New Policy: Menlu Kuba: Menlu AS bohong karena sangkal blokade minyak Kuba
Menlu Kuba: Menlu AS Berbohong karena Menyangkal Blokade Minyak
New Policy – Havana, Antaranews – Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla, mengecam sikap Menlu Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, yang dinilai tidak konsisten dengan pernyataan Presiden AS, Donald Trump. Menlu Kuba tersebut menyatakan bahwa Rubio terus-menerus menyampaikan informasi yang salah terkait kebijakan blokade minyak yang diterapkan oleh pemerintah AS. Dalam pernyataannya, Rodriguez mengungkapkan bahwa Rubio menuduh Kuba tidak kompeten dalam pengelolaan ekonomi, namun sekaligus menyangkal keberadaan blokade bahan bakar total yang telah diakui oleh Departemen Luar Negeri AS.
Kritik terhadap Ketidakselarasan Pernyataan Menlu AS
Rodriguez mengungkapkan kekecewaannya melalui akun media sosial X, bahwa Rubio secara terbuka bertentangan dengan kebijakan Trump. Menurutnya, pemerintah AS yang mengklaim mendukung kebebasan Kuba justru memperkuat tekanan melalui langkah-langkah ekonomi. “Rubio seharusnya ditanya mengapa ia terus-menerus berbohong dan mengacaukan kesepakatan yang telah disepakati,” tulis Menlu Kuba tersebut. Ia menambahkan bahwa pernyataan Rubio sering kali bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan blokade minyak yang menghambat ketersediaan energi di Kuba.
“Saat menteri luar negeri AS berbicara tentang inkompetensi di Kuba, dia seharusnya ditanya mengapa dia terus-menerus berbohong dan bertentangan dengan presiden AS serta juru bicaranya dengan menyangkal keberadaan blokade bahan bakar total yang diakui oleh Gedung Putih,”
Dalam konteks ini, Rodriguez mengkritik cara Rubio menyampaikan pesan politik yang berbeda dari pendekatan Trump. Menlu Kuba menekankan bahwa pernyataan Rubio menunjukkan kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam menyampaikan kebijakan AS terhadap Kuba. Ia juga menyoroti bahwa Rubio menggunakan kesempatan berbicara tentang ekonomi Kuba sebagai alat untuk menunjukkan dirinya sebagai penyelamat negara kepulauan tersebut.
Blokade Minyak dan Dampak terhadap Sektor Ekonomi
Blokade minyak yang diterapkan AS, kata Rodriguez, memiliki dampak yang signifikan terhadap industri listrik Kuba. Ia menyebut bahwa rencana pencekikan ekonomi ini menghalangi perusahaan asing dari menjual suku cadang serta teknologi yang dibutuhkan pembangkit listrik termoelektrik di Kuba. “Keberadaan blokade bahan bakar total membuat perusahaan-perusahaan global takut menjual produk kepada Kuba,” jelas Menlu Kuba itu.
Dalam kritiknya, Rodriguez menyatakan bahwa blokade ini bukan hanya mengganggu kebutuhan energi, tetapi juga menekan kapasitas produksi dan distribusi minyak dalam negeri. Ia menyoroti bahwa CUPET, perusahaan Kuba yang bertugas mengelola logistik bahan bakar, terkena sanksi yang membatasi aksesnya ke pasar internasional. Selain itu, blokade minyak juga memengaruhi sektor nikel dan sektor pertambangan, sekaligus mengancam keberlanjutan usaha di bidang pariwisata.
Langkah Pemerintah AS dalam Menerapkan Blokade
Presiden AS, Donald Trump, pada 29 Januari 2026, menandatangani perintah eksekutif yang membuka jalan bagi penerapan tarif terhadap negara-negara yang menjual atau menyediakan minyak kepada Kuba. Langkah ini, menurut Menlu Kuba, justru menunjukkan konsistensi pemerintah AS dalam menghukum Kuba secara ekonomi. Rodriguez menyebut bahwa perintah tersebut tidak hanya mencegah perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dari menjual minyak kepada Kuba, tetapi juga mengancam keberlanjutan program kerja sama kesehatan yang telah berlangsung lama.
Blokade minyak, menurut Menlu Kuba, adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengontrol ekonomi Kuba. Ia menyebut bahwa sanksi ini diaplikasikan kepada CUPET, serta mencabut hak warga negara asing untuk menggunakan fasilitas ESTA saat memasuki AS setelah mereka mengunjungi Kuba. Langkah-langkah ini, kata Rodriguez, memperkuat tekanan politik terhadap Kuba sambil menutupi kebijakan yang sebenarnya merugikan rakyat negara tersebut.
Kebijakan Minyak di Tahun 2026
Menlu Kuba menyoroti bahwa dalam tahun 2026, Kuba hanya menerima satu pengiriman minyak mentah dari Rusia, yaitu sekitar 100.000 ton yang diangkut oleh kapal Anatoly Kolodkin. Jumlah ini, menurutnya, menunjukkan betapa beratnya dampak blokade minyak yang diterapkan AS. Rodriguez menyatakan bahwa pengiriman minyak yang terbatas memaksa Kuba untuk bergantung pada pasokan yang sangat minim, sehingga mengganggu kestabilan pasokan energi.
Menlu Kuba juga mengkritik tindakan Rubio yang menekankan kebutuhan AS untuk menegakkan kebijakan tersebut. Ia mengatakan bahwa Rubio secara terbuka menyerukan subversi terhadap tatanan konstitusional Kuba dan terus-menerus mengupayakan intervensi militer AS. Menurut Rodriguez, ini menunjukkan niat pemerintah AS untuk menguasai politik Kuba secara lebih kuat. “Rubio menunjukkan keinginan untuk memperkuat tekanan ekonomi, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan rakyat Kuba,” tambahnya.
Kesepakatan dengan Negara Lain dan Respon Kuba
Rodriguez menegaskan bahwa blokade minyak yang diterapkan AS tidak hanya menimbulkan kesulitan bagi Kuba, tetapi juga menimbulkan konflik dengan negara-negara lain yang berkerjasama dengan Kuba. Ia menyebut bahwa Kuba tetap berupaya mempertahankan hubungan ekonomi dengan negara-negara berdaulat, meskipun tindakan AS menimbulkan tekanan. Menlu Kuba mengatakan bahwa kebijakan AS mengancam keberlanjutan kerja sama yang sudah terjalin, termasuk di bidang kesehatan.
Dalam kesimpulannya, Rodriguez menekankan bahwa Rubio dan pemerintah AS tidak konsisten dalam menegakkan kebijakan mereka. “Rubio memperkuat tindakan pencekikan ekonomi yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi Kuba, meskipun ia berusaha menampilkan dirinya sebagai penyelamat negara itu,” jelas Menlu Kuba. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya AS untuk mengontrol kebijakan internasional Kuba, terlepas dari deklarasi mereka tentang kebebasan.
Dengan menyangkal blokade minyak, Rubio dianggap tidak jujur dalam menyampaikan informasi kebijakan AS. Menlu Kuba berharap bahwa pemerintah AS segera menyesuaikan pendekatannya, agar tidak melanjutkan tekanan yang berlebihan terhadap Kuba. “Blokade minyak adalah langkah yang tidak adil, dan Rubio tidak berhak menyalahkan Kuba tanpa menyebutkan kontribusi negara-negara lain dalam menegakkan kebijakan ini,” ujarnya.
