Latest Program: Anggota DPR ajak warga dukung pembangunan berwawasan lingkungan

Anggota DPR Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Latest Program – Purwokerto, Jawa Tengah – Dalam acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) yang diadakan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengajak warga setempat dan sekitarnya untuk berperan aktif dalam mendorong pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Ia menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dari tingkat terkecil, yaitu lingkungan sekitar rumah tangga masing-masing, sebagai langkah awal menjaga keberlanjutan hidup bersama. “Kita harus menjadi bagian dari solusi, karena lingkungan yang kita rawat akan kembali merawat kita,” ujar Siti, yang akrab disapa Erma, dalam kesempatan tersebut.

Kekayaan Alam Indonesia dan Tanggung Jawab Bersama

Erma menyoroti bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam, dengan lebih dari 17 ribu pulau dan area perairan yang membentuk sebagian besar wilayah nasional. “Kekayaan ini adalah warisan yang harus kita pertahankan agar bisa menunjang kehidupan masyarakat untuk jangka panjang,” katanya. Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi harus melibatkan kesadaran kolektif masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan, menurut Erma, adalah kesadaran bahwa kerusakan lingkungan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Jika lingkungan rusak, maka kehidupan kita pun akan terganggu. Maka, menjaga alam adalah tanggung jawab bersama,” tuturnya. Ia juga mengingatkan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, terutama di daerah-daerah yang memiliki aksesibilitas transportasi relatif lebih mudah dibanding wilayah lain.

“Kita harus bersyukur atas kondisi geografis Banyumas dan Cilacap yang memberi kesempatan akses yang lebih baik. Lingkungan dan alam yang kita miliki di sini harus dijaga agar tetap bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat,” kata Erma.

Dalam rangka memperkuat keberlanjutan pembangunan, Erma menekankan perlunya kolaborasi lintas elemen masyarakat. “Tidak hanya pemerintah, tetapi juga warga, pelaku usaha, dan lembaga-lembaga lain harus berpartisipasi dalam membangun daerah dengan menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kegiatan seperti Asmas menjadi sarana penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan masalah yang mereka hadapi.

Aspirasi Masyarakat sebagai Dasar Kebijakan

Erma menjelaskan bahwa program Asmas merupakan inisiatif MPR RI yang bertujuan mendengarkan suara masyarakat. “Aspirasi warga adalah fondasi dari kebijakan pembangunan. MPR dan DPR RI memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui forum yang sesuai dengan kewenangan mereka,” tuturnya.

Menurut dia, masukan yang diterima dari masyarakat di daerah pemilihan menjadi acuan untuk pengambilan keputusan dalam berbagai tingkatan. “Dengan adanya program ini, masyarakat pun memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka, yang selanjutnya akan diproses menjadi agenda nasional,” katanya. Ia juga menekankan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi bukan hanya sekadar dialog, tetapi bagian dari upaya merumuskan solusi yang berkelanjutan.

“Kita harus mencatat setiap aspirasi warga dan memperjuangkannya dengan tulus. Ini adalah bagian dari kewajiban legislatif untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terwujud secara adil dan berkelanjutan,” ujar Erma.

Dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan, Erma menekankan bahwa upaya menjaga alam harus dimulai dari skala mikro, yaitu lingkungan rumah tangga, lalu diperluas ke tingkat desa, kabupaten, hingga nasional. “Kita tidak bisa hanya berpikir lokal, karena lingkungan yang rusak di satu tempat bisa berdampak ke seluruh wilayah,” katanya. Ia menilai bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang seimbang.

Permasalahan Pertambangan dan Kebijakan Pusat

Erma juga membahas isu lingkungan yang sering muncul di Banyumas, khususnya terkait aktivitas pertambangan. “Banyak warga menolak tambang di sejumlah wilayah karena khawatir merusak ekosistem,” katanya. Ia menambahkan bahwa pertambangan, baik legal maupun ilegal, bisa menimbulkan risiko jangka panjang seperti banjir dan longsor jika tidak dikelola dengan bijak.

Dalam penjelasannya, Erma menyebutkan bahwa tata kelola perizinan pertambangan terkadang mengalami kendala karena kewenangan izin berada di tingkat pusat. “Kita perlu koordinasi yang lebih baik antarlembaga agar kebijakan perizinan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pertimbangan lingkungan,” kata dia. Ia menyatakan bahwa selama kunjungan reses, ia telah menyampaikan kekhawatiran masyarakat terkait pertambangan kepada Gubernur Jawa Tengah.

“Dari penjelasan yang diterima, terlihat bahwa izin pertambangan legal memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, kita juga perlu memastikan bahwa keputusan tersebut tidak mengabaikan kesejahteraan warga di daerah,” tuturnya.

Erma menilai bahwa pertambangan di Banyumas bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk DPR RI dan pelaku usaha. “Kita harus menghindari situasi di mana keuntungan sesaat mengabaikan dampak jangka panjang pada lingkungan dan keselamatan masyarakat,” katanya. Ia mengajak seluruh elemen untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Langkah Nyata untuk Perlindungan Lingkungan

Erma berharap masyarakat Banyumas dan Cilacap dapat lebih proaktif dalam mengawasi aktivitas pertambangan. “Dengan kesadaran bersama, kita bisa memastikan bahwa proyek-proyek yang dilakukan tidak merusak ekosistem yang sudah ada,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa keberlanjutan lingkungan tidak bisa dicapai hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga perlu partisipasi aktif dari warga.

Dalam kegiatan tersebut, Erma juga menyampaikan bahwa masyarakat harus terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam. “Lingkungan yang kita rawat hari ini akan menjadi penunjang kesejahteraan kita di masa depan,” katanya. Ia menekankan bahwa setiap tindakan kecil, seperti memilah sampah atau menanam pohon, bisa berkontribusi besar dalam menjaga lingkungan.

Erma berharap kegiatan seperti Asmas bisa menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. “Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa membangun daerah dengan lebih responsif terhadap kebutuhan lingkungan dan masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa peran legislatif sangat penting dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam dan memastikan kebijakan yang adil bagi semua pihak.

Dalam kesimpulannya, Erma mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada terhadap ancaman lingkungan. “Jangan hanya mengejar kemakmuran sesaat, tetapi kita juga harus memikirkan keberlanjutan untuk generasi mendatang,” katanya. Ia menilai bahwa keberhasilan pembangunan nasional tergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga alam sebagai bagian dari kehidupan mereka.