Topics Covered: Komisi II DPR: Sinergi pusat-daerah kunci sukses 10 program Presiden

Komisi II DPR: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sukses 10 Program Presiden

Topics Covered – Banjarbaru, Kalimantan Selatan – Rapat Koordinasi Regional Monitoring 10 Program Direktif Presiden yang diadakan di Banjarbaru pada hari ini menghadirkan pembahasan intensif mengenai pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan nasional. Dalam forum bertajuk *Forum Daerah Bersuara*, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan bahwa sinergi antara kedua pihak merupakan faktor kritis dalam menjalankan 10 program utama yang dicanangkan oleh Presiden. Menurut Rifqinizamy, meskipun dana program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada partisipasi dan dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam pengawasan, koordinasi, serta penyesuaian kebijakan sesuai konteks lokal.

“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyukseskan program-program nasional karena sebagian besar implementasi program berlangsung di daerah meskipun pembiayaannya bersumber dari APBN,” ujar Rifqinizamy saat membuka acara tersebut.

Menurut Rifqinizamy, keberhasilan program prioritas nasional tidak bisa terlepas dari kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pencapaian target kebijakan, terutama dalam sektor-sektor yang memerlukan kolaborasi lintas tingkat pemerintahan. “Kita perlu membangun kemitraan yang saling menguntungkan, di mana pemerintah pusat memberikan bantuan kebijakan dan sumber daya, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana utama,” tambahnya.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, memberikan laporan terkini mengenai progres beberapa program nasional yang sedang dijalankan. Subhan menyebutkan bahwa Pemprov Kalsel telah membuat kemajuan signifikan di sektor ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, serta perumahan. “Kami melaporkan perkembangan pelaksanaan 10 program direktif Bapak Presiden, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pemberantasan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, dan pembangunan tiga juta rumah,” jelas Subhan.

“Program-program tersebut juga mencakup inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Kami sampaikan laporan progres Kalimantan Selatan dalam rapat koordinasi ini,” tambah Subhan.

Subhan mengakui bahwa meskipun beberapa program telah menunjukkan kemajuan, masih ada tantangan yang dihadapi. “Ada program yang berjalan lancar, namun ada pula yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta daerah lain untuk memecahkan hambatan,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa koordinasi yang intensif antara level daerah dan pusat menjadi kunci untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan, terutama dalam bidang yang membutuhkan kebijakan spesifik atau sumber daya yang terbatas.

Menurut Rifqinizamy, Forum Daerah Bersuara ini bertujuan untuk memetakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan 10 program prioritas. “Kita perlu jelas mana yang menjadi kewajiban pemerintah pusat dan mana yang menjadi peran daerah agar sinergi dapat terbangun secara berkelanjutan,” kata Rifqinizamy. Ia menambahkan bahwa forum ini juga menjadi wadah bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi dan masukan yang relevan, sehingga kebijakan nasional bisa lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rapat koordinasi ini menyatukan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan tujuan memperkuat kerangka kerja sinergi. Rifqinizamy mengingatkan bahwa pelaksanaan program-program seperti swasembada pangan atau pengendalian inflasi memerlukan peran aktif daerah dalam pengawasan serta pengelolaan sumber daya. “Jika sinergi tidak terjalin dengan baik, risiko ketidaksesuaian antara target nasional dan realisasi di lapangan akan meningkat,” jelasnya.

Subhan menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mendorong pelaksanaan program-program tersebut. “Kita terus berusaha memastikan bahwa manfaat kebijakan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa ada beberapa program yang membutuhkan adaptasi terhadap kondisi lokal, seperti Sekolah Garuda yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan berbasis komunitas.

Dalam konteks pembangunan nasional, Forum Daerah Bersuara di Banjarbaru menjadi contoh konkret bagaimana sinergi antara pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Rifqinizamy menyatakan bahwa keberhasilan 10 program direktif Presiden tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada komitmen semua pihak untuk menjaga koordinasi yang harmonis. “Rapat ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing daerah, sehingga peran mereka bisa lebih terarah dalam mendukung target nasional,” ujarnya.

Kehadiran forum seperti ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi di tingkat daerah. Subhan menekankan bahwa peran pemerintah daerah tidak hanya sekadar menjalankan program, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam evaluasi dan perbaikan kebijakan. “Dengan berbagi pengalaman dan solusi, kita bisa menciptakan model sinergi yang lebih optimal,” katanya. Ia menambahkan bahwa forum ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat memantau progres kebijakan secara langsung.

Pembagian Peran dan Upaya Berkelanjutan

Komisi II DPR menyatakan bahwa Forum Daerah Bersuara harus menjadi platform untuk memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Rifqinizamy menyoroti bahwa dengan pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab masing-masing pihak, pelaksanaan program bisa lebih efektif. “Pemetaan peran ini menjadi dasar untuk membangun sistem sinergi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi, Forum Daerah Bersuara juga memberikan ruang bagi daerah untuk menyampaikan rekomendasi yang relevan. Subhan menambahkan bahwa laporan progres yang diberikan dalam acara ini menjadi acuan penting bagi pemerintah pusat dalam menyesuaikan strategi kebijakan. “Dengan informasi yang akurat, kita bisa mengoptimalkan alokasi sumber daya dan menghindari duplikasi tugas,” jelasnya.

Komisi II DPR menekankan bahwa sinergi yang baik akan mempercepat pencapaian hasil yang diharapkan dari 10 program direktif Presiden. Program-program tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pemberantasan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah