Special Plan: AMPG Lumajang minta MBG dilanjutkan dengan tata kelola lebih baik

AMPG Lumajang Berharap MBG Tetap Berjalan Dengan Manajemen Lebih Baik

Special Plan – Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) – On Monday, the Aliansi Masyarakat Peduli Gizi (AMPG) Kabupaten Lumajang menggelar aksi damai di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat guna menegaskan kebutuhan untuk melanjutkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan tata kelola yang lebih terstruktur dan transparan. Aksi ini menjadi bentuk pernyataan dukungan masyarakat terhadap inisiatif pemerintah yang dinilai memberikan manfaat signifikan, meskipun masih terdapat tantangan teknis yang perlu diperbaiki.

“MBG memiliki tujuan yang jelas dan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Namun, beberapa masalah teknis di lapangan masih perlu disempurnakan agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan terukur,” ujar Novi Sanjaya, Koordinator Aksi, saat menyampaikan aspirasi di DPRD Lumajang.

Novi menyoroti kurangnya pedoman menu yang seragam dalam pelaksanaan MBG, sehingga setiap daerah memiliki interpretasi berbeda dalam menerapkan standar gizi. “Perlu adanya bank menu nasional yang dapat menjadi referensi bersama. Saat ini, standar menu dan kandungan gizinya belum benar-benar konsisten, menyebabkan variasi penafsiran yang mengurangi efisiensi program,” jelasnya.

Pengelolaan MBG Berdampak Ekonomi Luas

Koordinator aksi tersebut juga menekankan bahwa MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga berperan besar dalam memperkuat perekonomian lokal. Ia menyebut, setiap SPPG (Subsidi Pangan Perusahaan Pangan) mempekerjakan sekitar 50 orang tenaga kerja, sehingga lebih dari 4.000 keluarga saat ini bergantung pada program ini untuk mendapatkan penghasilan. Tidak terbatas pada keluarga penerima manfaat langsung, tetapi juga melibatkan para petani, pengusaha kecil, dan distributor bahan pangan yang terlibat dalam rantai pasok.

“Program ini adalah roda penggerak ekonomi bagi masyarakat. Jika dihentikan, dampaknya akan terasa berat terutama bagi para pelaku usaha yang bergantung pada MBG. Kami meminta pemerintah memperbaiki tata kelola, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas gizi tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan ekonomi,” tambah Novi.

Proses Evaluasi Diperlukan untuk Penguatan Program

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lumajang Oktafiyani menyatakan bahwa aspirasi dari AMPG akan ditampung dan disampaikan ke pemerintah serta Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai prosedur. “Tuntutan masyarakat untuk melakukan evaluasi MBG adalah hal yang wajar. Evaluasi ini justru diperlukan demi memperkuat program ke depan, karena MBG memberikan manfaat besar bagi Kabupaten Lumajang,” katanya.

Oktafiyani menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan perannya sebagai pihak yang mengkoordinasikan antara masyarakat dan lembaga pemerintah. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi dalam memastikan MBG berjalan secara optimal, termasuk dalam menyeimbangkan aspek kesehatan dan ekonomi. “Dengan evaluasi yang terarah, kita bisa menemukan solusi untuk memperbaiki sistem distribusi, pengawasan, dan pelaporan program ini,” imbuhnya.

Aksi yang berlangsung secara tertib ini diawasi ketat oleh aparat keamanan untuk mencegah gangguan. Peserta aksi mengumpulkan berbagai rekomendasi dan dokumen pendukung yang akan diteruskan kepada pihak terkait. Selain itu, perwakilan massa juga menyerahkan pakta integritas sebagai komitmen untuk menjaga kejujuran dalam pelaksanaan MBG.

“MBG bukan hanya tentang memberikan makanan bergizi bagi anak-anak. Ribuan keluarga bergantung pada program ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Jadi, perbaikan tata kelola harus diiringi keberlanjutan program, agar manfaat yang dirasakan tetap terjaga,” ucap Novi Sanjaya.

Koordinator aksi menambahkan, perlu ada standarisasi yang lebih ketat dalam pengadaan bahan pangan, termasuk mengontrol kualitas dan jumlah nutrisi yang diberikan. Ia juga menyoroti kebutuhan pengawasan lebih ketat agar tidak ada penyalahgunaan dana atau kesenjangan distribusi yang merugikan masyarakat. “Dengan standar nasional yang jelas, semua pihak akan memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga MBG bisa memberikan dampak lebih besar,” tegasnya.

Menurut data yang disampaikan, sekitar 4.000 keluarga telah tergantung pada MBG sebagai sumber penghasilan utama. Jumlah ini diperkirakan meningkat seiring berjalannya waktu, terutama di wilayah dengan akses ke pasar yang terbatas. Selain itu, ada sejumlah petani dan pengusaha lokal yang terlibat dalam pengadaan bahan baku, serta distribusi ke desa-desa. “Setiap langkah perbaikan dalam tata kelola akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” papar Novi.

Dalam kesempatan ini, para peserta aksi menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana MBG. Mereka meminta adanya sistem pelaporan berkala yang dapat diakses oleh masyarakat luas. “Dengan informasi yang jelas, masyarakat bisa memantau sejauh mana program ini berjalan sesuai harapan,” jelas salah satu peserta aksi.

Aksi damai ini diharapkan menjadi langkah awal untuk merevisi kebijakan MBG, termasuk dalam hal pengelolaan logistik dan pendampingan teknis. Selain itu, pakta integritas yang diserahkan menjadi simbol komitmen pengelola program untuk menghindari korupsi atau maladministrasi. “Kami yakin dengan perbaikan manajemen, MBG akan semakin memberikan manfaat