Key Strategy: ORI beri perhatian serius pemenuhan standar perlindungan dokter magang

Ombudsman RI Perketat Pengawasan Perlindungan bagi Dokter Magang

Key Strategy – Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengambil langkah serius untuk memastikan standar perlindungan dan keselamatan kerja yang diberikan kepada para dokter magang (internsip) sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah ini diambil setelah terjadi empat kasus kematian dokter magang dalam waktu beberapa bulan terakhir, yang menunjukkan adanya risiko di bidang pelayanan kesehatan. Anggota ORI, Nuzran Joher, mengungkapkan bahwa tim investigasinya telah melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengidentifikasi penyebab dan permasalahan yang mendasari insiden tersebut.

Kasus di Bali dan Jambi Jadi Fokus Utama

Sejak tanggal 9 hingga 12 Juni 2026, tim peneliti dari Ombudsman RI VII secara simultan diturunkan untuk melakukan pengumpulan data di dua wilayah, yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Jambi. Tujuan utama investigasi ini adalah meninjau tata kelola penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) serta memastikan implementasi regulasi teknis terhadap praktik kerja di lapangan. “Tim telah fokus mengumpulkan fakta seputar penugasan almarhum dr. Edgar Bezaliel Hartanto di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Denpasar,” jelas Nuzran, seperti diumumkan di Jakarta pada hari Sabtu.

“Tim peneliti Ombudsman RI VII telah melakukan pengumpulan data dan pemeriksaan lapangan… di dua wilayah, Bali dan Jambi.” — Nuzran Joher, Anggota Ombudsman RI

Pada lokasi Bali, pemeriksaan utama difokuskan pada kondisi kerja dr. Edgar, yang meninggal dunia beberapa bulan lalu. Sementara di Jambi, tim meninjau aspek kelayakan kerja dr. Myta Aprilia Azmi, yang juga mengalami kecelakaan fatal di rumah sakit wahana tempatnya bertugas. Nuzran menjelaskan bahwa kehadiran ORI di lapangan bertujuan untuk mengecek kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mengidentifikasi perbedaan antara aturan yang tercantum dengan kenyataan sehari-hari di rumah sakit.

Keterlibatan Dinas Kesehatan dan KIKI

Sebagai bagian dari upaya menyeluruh, Nuzran juga menegaskan bahwa ORI berencana berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Organisasi ini merupakan unsur dari Komite Internsip Kedokteran Indonesia (KIKI) di tingkat regional. Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan berkala terhadap peserta program magang. “Keterlibatan Dinas Kesehatan menjadi penting untuk menilai sejauh mana regulasi diterapkan secara efektif di lapangan,” tambahnya.

Hasil investigasi ini akan menjadi bahan referensi bagi penyempurnaan sistem regulasi kesehatan nasional. Nuzran menyampaikan bahwa ORI ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana pelayanan publik di bidang kesehatan, khususnya dokter muda, mendapatkan perlindungan yang cukup selama menjalani masa bakti. “Dengan adanya evaluasi ini, kita dapat mengidentifikasi celah-celah dalam tata kelola pengawasan dan memberikan solusi konkret,” katanya.

Peristiwa Serupa di Rembang dan Cianjur

Menurut Nuzran, selain Bali dan Jambi, tim investigasi juga akan melanjutkan pemeriksaan lapangan di Kabupaten Rembang dan Cianjur. Di Rembang, kasus almarhumah dr. Kartika Ayu Permatasari menjadi bahan analisis. Sementara di Cianjur, almarhum dr. Andito Wibisono yang meninggal dalam kecelakaan kerja adalah fokus utama. “Kedua lokasi ini dianggap penting karena kasus serupa mengindikasikan adanya kecenderungan keselamatan kerja yang tidak terpenuhi,” lanjut anggota ORI tersebut.

Dalam pemeriksaan ini, Nuzran menekankan bahwa ORI tidak hanya menggali penyebab kematian, tetapi juga menguji efektivitas pengawasan berkala yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan KIKI. “Kita ingin memastikan bahwa mekanisme penempatan peserta, pemenuhan hak dan kewajiban mereka, serta peninjauan berkala terhadap kinerja di lapangan tidak hanya ada secara formal, tetapi juga dijalankan dengan baik,” katanya.

“Evaluasi komprehensif ini nantinya akan bermuara pada penyusunan Saran perbaikan tata kelola regulasi yang konkret kepada Kementerian Kesehatan demi kebaikan mutu pelayanan dan keselamatan bersama.” — Nuzran Joher, Anggota Ombudsman RI

Menurut Nuzran, tim investigasi juga akan mengidentifikasi apakah terdapat ketidakseimbangan antara beban kerja yang diberikan kepada dokter magang dengan standar perlindungan yang diberlakukan. “Kita perlu mengetahui apakah ada kelelahan berlebihan, kurangnya perlindungan fisik maupun psikologis, atau ketidaksesuaian jam kerja yang menjadi penyebab insiden tersebut,” tambahnya.

Kelengkapan Regulasi dan Faktor Pendorong

Dalam rangka memperkuat kebijakan, ORI berencana menyusun rekomendasi berdasarkan temuan selama investigasi. Rekomendasi ini akan menjadi acuan untuk memperbaiki tata kelola pengawasan dalam program magang. “Kita perlu memastikan bahwa standar yang ditetapkan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga diterapkan secara konsisten,” ungkap Nuzran.

Penyelenggaraan program magang memainkan peran kritis dalam pembentukan profesionalisme dokter muda. Namun, kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada area yang perlu diperbaiki. Nuzran menyoroti bahwa pemenuhan standar perlindungan harus menjadi prioritas utama, terutama dalam lingkungan rumah sakit yang menjadi tempat paling intensif bagi para peserta. “Dengan adanya peninjauan langsung, kita dapat memetakan kondisi riil di lapangan dan membandingkannya dengan standar nasional,” tambahnya.

Dalam pembahasan penyebab insiden, Nuzran menggarisbawahi bahwa kondisi kerja di rumah sakit perlu dianalisis secara mendalam. Terutama dalam hal distribusi tugas, keselamatan alat dan lingkungan kerja, serta perlindungan terhadap risiko medis yang mungkin terjadi selama proses magang. “Kita juga ingin menilai apakah ada kelemahan dalam komunikasi antara fasilitas pelayanan kesehatan dan peserta program,” jelasnya.

Langkah untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Nuzran menegaskan bahwa peninjauan lapangan ini tidak hanya untuk menyelesaikan kasus yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. “Hasil investigasi akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih humanis dan menjaga keselamatan peserta magang,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak bisa tercapai tanpa pengawasan yang konsisten terhadap standar kerja.

Sebagai tambahan, Nuzran mengatakan bahwa pihaknya berharap Kementerian Kesehatan dapat lebih aktif dalam memberikan arahan kepada rumah sakit. “Kita perlu memastikan bahwa setiap penyelenggara program magang benar-benar memahami tanggung jawabnya,” jelasnya. Kesadaran ini, menurut Nuzran, adalah kunci untuk meminimalkan risiko yang dialami peserta dan meningkatkan kualitas mutu layanan di tingkat regional.

Dengan investigasi ini, ORI mencoba menggali aspek-aspek yang mungkin terlewat dalam tata kelola penyelenggaraan program magang. Penekanan pada pelaksanaan harian dan