Main Agenda: BNN inisiasi bentuk forum komunikasi aktif masyarakat antinarkotika

BNN Mengembangkan Forum Kemitraan Masyarakat untuk Mencegah Penyebaran Narkoba

Main Agenda – Jakarta, 28 April 2025 — Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia meluncurkan inisiatif pembentukan wadah komunikasi aktif yang melibatkan masyarakat antinarkotika. Upaya ini bertujuan menciptakan kerja sama strategis antar komunitas untuk mengatasi tantangan multidimensi dalam pengendalian narkoba. Dalam pertemuan koordinasi yang diadakan di Jakarta, Selasa, Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, mengungkap bahwa kondisi penyalahgunaan narkotika di Indonesia kini semakin kritis, dengan data menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2023.

“Berdasarkan survei prevalensi nasional 2025 yang disusun oleh BRIN, BPS, dan BNN, tingkat penyalahgunaan narkotika naik dari 1,73 persen menjadi 2,11 persen,” jelas Tantan. Ia menyebut angka tersebut menggambarkan keterlibatan sekitar 4,15 juta penduduk usia 15-64 tahun yang terpapar zat adiktif. Penambahan jumlah pengguna terjadi lebih dominan di daerah pedesaan, sehingga jaringan peredaran narkoba kini tidak lagi terbatas pada kota-kota besar.

Dalam wawancara dengan media di Jakarta, Senin, Tantan menekankan bahwa keberhasilan penanganan narkoba tidak bisa dicapai tanpa partisipasi aktif masyarakat. “Negara butuh garda terdepan dari masyarakat untuk melindungi generasi muda sebelum mereka terjebak kecanduan,” tambahnya. Ia mengungkapkan bahwa forum ini akan berperan sebagai “mesin sosial” yang mendorong respons cepat di tingkat desa dan kelurahan, terutama untuk mengurangi risiko penggunaan narkoba secara riil.

Data Survei Menyoroti Ancaman yang Makin Parah

Menurut data BRIN dan BPS, angka penyalahgunaan narkoba naik 21,8 persen dalam tiga tahun terakhir. “Ini bukan tren kecil, melainkan krisis yang memerlukan solusi kolektif,” ujar Tantan. Dalam konteks ini, BNN menegaskan bahwa masyarakat perlu menjadi bagian dari strategi nasional. Selain itu, ia menyebutkan adanya 9.720 kawasan rawan narkoba yang terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk desa-desa terpencil. Angka ini menunjukkan bahwa masalah narkoba menyebar luas, tidak hanya terpusat di kawasan urban.

“Selain merugikan kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga menyebabkan kerugian materi yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya,” lanjut Tantan. Ia membandingkan dampak narkoba dengan korupsi dan terorisme, menekankan bahwa zat-zat tersebut merusak sistem saraf otak secara permanen. “Ini lebih mengancam dibandingkan dua masalah lainnya karena kesembuhan total tidak selalu terjamin,” tambahnya.

Peluncuran Forum untuk Memperkuat Kemitraan

Sebagai bagian dari upaya ini, BNN mengajak seluruh organisasi masyarakat (OSM) untuk berpartisipasi dalam forum koordinasi. Tujuannya adalah menciptakan sinergi dalam mengantisipasi jalur masuk narkoba, khususnya melalui laut yang diketahui menjadi pintu utama masuknya barang ilegal. “Dengan pertemuan rutin, kita bisa membangun kesadaran bersama dan menjaga konsistensi tindakan,” ucap Tantan. Ia juga menyebutkan bahwa tugas masyarakat antinarkotika bukan hanya sekadar mengawasi, tetapi juga menggalakkan edukasi dan pencegahan secara aktif.

Beberapa tantangan dihadapi BNN dalam memperkuat barisan nasional. Terutama, keberadaan 170 jenis narkotika baru (New Psychoactive Substances/NPS) yang terus berkembang jumlahnya. Jumlah ini memperlihatkan inovasi penjahat narkoba dalam menyembunyikan barang ilegal, sehingga kebutuhan kerja sama lintas sektor semakin mendesak. Tantan mengingatkan bahwa wadah ini harus berfungsi sebagai pusat komunikasi dan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.

Indonesia Emas Tahun 2045: Visi untuk Masa Depan yang Bebas Narkoba

Komitmen BNN terhadap pencegahan narkoba selaras dengan visi “Indonesia Emas Tahun 2045.” Tantan menyebut bahwa upaya ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional, di mana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi harus menjadi prioritas. “Tanpa masyarakat yang terlibat secara langsung, visi tersebut tidak akan tercapai,” tuturnya. Dengan forum komunikasi aktif, diharapkan muncul kepedulian kolektif yang bisa menjawab ancaman narkoba secara menyeluruh.

BNN juga memperhatikan dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba, termasuk kerusakan keluarga dan generasi muda. Untuk itu, selain mengoordinasikan OSM, BNN akan fokus pada peningkatan kesadaran melalui pendekatan edukasi dan keterlibatan komunitas lokal. “Kami menargetkan setiap desa dan kelurahan memiliki wadah pengawasan yang mandiri dan berkelanjutan,” jelas Tantan. Ia menegaskan bahwa masalah narkoba tidak hanya tentang hukum, tetapi juga tentang perubahan pola hidup dan kebiasaan sosial.

Pengendalian Jalur Laut: Tantangan Kritis dalam Penguasaan Narkoba

Dalam rapat koordinasi, Tantan menyebut bahwa sekitar 95 persen dari total penyelundupan narkoba masuk melalui jalur laut. “Ini menunjukkan bahwa keamanan pangan dan transportasi laut menjadi kunci dalam pencegahan,” ujarnya. Dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian dari kebijakan, BNN berharap mengurangi risiko masuknya narkoba ke wilayah terpencil. “Kami perlu kerja sama dengan nelayan, pelaku logistik, dan pihak berwenang di daerah untuk memantau kegiatan yang mencurigakan,” tambahnya.

Selain itu, forum ini akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan narkoba. Tantan menegaskan bahwa peran masyarakat tidak hanya sekadar mengawasi, tetapi juga memberikan masukan strategis. “Kami ingin menciptakan keterlibatan yang bermakna, bukan hanya formal,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa forum ini akan mendorong keterbukaan data dan transparansi informasi dalam upaya melindungi masyarakat dari efek jangka panjang narkoba.

Pertemuan koordinasi ini