Main Agenda: China jawab kekhawatiran AS dan UE soal UU Persatuan Etnis

China Tanggapi Kekhawatiran AS dan UE Mengenai Undang-Undang Persatuan Etnis

Main Agenda – Beijing, 3 Juli 2026 – Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa Undang-Undang Persatuan dan Kemajuan Etnis yang baru diberlakukan bertujuan untuk mendorong kerja sama antar kelompok etnis di negara tersebut. Dalam konferensi pers di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menyatakan, “Tiongkok adalah negara multietnis yang mewajibkan setiap kelompok etnis untuk berpartisipasi dalam hubungan harmonis dan saling mendukung.”

Percepatan Kohesi Etnis

UU Persatuan dan Kemajuan Etnis mulai berlaku pada 1 Juli 2026 setelah mendapat persetujuan dari sidang parlemen Kongres Rakyat Nasional (NPC). Tujuan utama undang-undang ini adalah memperkuat persatuan nasional serta mengurangi kesenjangan antar kelompok etnis. Guo Jiakun menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan kehidupan sosial di Tiongkok, tetapi juga memberikan dasar bagi peningkatan kualitas hidup semua kelompok etnis, termasuk yang tergolong minoritas.

“UU ini memastikan bahwa semua warga negara Tiongkok memiliki tanggung jawab untuk menjunjung persatuan nasional dan solidaritas etnis,” ujar Guo Jiakun. “Selain itu, undang-undang ini melarang diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok etnis mana pun.”

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menjelaskan bahwa jumlah penduduk dari 55 etnis minoritas di negara ini, selain etnis Han, mencapai lebih dari 125 juta orang berdasarkan sensus 2020. Meski demikian, beberapa negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan kekhawatiran terhadap UU tersebut. Pernyataan dari Pelapor Khusus PPBB untuk Hak Minoritas dan Hak Budaya menyoroti bahwa undang-undang ini mungkin dianggap sebagai alat untuk memperkuat supremasi etnis, terutama di wilayah seperti Tibet dan Xinjiang.

Kritik dari Negara-Negara Luar

Dalam pernyataan resmi, juru bicara Uni Eropa menyebutkan bahwa UU Persatuan dan Kemajuan Etnis dapat semakin membatasi kebebasan budaya, bahasa, dan agama dari kelompok etnis minoritas. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS menilai undang-undang ini “bermasalah” karena menuntut orang-orang di luar Tiongkok untuk secara aktif mendukung agenda persatuan etnis Partai Komunis China, atau menghadapi sanksi dari pemerintah Tiongkok.

“Dengan campur tangan besar dalam urusan internal Tiongkok, mereka berusaha merusak persatuan etnis di negara ini,” tambah Guo Jiakun. “Kami menolak tindakan-tindakan ini dan mendorong negara-negara terkait untuk menghormati fakta serta berhenti menyebarkan kebohongan.”

Guo Jiakun menegaskan bahwa Tiongkok secara aktif melindungi hak sah kelompok etnis minoritas, termasuk dalam bidang bahasa. “Pemerintah Tiongkok sangat mementingkan pelestarian budaya minoritas, serta memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengembangkan bahasa lisan dan tulisan sendiri,” jelasnya. Ia juga menyatakan bahwa praktik dan pencapaian Tiongkok dalam hal ini telah diakui oleh komunitas internasional.

Upaya Membangun Keharmonisan

UU tersebut menetapkan bahwa peningkatan supremasi hukum penting untuk melindungi hak dan kepentingan semua kelompok etnis. Tiongkok berupaya memperkuat integrasi budaya, interaksi sosial, dan pembangunan ekonomi di wilayah minoritas etnis. Hal ini meliputi peningkatan infrastruktur, dukungan industri, akses yang lebih baik ke layanan publik, serta upaya melindungi lingkungan hidup.

Dalam konteks geografis, banyak komunitas etnis minoritas tinggal di daerah pegunungan, terpencil, atau wilayah yang sebelumnya kurang berkembang. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa selama 18 gerakan pengentasan kemiskinan absolut, negara ini telah bebas dari kemiskinan sejak 2021. Dengan pencapaian ini, 420 kabupaten yang terletak di wilayah dengan mayoritas etnis minoritas dari 28 kelompok, seperti Daerah Otonom Mongolia Dalam, Guangxi Zhuang, Xizang, Ningxia Hui, dan Xinjiang Uygur, telah terbebas dari kemiskinan.

Tiongkok menegaskan bahwa undang-undang ini menetapkan keharusan mempromosikan bahasa Mandarin standar, sekaligus menghormati dan melindungi hak untuk mempelajari serta menggunakan bahasa etnis minoritas. Namun, kritikus menilai bahwa UU tersebut mungkin digunakan untuk membenarkan asimilasi paksa di wilayah tertentu, alih-alih mendorong harmoni etnis. Guo Jiakun menekankan bahwa pemerintah Tiongkok tidak hanya fokus pada kebijakan yang mendorong persatuan, tetapi juga menghargai keragaman budaya dalam kerangka kehidupan sosial yang lebih inklusif.

Konteks Internasional dan Reaksi Pemerintah

Guo Jiakun menyoroti bahwa beberapa negara terjebak dalam prasangka ideologis dan dipengaruhi oleh manipulasi politik, sehingga mengabaikan kemajuan Tiongkok dalam pembangunan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia. “Mereka mengambil hal-hal di luar konteks, sengaja menyebarkan kebohongan, serta merusak kohesi etnis,” tegasnya.

UU ini juga menetapkan langkah-langkah konkret untuk mencegah terorisme kekerasan, separatisme etnis, dan ekstremisme agama. Pelaku, penghasut, serta pihak yang mendanai aktivitas tersebut dapat dihukum secara pidana. Dengan demikian, undang-undang ini dianggap sebagai alat untuk memastikan kestabilan sosial dan kesetaraan antar etnis.

Menurut Guo Jiakun, kebijakan Tiongkok tidak hanya mendorong persatuan nasional, tetapi juga menjamin bahwa semua kelompok etnis memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri. Ia menilai kritik yang muncul dari luar negeri bersifat terlalu sering mengambil pihak Tiongkok secara sepihak. “Keharmonisan antar etnis adalah warisan Tiongkok yang terus dibangun melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata,” tambahnya.

Analisis Internasional dan Keberlanjutan Kebijakan

Guo Jiakun menambahkan bahwa Tiongkok telah menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan lingkungan yang adil bagi semua kelompok etnis. “Pemerintah berupaya memperkuat peran daerah otonom dalam pengambilan keputusan lokal, serta memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya,” jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa UU Persatuan dan Kemajuan Etnis bukan sekadar instrumen untuk persatuan, tetapi juga memperkuat kemandir