ATSI ungkap tantangan besar jika MNP diterapkan di Indonesia
Penerapan MNP di Indonesia Dinilai Butuh Perombakan Menyeluruh
Ayobantudonasi.com – Rencana memungkinkan pelanggan telekomunikasi mempertahankan nomor seluler saat berpindah operator tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai layanan Mobile Number Portability atau MNP menuntut perubahan besar pada fondasi sistem telekomunikasi nasional.
Ketua ATSI Marwan O. Baasir menyampaikan bahwa kesiapan MNP tidak hanya berkaitan dengan teknologi di tingkat operator. Perubahan juga menyentuh investasi, infrastruktur, ketentuan regulasi, perpajakan, hingga edukasi bagi masyarakat. Seluruh unsur tersebut perlu disiapkan secara terintegrasi agar perpindahan nomor antaroperator dapat berjalan aman dan tertata.
"Arsitekturnya memang akan berubah, enggak akan kayak sekarang. Itu perubahannya besar baik dari teknologi, investasi, regulasi, sosialisasi ke masyarakat, pajak. Kita harus menyiapkan infrastrukturnya dulu dan itu perlu waktu. Gak akan bisa cuma setahun," kata Marwan.
Struktur Penomoran Menjadi Tantangan
Salah satu persoalan utama berada pada struktur penomoran telekomunikasi yang digunakan di Indonesia. Saat ini, nomor telepon tetap atau PSTN dan nomor seluler memakai pola yang berbeda. Layanan telepon tetap menggunakan kode wilayah, seperti 021, sedangkan layanan seluler umumnya diawali angka 08.
Kondisi tersebut membuat pengaturan nomor tidak sesederhana memindahkan pelanggan dari satu perusahaan telekomunikasi ke perusahaan lain. MNP memerlukan mekanisme yang dapat memastikan nomor tetap dikenali oleh jaringan, sekalipun pelanggan telah menggunakan layanan operator berbeda. Sistem itu juga harus mampu mendukung proses panggilan, pesan singkat, autentikasi, serta layanan digital yang terhubung dengan nomor pengguna.
Dalam sejumlah negara, struktur penomoran telah diatur secara lebih terpusat sehingga pelanggan dapat tetap memakai nomor yang sama ketika berganti penyelenggara. Australia menjadi salah satu contoh yang disampaikan Marwan. Di negara tersebut, pengelolaan nomor dilakukan oleh regulator dan penerapan MNP sebelumnya membutuhkan masa persiapan beberapa tahun.
"Di Australia itu nomor-nomor itu dipajakkin. Makin cantik, makin besar pajaknya," katanya.
Pengalaman Australia memperlihatkan bahwa portabilitas nomor bukan sekadar fitur layanan konsumen. Sistem ini berkaitan dengan tata kelola sumber daya penomoran, koordinasi regulator, penyesuaian jaringan, serta aturan operasional yang berlaku bagi seluruh pelaku industri.
Persiapan Bisa Melampaui Beberapa Tahun
Marwan mencontohkan Australia memerlukan sekitar tiga sampai empat tahun persiapan sebelum MNP tersedia untuk masyarakat. Indonesia berpotensi membutuhkan rentang waktu yang lebih panjang, mengingat pengguna layanan seluler di dalam negeri mencapai ratusan juta orang.
Skala pengguna tersebut membuat setiap perubahan harus dirancang dengan cermat. Infrastruktur perlu mampu menangani perpindahan nomor dalam jumlah besar tanpa mengganggu layanan pelanggan yang tetap berada di operator asal maupun yang memilih berganti operator. Regulasi juga perlu menjelaskan kewajiban setiap penyelenggara, prosedur pemindahan, perlindungan data, serta mekanisme penanganan gangguan.
Bagi pengguna, MNP dapat dipahami sebagai layanan yang mengurangi kebutuhan mengganti nomor ketika ingin berpindah operator. Nomor telepon saat ini tidak lagi hanya dipakai untuk menerima panggilan atau pesan. Nomor seluler juga kerap menjadi bagian dari identitas digital, termasuk untuk menerima One Time Password (OTP), memulihkan akun, dan mengakses layanan keuangan, perdagangan, serta komunikasi.
Karena itu, penggantian nomor dapat memunculkan berbagai pekerjaan tambahan. Pengguna perlu memperbarui data akun, menginformasikan nomor baru kepada keluarga dan relasi, menyesuaikan materi bisnis, hingga memastikan jalur OTP pada beragam aplikasi telah berubah. Risiko kehilangan akses menjadi salah satu kekhawatiran ketika pembaruan data tidak dilakukan secara menyeluruh.
Permohonan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi
Isu MNP kini juga terkait proses pengujian materi di Mahkamah Konstitusi. Warga bernama Bisyron Wahyudi mengajukan pengujian terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pasal yang diuji meliputi Pasal 10, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 23 ayat (1) dan (2), serta Pasal 25. Permohonan tersebut mempersoalkan belum adanya jaminan hukum yang efektif bagi pelanggan untuk mempertahankan nomor seluler ketika berpindah operator.
Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan itu, pemerintah perlu menyiapkan pengaturan terpusat untuk mengelola perpindahan nomor pelanggan. Langkah tersebut akan membutuhkan keselarasan antara kebijakan publik, kesiapan regulator, dan kemampuan teknis penyelenggara telekomunikasi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan Kementerian Komunikasi dan Digital mengikuti proses pengujian materi terkait layanan telekomunikasi yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
"Untuk hal-hal yang terkait layanan telekomunikasi yang tengah digugat di MK, tentu kita mengikuti dari dekat dan sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya, Kemkomdigi siap untuk mematuhi dan menyelenggarakan," kata Meutya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (14/9).
Pembahasan MNP pada akhirnya mencakup kepentingan pengguna, kesiapan industri, dan tata kelola nomor nasional. Jika kelak diterapkan, layanan tersebut memerlukan transisi yang terukur agar kemudahan bagi pelanggan tidak diikuti gangguan pada layanan telekomunikasi maupun ekosistem digital yang bergantung pada nomor seluler.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is ATSI ungkap tantangan besar jika MNP diterapkan?ATSI ungkap tantangan besar jika MNP diterapkan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does ATSI ungkap tantangan besar jika MNP diterapkan matter?ATSI ungkap tantangan besar jika MNP diterapkan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.