Special Plan: Kolaborasi RI-GIZ perkuat fondasi data menunju Indonesia rendah karbon
Kemitraan RI-GIZ Tingkatkan Pemanfaatan Data Strategis untuk Transisi Ekonomi Hijau
Special Plan – Jakarta – Dalam upaya mendorong transformasi ekonomi yang lebih hijau, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersinergi dengan GIZ Indonesia dan organisasi regional ASEAN untuk memperkuat fondasi data strategis. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan penggunaan Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA) sebagai alat utama dalam mengelola data emisi yang akurat serta terintegrasi. Karin Allgoewer, Comission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ Indonesia & ASEAN, mengatakan bahwa aplikasi tersebut menjadi kunci untuk penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Inisiatif Penguatan Metodologi dan Sistem Pelaporan
Karin menyampaikan bahwa kolaborasi ini tidak hanya fokus pada penyusunan metode perhitungan emisi sesuai standar internasional, tetapi juga pada penguatan kapasitas pemerintah daerah. Dengan adanya AKSARA, daerah-daerah diharapkan mampu melakukan pelaporan yang lebih terukur dan memudahkan pembiayaan hijau. “Kemitraan GIZ mendukung penuh peningkatan kelembagaan yang menuju pembangunan lebih hijau dan berkelanjutan,” tuturnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
“AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif aksi penurunan emisi menjadi basis data yang valid. Sistem ini juga meningkatkan daya saing ekonomi dan ketahanan terhadap iklim,” ujar Karin.
Ia menambahkan bahwa penguatan kapasitas daerah krusial untuk menjamin pembiayaan hijau yang tepat sasaran. Dalam proses kolaborasi, GIZ memberikan bantuan dalam menyusun metodologi penghitungan emisi Gas Rumah Kaca yang akurat dan sesuai dengan standar internasional. Selain itu, aplikasi ini juga membantu integrasi sistem pemantauan yang lebih efektif, serta mendorong transisi menuju pelaporan penurunan emisi yang transparan sesuai dengan komitmen Paris Agreement dan Enhanced Transparency Framework.
Transformasi Ekonomi Nasional Melalui Data Terukur
Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, indikator penurunan emisi gas rumah kaca dan Indeks Ekonomi Hijau kini menjadi komponen penting dalam transformasi ekonomi Indonesia. Karin mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan sistem pelaporan yang mampu menghasilkan data kredibel hingga tingkat daerah. “Dengan data yang lebih terukur, kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam membangun ekonomi hijau,” jelasnya.
Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Daerah
Sebagai bagian dari upaya ini, Lokakarya Nasional 2026 terkait Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon menjadi salah satu fokus utama. Acara yang dihadiri perwakilan Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi menegaskan pentingnya penguatan kapasitas daerah. Karin menyebutkan bahwa AKSARA memungkinkan pemerintah daerah memetakan, memantau, dan mengevaluasi berbagai upaya penurunan emisi secara berkala.
“Penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan fiskal hijau dan investasi berkelanjutan,” tambah Karin.
Aplikasi AKSARA juga terintegrasi dengan platform CONNECT yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan. Integrasi ini memungkinkan belanja daerah untuk program iklim lebih mudah dipantau secara transparan dan akuntabel. Sistem pelaporan yang terukur diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek-proyek pembangunan rendah karbon, yang menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi hijau.
Peran AKSARA dalam Transisi Ekonomi Rendah Karbon
Dalam jangka panjang, keberadaan AKSARA dianggap sebagai fondasi untuk pengambilan kebijakan ekonomi hijau yang berbasis data. Karin menegaskan bahwa aplikasi ini tidak hanya mengoptimalkan proses pelaporan, tetapi juga menjadi alat untuk mengukur efektivitas berbagai inisiatif penurunan emisi. “Dengan data yang kredibel dan dapat diakses oleh semua pihak, kita bisa mempercepat pencapaian target transisi ekonomi rendah karbon di Indonesia,” ujarnya.
Capaian dari kerja sama ini juga memberikan gambaran bahwa kebijakan fiskal hijau memerlukan data yang akurat dan terstandarisasi. Karin menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu memahami cara memanfaatkan data emisi untuk menyusun strategi yang lebih efektif. Integrasi dengan Climate Budget Tagging menjadi contoh nyata bagaimana teknologi digital bisa memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana iklim.
Indonesia, yang memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 43 persen pada 2030, membutuhkan sistem seperti AKSARA untuk mengukur progres secara real-time. Karin menyebutkan bahwa aplikasi ini dapat mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, yang merupakan prinsip utama dalam transisi ekonomi hijau. Dengan adanya AKSARA, seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, diharapkan bisa saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Strategi Jangka Panjang dan Kolaborasi Regional
Kerja sama antara Bappenas, GIZ, dan ASEAN ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk memperkuat fondasi data dalam pengelolaan iklim. Karin menekankan bahwa penguatan data emisi tidak hanya tentang mengumpulkan angka, tetapi juga tentang menerjemahkan data tersebut menjadi kebijakan nyata. “Data yang baik adalah kunci untuk kebijakan yang efektif,” kata dia.
Dengan adanya AKSARA, pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada data yang terpisah dan tidak selaras. Sistem ini memudahkan pengumpulan data dari berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, hutan, dan sektor ekonomi lainnya. Karin mengatakan bahwa data yang dihasilkan dari AKSARA akan menjadi dasar untuk evaluasi kinerja kebijakan hijau di tingkat daerah.
Sebagai wujud komitmen global, Indonesia berupaya memenuhi standar Enhanced Transparency Framework yang diperkenalkan dalam Perjanjian Paris. Aplikasi AKSARA diharapkan menjadi penghubung antara data lokal dengan standar internasional, sehingga memastikan Indonesia tetap relevan dalam kerangka kebijakan lingkungan global. Selain itu, integrasi dengan platform CONNECT juga memberikan peluang untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran untuk program iklim.
Karin berharap bahwa aplikasi AKSARA akan terus dikembangkan agar mampu menjangkau lebih banyak daerah dan sektor. “Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekonomi hijau yang berkelanjutan, di mana data menjadi alat utama dalam pengambilan keputusan,” pungkasnya. Dengan penguatan data dan sistem pelaporan, Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan pembangunan rendah karbon di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin serius.
