New Policy: Pertamina: Kesiapan SAF nasional putus ketergantungan impor minyak
Strategi Kesiapan Pertamina Dalam Implementasi New Policy
New Policy – Kesiapan Pertamina dalam menerapkan New Policy telah menjadi fokus utama dalam upaya memutus ketergantungan pada impor minyak mentah global. Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) untuk menyambut era Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur hijau nasional. “Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. New Policy ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission (NZE),” ujar Iriawan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.
Salah satu bagian kunci dari New Policy adalah penguatan kerja sama dengan para pemangku kepentingan serta mitra strategis, seperti bandara internasional, untuk menjadi etalase transisi energi hijau berbasis potensi domestik. Iriawan menjelaskan bahwa ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian energi nasional. Dalam konteks ini, New Policy dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko fluktuasi harga minyak internasional dan meningkatkan ketahanan energi dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu.
Persiapan Infrastruktur dan Sistem Digital untuk New Policy
Iriawan melakukan kunjungan kerja maraton ke wilayah Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara sebagai bagian dari tindak lanjut New Policy. Di AFT Juanda, ia menyoroti kesiapan infrastruktur yang sudah diutamakan guna mendukung produksi dan distribusi SAF. “Kesiapan operasional di AFT Juanda merupakan manifestasi nyata dari New Policy, dimana kita fokus pada efisiensi dan keandalan sistem distribusi,” tambahnya.
Selain itu, Iriawan juga meninjau Integrated Terminal (IT) Surabaya, yang merupakan salah satu terminal terintegrasi terbesar di Indonesia. Di sana, pihaknya menerima laporan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur telah sepenuhnya siap untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50), sebagaimana rencana peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto. New Policy ini diharapkan menjadi pusat pengembangan energi baru terbarukan, mulai dari optimalisasi B35, B40, hingga B50, green gasoline, dan green diesel secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Iriawan meminta manajemen Pertamina untuk terus memaksimalkan sistem digitalisasi yang telah dibangun, seperti Pertamina Integrated Command Center (PICC) dan Terminal Automation System. Ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, meminimalkan potensi kerugian, serta meningkatkan efisiensi dalam proses distribusi bahan bakar. Dengan New Policy sebagai dasar, Pertamina berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kinerja operasional guna mendukung keberlanjutan energi.
Dalam wawancara terpisah, Iriawan menekankan bahwa New Policy bukan hanya tentang kesiapan infrastruktur, tetapi juga tentang transformasi keseluruhan pola produksi dan distribusi. “Kita perlu mengubah cara kita beroperasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan lingkungan,” katanya.
Kesiapan Pertamina dalam menyambut era SAF juga dianggap sebagai langkah nyata dalam menjalankan New Policy. Dengan membangun cadangan operasional yang memadai, seperti tangki timbun, dermaga, dan jalur pipa, Pertamina berupaya meningkatkan daya tahan terminal domestik terhadap gejolak pasar internasional. Iriawan menilai bahwa inisiatif ini akan menjadi pengingat kuat bagi kebijakan energi nasional dalam mengejar kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah.
