercepat pertumbuhan sektor digital.

Chakravorty juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan perusahaan teknologi lokal untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna. “Kita sedang mengoptimalkan layanan QRIS agar kompatibel dengan UPI, termasuk pengembangan aplikasi yang bisa mengakses kedua sistem,” ujarnya. Proyeksi ini tidak hanya mencakup transaksi ritel, tetapi juga layanan publik seperti pembayaran pajak, biaya pendidikan, dan kesehatan.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, integrasi QRIS-UPI diharapkan menjadi penggerak untuk meningkatkan daya saing kedua negara di pasar global. Chakravorty mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari visi India untuk menjadikan negara-negara Asia Tenggara sebagai mitra utama dalam ekonomi digital. “Kita ingin memastikan bahwa pembayaran digital menjadi lebih mudah, cepat, dan aman bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Dengan keterlibatan pihak swasta dan pemerintah